“Pemerintah harus fokus dalam menentukan sasaran masyarakat mana yang
akan mendapatkan kompensasi ini,” kata Ali Nasrun, pengamat ekonomi
dari Universitas Tanjungpura kepada Equator, Rabu (29/2).
Ali Nasrun menyarankan agar kompensasi itu tidak diberikan seperti pola sebelumnya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tapi lebih kepada perlindungan masyarakat yang tidak mampu. Misalkan untuk fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.
“Rehab SD dan posyandu misalkan. Yang paling baik menurut saya adalah kompensasi raskin. Karena kenaikan harga BBM sedikit-banyak akan mendongkrak inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan terpukul,” kata Ali Nasrun.
Kompensasi langsung itu dipatok Rp150.000 per bulan. Dana BLSM akan diberikan ketika keputusan kenaikan BBM subsidi diketok. Nantinya, BLSM ini akan disalurkan kepada 1,5 juta rumah tangga sangat miskin. Pemerintah telah menganggarkan Rp30 triliun untuk program kompensasi ini yang akan diberikan selama sembilan bulan.
Di Kalbar, data BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) hingga September 2011 sekitar 376.120 orang dari total jumlah penduduk 4,39 juta jiwa. Dibandingkan penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 380.110 orang, mengalami penurunan sekitar 3.990 orang atau menurun 0,12 persen.
Selama periode Maret 2011-September 2011 penurunan persentase penduduk miskin terjadi di daerah pedesaan sedangkan peningkatan persentase penduduk miskin terjadi di daerah perkotaan. Untuk daerah pedesaan turun 0,34 persen dari 9,59 persen menjadi 9,25 persen sedangkan untuk daerah perkotaan naik 0,37 persen dari 6,33 persen menjadi 6,70 persen.
Terpisah, Ketua STKIP Pontianak Dr Samion AR MPd berharap pemerintah jangan hanya menyelamatkan APBN saja, tapi juga menyelamatkan masyarakat. “Kebocoran pajak dan korupsi, serta banyak hal lainnya harus ditangani,” ujar Samion.
Menurut Samion, jika pemerintah berkeinginan memberikan dana kompensasi atas kenaikan BBM itu, khususnya bantuan pendidikan, maka pihak swasta juga diperhatikan. “Misalkan untuk negeri 10 persen, paling tidak untuk swasta 2,5 persen. Kita juga sama dengan yang negeri, sama-sama membangun anak bangsa,” harap dia.
Ia menginginkan kompensasi bantuan pendidikan yang direncanakan pemerintah sebagai dampak dari kenaikan BBM itu juga ditujukan kepada perguruan tinggi swasta.
“Saya dipercaya pemimpin STKIP sejak 2006 lalu sampai sekarang belum pernah dapat kucuran dana pemerintah. Swasta seperti dianaktirikan, sangat jauh dengan sekolah negeri. Sejak kenaikan awal BBM sampai ada rencana kenaikan lagi, kita tidak pernah mendapat kompensasi,” ungkapnya.
Memang, kata Samion, sempat ada MoU antara STKIP dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait pemberian beasiswa untuk 100 mahasiswa. Namun MoU itu tidak berjalan penuh, dari empat tahun kesepakatannya hanya terealisasi tiga tahun saja.
“Padahal dalam MoU itu seharusnya empat tahun, yakni dari angkatan 2007-2008 sampai 2010-2011. Tapi dalam perjalanannya hanya sampai 2010. Ketika kita menanyakan persoalan ini ke dinas pendidikan, tidak ada direspons,” sesal dia. (jul)
Sumber: Pengelolaan Susenas Triwulanan 2011
Ali Nasrun menyarankan agar kompensasi itu tidak diberikan seperti pola sebelumnya melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tapi lebih kepada perlindungan masyarakat yang tidak mampu. Misalkan untuk fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.
“Rehab SD dan posyandu misalkan. Yang paling baik menurut saya adalah kompensasi raskin. Karena kenaikan harga BBM sedikit-banyak akan mendongkrak inflasi, sehingga daya beli masyarakat akan terpukul,” kata Ali Nasrun.
Kompensasi langsung itu dipatok Rp150.000 per bulan. Dana BLSM akan diberikan ketika keputusan kenaikan BBM subsidi diketok. Nantinya, BLSM ini akan disalurkan kepada 1,5 juta rumah tangga sangat miskin. Pemerintah telah menganggarkan Rp30 triliun untuk program kompensasi ini yang akan diberikan selama sembilan bulan.
Di Kalbar, data BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) hingga September 2011 sekitar 376.120 orang dari total jumlah penduduk 4,39 juta jiwa. Dibandingkan penduduk miskin pada Maret 2011 yang berjumlah 380.110 orang, mengalami penurunan sekitar 3.990 orang atau menurun 0,12 persen.
Selama periode Maret 2011-September 2011 penurunan persentase penduduk miskin terjadi di daerah pedesaan sedangkan peningkatan persentase penduduk miskin terjadi di daerah perkotaan. Untuk daerah pedesaan turun 0,34 persen dari 9,59 persen menjadi 9,25 persen sedangkan untuk daerah perkotaan naik 0,37 persen dari 6,33 persen menjadi 6,70 persen.
Terpisah, Ketua STKIP Pontianak Dr Samion AR MPd berharap pemerintah jangan hanya menyelamatkan APBN saja, tapi juga menyelamatkan masyarakat. “Kebocoran pajak dan korupsi, serta banyak hal lainnya harus ditangani,” ujar Samion.
Menurut Samion, jika pemerintah berkeinginan memberikan dana kompensasi atas kenaikan BBM itu, khususnya bantuan pendidikan, maka pihak swasta juga diperhatikan. “Misalkan untuk negeri 10 persen, paling tidak untuk swasta 2,5 persen. Kita juga sama dengan yang negeri, sama-sama membangun anak bangsa,” harap dia.
Ia menginginkan kompensasi bantuan pendidikan yang direncanakan pemerintah sebagai dampak dari kenaikan BBM itu juga ditujukan kepada perguruan tinggi swasta.
“Saya dipercaya pemimpin STKIP sejak 2006 lalu sampai sekarang belum pernah dapat kucuran dana pemerintah. Swasta seperti dianaktirikan, sangat jauh dengan sekolah negeri. Sejak kenaikan awal BBM sampai ada rencana kenaikan lagi, kita tidak pernah mendapat kompensasi,” ungkapnya.
Memang, kata Samion, sempat ada MoU antara STKIP dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait pemberian beasiswa untuk 100 mahasiswa. Namun MoU itu tidak berjalan penuh, dari empat tahun kesepakatannya hanya terealisasi tiga tahun saja.
“Padahal dalam MoU itu seharusnya empat tahun, yakni dari angkatan 2007-2008 sampai 2010-2011. Tapi dalam perjalanannya hanya sampai 2010. Ketika kita menanyakan persoalan ini ke dinas pendidikan, tidak ada direspons,” sesal dia. (jul)
| Daerah/Tahun | Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) |
Penduduk Miskin (dalam ribuan) |
Penduduk Miskin | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Makanan | Bukan Makanan | Total | |||
| Perkotaan | |||||
| Maret 2011 | 168.709 | 56.536 | 225.245 | 84,47 | 6,33% |
| September 2011 | 179.627 | 59.784 | 239.411 | 89,89 | 6,70% |
| Pedesaan | |||||
| Maret 2011 | 160.275 | 38.611 | 198.886 | 295,64 | 9,59% |
| September 2011 | 170.293 | 40.776 | 198.886 | 286,24 | 9,25% |
| Kota + Desa | |||||
| Maret 2011 | 162.823 | 44.027 | 206.85 | 380,11 | 8,60% |
| September 2011 | 173.115 | 46.522 | 219.636 | 376,13 | 8,48% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar