“Wacana pemberian stiker ini akan kita sampaikan, saat hearing dengan
Pemkot dalam membahas Raperda Penanggulangan Kemiskinan nanti,” kata
Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Pontianak, Pramono Tripambudi, pada
Equator beberapa waktu lalu.
Pemasangan stiker miskin secara teknis akan dilakukan Pemkot Pontianak yang akan bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Stiker tersebut, sekaligus sebagai tanda hasil pendataan dalam proses penerapan Raperda penanggulangan kemiskinan yang nantinya akan disahkan menjadi Perda.
“Pemasangan stiker miskin diharapkan dapat menjadi shock therapy bagi warga yang mengaku tidak mampu, sekaligus sebagai kontrol bagi masyarakat,” kata Pramono.
Dengan demikian, lanjut dia, program Pemkot baik di bidang kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan benar-benar efektif dan tepat sasaran. “Pemberian tanda bagi keluarga miskin dimaksudkan untuk memastikan validitas status rumah tangga warga,” ujarnya.
Pramono mengaku yakin, jumlah masyarakat miskin akan berkurang bila verifikasi dalam Penduduk miskin dilakukan secara benar. “Dinamika perkembangan ekonomi masyarakat tentunya berpengaruh pada perubahan status. Untuk itu kami berharap Raperda ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan,” harapnya.
Dilanjutkan politisi dari PKS ini, secara teknis Raperda ini nantinya hampir sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun lebih spesifik pada warga miskin di Kota Pontianak.
Tujuan utama dari Raperda inisiatif ini, menghitung jumlah penduduk miskin serta mengumpulkan informasi faktor-faktor kemiskinan yang dialami warga tersebut. “Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi, pembangunan serta untuk menyusun perencanaan bantuan bagi rakyat miskin. Agar pembangunan kependudukan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang bisa semakin membaik,” pungkasnya. (oVa)
Pemasangan stiker miskin secara teknis akan dilakukan Pemkot Pontianak yang akan bekerja sama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Stiker tersebut, sekaligus sebagai tanda hasil pendataan dalam proses penerapan Raperda penanggulangan kemiskinan yang nantinya akan disahkan menjadi Perda.
“Pemasangan stiker miskin diharapkan dapat menjadi shock therapy bagi warga yang mengaku tidak mampu, sekaligus sebagai kontrol bagi masyarakat,” kata Pramono.
Dengan demikian, lanjut dia, program Pemkot baik di bidang kesehatan, ekonomi, maupun pendidikan benar-benar efektif dan tepat sasaran. “Pemberian tanda bagi keluarga miskin dimaksudkan untuk memastikan validitas status rumah tangga warga,” ujarnya.
Pramono mengaku yakin, jumlah masyarakat miskin akan berkurang bila verifikasi dalam Penduduk miskin dilakukan secara benar. “Dinamika perkembangan ekonomi masyarakat tentunya berpengaruh pada perubahan status. Untuk itu kami berharap Raperda ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan,” harapnya.
Dilanjutkan politisi dari PKS ini, secara teknis Raperda ini nantinya hampir sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun lebih spesifik pada warga miskin di Kota Pontianak.
Tujuan utama dari Raperda inisiatif ini, menghitung jumlah penduduk miskin serta mengumpulkan informasi faktor-faktor kemiskinan yang dialami warga tersebut. “Hasilnya akan menjadi bahan evaluasi, pembangunan serta untuk menyusun perencanaan bantuan bagi rakyat miskin. Agar pembangunan kependudukan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang bisa semakin membaik,” pungkasnya. (oVa)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar