Pontianak
– Tiga kandidat yang menolak hasil Pilgub Kalbar dan akan mengajukan
gugatan atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan cara
elegan dan bijak.
“Pemilukada sebagai pembelajaran politik masyarakat. Proses berdemokrasi di Kalbar sudah lebih baik dari sebelumnya. Pihak yang kalah suara tidak ada yang sampai anarkis atau semacamnya,” tutur Jumadi MSi, pengamat politik dari Untan kepada Rakyat Kalbar, Sabtu (29/9).
Dekade sebelumnya, pemilu yang dibayangi oleh latar primordial dan politik identitas merupakan kerawanan sosial. Kini, begitu kerasnya persaingan dan pertarungan politik justru Kalbar tetap kondusif.
Jumadi mengatakan secara umum Pilkada Kalbar kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada gejolak di tengah-tengah masyarakat. Intinya semua pihak saling menghargai karena para intelektual politik sebagai tim sukses lebih cerdas dan bermoral.
Namun, salah satu kekurangan dari pemilukada kali ini adalah apatisme yang diimplementasikan melalui golongan putih (golput) alias memilih untuk tidak memilih.
“Faktor utama tingginya golput di Kalbar adalah karena masyarakat apatis. Hal ini tergambar dari daerah pantai yang tingkat partisipasi pemilihnya mengalami penurunan. Selain juga faktor teknis,” kata Jumadi.
Menurutnya, dibandingkan dengan pilgub 2007 yang partisipasinya mencapai 73 persen, Pemilukada Kalbar 2012 mengalami penurunan tinggal 70,46 persen yang menyebabkan angka golput meningkat.
Salah satu faktor apatisme masyarakat adalah intoleransi figur politisi dan politik itu sendiri sehingga menampilkan empat pasang calon seperti ada yang “dipaksakan” untuk maju. Maka yang diuntungkan adalah petahana (incumbent) lantaran punya kesempatan lebih luas.
Kemudian, permasalahan klasik yang selalu terjadi dan bisa jadi dimanfaatkan adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ke depan, soal DPT ini harus tidak lagi mengganggu karena teknologi sudah maju, biaya juga sangat besar namun tidak terarah. Terlebih saat ini sudah menerapkan sistem e-KTP.
“Ke depan yang perlu dilakukan juga pendidikan politik. Supaya masyarakat bisa memilih secara rasional. Jadi, tidak hanya kuantitas partisipasinya yang ditingkatkan, tetapi juga kualitas daripada pemilih,” harapnya.
Ketua KPU Kalbar AR Muzammil menyatakan berdasarkan DPT 3.377.997 yang memberikan hak suara saat hari pemungutan suara, Kamis (20/9), sebanyak 1.186.127 pemilih laki-laki dan 1.194.103 pemilih perempuan dengan total 2.380.230 atau 70,46 persen.
Sementara pemilih yang tidak memberikan hak suara 538.366 pemilih laki-laki, 459.401 pemilih perempuan dengan total 997.767 pemilih atau 29,54 persen. Sedangkan pemilih dari TPS lain 7.915.
Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 3.460.120 lembar. Surat suara yang terpakai sebanyak 2.388.145 lembar, yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 4.253 lembar, dan surat suara tidak terpakai 1.067.722 lembar.
Pilkada Kalbar dilaksanakan di 11.009 tempat pemungutan suara (TPS), 1.971 panitia pemungutan suara (PPS), 174 panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada 14 kabupaten/kota.
Cornelis-Christiandy menang di 10 kabupaten/kota dengan perolehan 1.225.185 suara atau 52,13 persen. Armyn-Fathan merebut 361.744 suara dengan (15,39%). Morkes-Burhan memperoleh 591.081 suara (25,15%) dan Tambul-Barnabas 172.016 atau 7,32 persen.
Terkait penolakan tiga pasang kandidat terhadap hasil Pilgub Kalbar yang lantas akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Itu hak mereka. Silakan saja teruskan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi secara undang-undang memang salurannya ke MK,” ujar Jumadi.
Semua kandidat peserta pemilukada yang merasa dirugikan dan memiliki bukti-bukti serta fakta hukum yang berencana menggugat ke MK, silakan saja. Mengingat setiap warga negara mempunyai hak dan saluran hukumnya ada.
“Silakan saja diuji apa yang dipermasalahkan selama ini. Selesaikan secara prosedural di MK. Saya juga mengapresiasi pasangan calon maupun pendukungnya yang kalah tetap menjaga suasana Kalbar aman dan damai,” katanya. (kie)
“Pemilukada sebagai pembelajaran politik masyarakat. Proses berdemokrasi di Kalbar sudah lebih baik dari sebelumnya. Pihak yang kalah suara tidak ada yang sampai anarkis atau semacamnya,” tutur Jumadi MSi, pengamat politik dari Untan kepada Rakyat Kalbar, Sabtu (29/9).
Dekade sebelumnya, pemilu yang dibayangi oleh latar primordial dan politik identitas merupakan kerawanan sosial. Kini, begitu kerasnya persaingan dan pertarungan politik justru Kalbar tetap kondusif.
Jumadi mengatakan secara umum Pilkada Kalbar kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada gejolak di tengah-tengah masyarakat. Intinya semua pihak saling menghargai karena para intelektual politik sebagai tim sukses lebih cerdas dan bermoral.
Namun, salah satu kekurangan dari pemilukada kali ini adalah apatisme yang diimplementasikan melalui golongan putih (golput) alias memilih untuk tidak memilih.
“Faktor utama tingginya golput di Kalbar adalah karena masyarakat apatis. Hal ini tergambar dari daerah pantai yang tingkat partisipasi pemilihnya mengalami penurunan. Selain juga faktor teknis,” kata Jumadi.
Menurutnya, dibandingkan dengan pilgub 2007 yang partisipasinya mencapai 73 persen, Pemilukada Kalbar 2012 mengalami penurunan tinggal 70,46 persen yang menyebabkan angka golput meningkat.
Salah satu faktor apatisme masyarakat adalah intoleransi figur politisi dan politik itu sendiri sehingga menampilkan empat pasang calon seperti ada yang “dipaksakan” untuk maju. Maka yang diuntungkan adalah petahana (incumbent) lantaran punya kesempatan lebih luas.
Kemudian, permasalahan klasik yang selalu terjadi dan bisa jadi dimanfaatkan adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ke depan, soal DPT ini harus tidak lagi mengganggu karena teknologi sudah maju, biaya juga sangat besar namun tidak terarah. Terlebih saat ini sudah menerapkan sistem e-KTP.
“Ke depan yang perlu dilakukan juga pendidikan politik. Supaya masyarakat bisa memilih secara rasional. Jadi, tidak hanya kuantitas partisipasinya yang ditingkatkan, tetapi juga kualitas daripada pemilih,” harapnya.
Ketua KPU Kalbar AR Muzammil menyatakan berdasarkan DPT 3.377.997 yang memberikan hak suara saat hari pemungutan suara, Kamis (20/9), sebanyak 1.186.127 pemilih laki-laki dan 1.194.103 pemilih perempuan dengan total 2.380.230 atau 70,46 persen.
Sementara pemilih yang tidak memberikan hak suara 538.366 pemilih laki-laki, 459.401 pemilih perempuan dengan total 997.767 pemilih atau 29,54 persen. Sedangkan pemilih dari TPS lain 7.915.
Jumlah surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sebanyak 3.460.120 lembar. Surat suara yang terpakai sebanyak 2.388.145 lembar, yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos 4.253 lembar, dan surat suara tidak terpakai 1.067.722 lembar.
Pilkada Kalbar dilaksanakan di 11.009 tempat pemungutan suara (TPS), 1.971 panitia pemungutan suara (PPS), 174 panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada 14 kabupaten/kota.
Cornelis-Christiandy menang di 10 kabupaten/kota dengan perolehan 1.225.185 suara atau 52,13 persen. Armyn-Fathan merebut 361.744 suara dengan (15,39%). Morkes-Burhan memperoleh 591.081 suara (25,15%) dan Tambul-Barnabas 172.016 atau 7,32 persen.
Terkait penolakan tiga pasang kandidat terhadap hasil Pilgub Kalbar yang lantas akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Itu hak mereka. Silakan saja teruskan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi secara undang-undang memang salurannya ke MK,” ujar Jumadi.
Semua kandidat peserta pemilukada yang merasa dirugikan dan memiliki bukti-bukti serta fakta hukum yang berencana menggugat ke MK, silakan saja. Mengingat setiap warga negara mempunyai hak dan saluran hukumnya ada.
“Silakan saja diuji apa yang dipermasalahkan selama ini. Selesaikan secara prosedural di MK. Saya juga mengapresiasi pasangan calon maupun pendukungnya yang kalah tetap menjaga suasana Kalbar aman dan damai,” katanya. (kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar