Pontianak
– Kemiskinan merupakan masalah utama di negeri ini, termasuk Kalbar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar per Maret 2012,
jumlah warga miskin sebanyak 363.310 jiwa atau 8,17 persen dari
kurang-lebih empat juta penduduk Kalbar.
Utusan khusus presiden untuk penanggulangan kemiskinan, HS Dillon, menawarkan konsep menuntaskan kemiskinan dengan menggerakkan tokoh agama. Dari tokoh agama ini yang akan memberikan kesadaran bagi masyarakat yang sudah mapan untuk membantu yang miskin. Konsep tersebut dianggap efektif memaksimalkan ajaran agama. Apalagi masing-masing agama sudah mensyariatkan harta seseorang itu ada bagian untuk orang tidak mampu.
“Kita menawarkan konsep baru dengan mengupayakan para guru, kiai, maupun pastor memberikan motivasi, supaya setiap orang berjuang untuk kepentingan dia. Saudara-saudaranya mengulurkan tangan untuk membantu dia. Tidak boleh menunggu pemerintah pusat memberikan bantuan,” kata HS Dillon kepada wartawan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (14/12).
Menurutnya, pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan. Mulai dari program perumahan, pendidikan, dan bantuan lainnya. Tetapi diharapkan pemimpin-pemimpin lokal yang ada di daerah harus menggerakkan tokoh agama.
“Selain itu, memberdayakan kearifan lokal. Kearifan lokal ini mengatur hubungan sesama yang adil dan hubungan kita dengan alam. Nenek moyang kita tidak pernah merusak hutan dan lingkungan. Yang merusak dari luar semua,” ujar HS Dillon.
Apalagi di Kalbar, komposisi lapangan kerja penduduk masih didominasi dari pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, angkanya 55,41 persen. Artinya masih sangat tergantung dengan alam. Karena itu, kearifan lokal masih sangat berperan.
Selain itu dari sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 13,36 persen. Dari pertambangan dan penggalian sebesar 6,27 persen. Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi sebesar 13,63 persen, konstruksi atau bangunan 4,74 persen, angkutan pergudangan dan komunikasi 2,80 persen. Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan 1,04 persen, listrik, gas dan air 0,15 persen, dan industri 2,59 persen.
“Penanganan kemiskinan tidak cukup kalau hanya dibebankan kepada pemerintah. Jadi harus bersama-sama bergandengan tangan. Kenapa IPM Indonesia itu rendah, tidak cukup hanya pendidikan dan kesehatan tetapi juga harus sejahtera,” jelasnya. Kehadiran HS Dillon ke Kalbar ingin mengetahui program apa saja yang sudah dilakukan kepala daerah untuk mengentaskan kemiskinan.
Sebagaimana pernah dikatakan Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari, sesuai amanat Pasal 23 UUD 45, APBN digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Karena itu, harusnya APBN kita yang Rp1.430 triliun itu bisa untuk kemakmuran rakyat. Tapi faktanya rakyat miskin dan telantar, pembangunan infrastruktur sangat minim,” ungkapnya.
Hadjriyanto membandingkan, masa terakhir pemerintahan Soeharto APBN sekitar Rp213 triliun dan pada masa Megawati Rp400 lebih triliun. Dengan APBN yang terbilang kecil di masa dua pemerintahan itu, pembangunan tetap jalan. Kini masa Presiden SBY, anggaran sangat besar tapi nyaris tidak berdampak.
Untuk itu, politisi senior Golkar ini berharap pemerintah serius mengelola APBN untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. (kie/rmol)
Utusan khusus presiden untuk penanggulangan kemiskinan, HS Dillon, menawarkan konsep menuntaskan kemiskinan dengan menggerakkan tokoh agama. Dari tokoh agama ini yang akan memberikan kesadaran bagi masyarakat yang sudah mapan untuk membantu yang miskin. Konsep tersebut dianggap efektif memaksimalkan ajaran agama. Apalagi masing-masing agama sudah mensyariatkan harta seseorang itu ada bagian untuk orang tidak mampu.
“Kita menawarkan konsep baru dengan mengupayakan para guru, kiai, maupun pastor memberikan motivasi, supaya setiap orang berjuang untuk kepentingan dia. Saudara-saudaranya mengulurkan tangan untuk membantu dia. Tidak boleh menunggu pemerintah pusat memberikan bantuan,” kata HS Dillon kepada wartawan di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (14/12).
Menurutnya, pemerintah sudah memberikan berbagai bantuan. Mulai dari program perumahan, pendidikan, dan bantuan lainnya. Tetapi diharapkan pemimpin-pemimpin lokal yang ada di daerah harus menggerakkan tokoh agama.
“Selain itu, memberdayakan kearifan lokal. Kearifan lokal ini mengatur hubungan sesama yang adil dan hubungan kita dengan alam. Nenek moyang kita tidak pernah merusak hutan dan lingkungan. Yang merusak dari luar semua,” ujar HS Dillon.
Apalagi di Kalbar, komposisi lapangan kerja penduduk masih didominasi dari pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan, angkanya 55,41 persen. Artinya masih sangat tergantung dengan alam. Karena itu, kearifan lokal masih sangat berperan.
Selain itu dari sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebesar 13,36 persen. Dari pertambangan dan penggalian sebesar 6,27 persen. Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi sebesar 13,63 persen, konstruksi atau bangunan 4,74 persen, angkutan pergudangan dan komunikasi 2,80 persen. Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan 1,04 persen, listrik, gas dan air 0,15 persen, dan industri 2,59 persen.
“Penanganan kemiskinan tidak cukup kalau hanya dibebankan kepada pemerintah. Jadi harus bersama-sama bergandengan tangan. Kenapa IPM Indonesia itu rendah, tidak cukup hanya pendidikan dan kesehatan tetapi juga harus sejahtera,” jelasnya. Kehadiran HS Dillon ke Kalbar ingin mengetahui program apa saja yang sudah dilakukan kepala daerah untuk mengentaskan kemiskinan.
Belum bisa tuntaskan kemiskinan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar saat ini ternyata belum mampu digunakan untuk menuntaskan kemiskinan. Padahal APBN yang setiap tahun ditambah, dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat dan menurunkan kemiskinan.Sebagaimana pernah dikatakan Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari, sesuai amanat Pasal 23 UUD 45, APBN digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Karena itu, harusnya APBN kita yang Rp1.430 triliun itu bisa untuk kemakmuran rakyat. Tapi faktanya rakyat miskin dan telantar, pembangunan infrastruktur sangat minim,” ungkapnya.
Hadjriyanto membandingkan, masa terakhir pemerintahan Soeharto APBN sekitar Rp213 triliun dan pada masa Megawati Rp400 lebih triliun. Dengan APBN yang terbilang kecil di masa dua pemerintahan itu, pembangunan tetap jalan. Kini masa Presiden SBY, anggaran sangat besar tapi nyaris tidak berdampak.
Untuk itu, politisi senior Golkar ini berharap pemerintah serius mengelola APBN untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. (kie/rmol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar