Dana Hibah IPDN Kubu Raya Tunggu Penyempurnaan

Pontianak - Kucuran dana hibah sebesar Rp 7,1 miliar kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kalbar dari Pemprov Kalbar belum final. Kalangan legislatif masih menunggu draft usulan dalam APBD Penyempurnaan 2011.

“Dana hibah itu belum diusulkan Pemprov, dan direncanakan masuk dalam APBD Penyempurnaan,” ungkap H Retno Pramudya SH, anggota Badan Anggaran DPRD Kalbar dihubungi Equator via selular, Selasa (10/5) malam.
Menurut dia, penandatanganan nota kesepakatan kerja sama pengelolaan IPDN antara Pemprov Kalbar dengan Kampus IPDN Jatinangor itu baru dilakukan pada 11 Mei lalu. Sementara APBD 2011 sudah ditetapkan dan disahkan menjadi peraturan daerah tentang APBD TA 2011 Provinsi Kalbar.
Badan Anggaran DPRD Kalbar saat ini disibukkan membahas hasil revisi atau evaluasi Kemendagri atas Raperda tentang APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2011. Meski demikian, politisi daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini menegaskan, keberadaan Kampuas IPDN Kalbar ini harus dijadikan peluang besar bagi masyarakat untuk menjadi praja.
“Apalagi tidak semua provinsi di Indonesia memiliki Kampus IPDN. Baru ada tujuh kampus IPDN selain di Kalbar, yakni Riau, Sumatera Barat, Menado, Nusa Tenggara Barat, Papua, dan Makassar,” kata dia.
Selain itu, lanjut dia, Pemprov Kalbar juga harus memberikan perhatian besar terhadap keberadaan IPDN di Kalbar ini. “Pemprov harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan pemerintah pusat, artinya kepercayaan itu harus dilaksanakan dengan baik,” harap Retno yang juga Ketua Komisi A DPRD Kalbar ini.
Kerja sama pengelolaan IPDN antara Pemerintah Provinsi Kalbar dengan Kampus IPDN Jatinangor memiliki 12 kesepakatan. Penandatanganan kesepakatan itu dilaksanakan dalam Upacara Apel Kehormatan, Jumat (11/3) lalu di Kampus IPDN Jatinangor.
Kedua belas nota kesepakatan itu yakni penyediaan dan pengolahan aset, pengelolaan anggaran, pendayagunaan tenaga pegawai negeri sipil Kalbar, penyediaan tenaga pelatih, tenaga dosen tamu, pelayanan perawatan kesehatan, jaminan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, dan jaminan pemeliharaan kebersihan lingkungan.
Selain itu juga soal pengelolaan laboratorium pendidikan, penyediaan pengelolaan prasarana dana penunjang pendidikan lainnya, pengembangan program tri dharma perguruan tinggi, serta bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan.