Mengapa Abraham Samad Bungkam
Pontianak
– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memilih
bungkam soal kasus-kasus yang ditanganinya saat ini. Cara ini untuk
menghindari kegaduhan intelektual di kalangan masyarakat Indonesia.
“Untuk saat ini saya tidak memberikan keterangan terkait kasus-kasus yang ditangani KPK. Tujuannya agar tidak menimbulkan kegaduhan intelektual untuk sementara ini,” ungkap Abraham kepada wartawan usai memberikan materi pelatihan “Jurnalis Antikorupsi” di Hotel Santika Pontianak, Kamis, 18 Oktober 2012.
Bahkan sampai kapan tutup mulut itu berakhir tak ada batasnya, untuk menjaga pro dan kontra yang ada di masyarakat. “Sampai batas waktu yang belum ditentukan, karena itu akan menimbulkan pro-kontra. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.
Menurutnya, gerakan tutup mulut itu atas saran sejumlah tokoh masyarakat menyusul terjadinya perseteruan KPK dengan Polri. “Itu atas usul sejumlah tokoh masyarakat di Jawa, termasuk juga PB NU, dan ini supaya menenangkan situasi,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap bisa memberikan penjelasan terkait kasus-kasus yang sedang ditangani melalui juru bicara KPK. “Termasuk kasus DS (Djoko Susilo), juga akan disampaikan oleh juru bicara KPK,” ujarnya.
Termasuk juga adanya penetapan tersangka baru dari tokoh partai pada kasus Wisma Atlet, ia tidak banyak komentar. “Saya belum tahu persis karena dari kemarin saya berada di Kota Pontianak,” katanya singkat usai membuka Integrity Fair di Pontianak Convention Centre, Jumat (19/10).
Ditanya kebenaran data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa Kalbar menduduki provinsi terkorup nomor lima dari 33 provinsi beberapa waktu lalu, Abraham Samad janji akan mengecek kebenarannya.
“Saya belum tahu persis datanya. Nanti pulang akan saya cek. Seluruh potensi-potensi korupsi di seluruh provinsi sebelum kita melakukan investigasi lebih jauh, kita tidak akan menyampaikan ke hadapan publik. Karena itu bagian dari strategi penyidikan,” kata Samad.
Namun dia memastikan di Kalbar ada indikasi korupsi yang perlu dilakukan verifikasi dan investigasi lebih jauh. Yang jelas bahwa tidak ada kasus korupsi yang dilepaskan selama ia mempunyai data dan bukti yang cukup.
“Mudah-mudahan pelayanan publik di Pontianak jauh lebih bagus dan lebih transparan serta akuntabel. Masyarakat juga harus mendukung,” katanya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya tugas KPK dan institusi penegak hukum lainnya, tetapi tugas bersama.
“Meskipun dengan keterbatasan pegawai yang ada di KPK, kami menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di daerah. Jadi mata KPK ada di mana-mana,” tutup Samad. (kie)
“Untuk saat ini saya tidak memberikan keterangan terkait kasus-kasus yang ditangani KPK. Tujuannya agar tidak menimbulkan kegaduhan intelektual untuk sementara ini,” ungkap Abraham kepada wartawan usai memberikan materi pelatihan “Jurnalis Antikorupsi” di Hotel Santika Pontianak, Kamis, 18 Oktober 2012.
Bahkan sampai kapan tutup mulut itu berakhir tak ada batasnya, untuk menjaga pro dan kontra yang ada di masyarakat. “Sampai batas waktu yang belum ditentukan, karena itu akan menimbulkan pro-kontra. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya,” katanya.
Menurutnya, gerakan tutup mulut itu atas saran sejumlah tokoh masyarakat menyusul terjadinya perseteruan KPK dengan Polri. “Itu atas usul sejumlah tokoh masyarakat di Jawa, termasuk juga PB NU, dan ini supaya menenangkan situasi,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya tetap bisa memberikan penjelasan terkait kasus-kasus yang sedang ditangani melalui juru bicara KPK. “Termasuk kasus DS (Djoko Susilo), juga akan disampaikan oleh juru bicara KPK,” ujarnya.
Termasuk juga adanya penetapan tersangka baru dari tokoh partai pada kasus Wisma Atlet, ia tidak banyak komentar. “Saya belum tahu persis karena dari kemarin saya berada di Kota Pontianak,” katanya singkat usai membuka Integrity Fair di Pontianak Convention Centre, Jumat (19/10).
Ditanya kebenaran data yang dirilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa Kalbar menduduki provinsi terkorup nomor lima dari 33 provinsi beberapa waktu lalu, Abraham Samad janji akan mengecek kebenarannya.
“Saya belum tahu persis datanya. Nanti pulang akan saya cek. Seluruh potensi-potensi korupsi di seluruh provinsi sebelum kita melakukan investigasi lebih jauh, kita tidak akan menyampaikan ke hadapan publik. Karena itu bagian dari strategi penyidikan,” kata Samad.
Namun dia memastikan di Kalbar ada indikasi korupsi yang perlu dilakukan verifikasi dan investigasi lebih jauh. Yang jelas bahwa tidak ada kasus korupsi yang dilepaskan selama ia mempunyai data dan bukti yang cukup.
“Mudah-mudahan pelayanan publik di Pontianak jauh lebih bagus dan lebih transparan serta akuntabel. Masyarakat juga harus mendukung,” katanya.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi bukan hanya tugas KPK dan institusi penegak hukum lainnya, tetapi tugas bersama.
“Meskipun dengan keterbatasan pegawai yang ada di KPK, kami menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ada di daerah. Jadi mata KPK ada di mana-mana,” tutup Samad. (kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar