Chairil: Dari IPM hingga Infrastruktur
Pontianak
– Siapa pun yang tampil sebagai pemenang dan ditetapkan sebagai
Gubernur Kalbar terpilih, harus punya aksi nyata dengan visi-misinya
membangun Kalbar dan mengentaskan kemiskinan.
“Siapa pun dia yang dipercayakan rakyat untuk memimpin Kalbar harus bisa menyejahterakan dan memajukan provinsi ini. Setidaknya ada tujuh tugas menanti dan wajib diemban agar Kalbar lebih baik dari sekarang ini,” ungkap Prof DR Chairil Effendi, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Ahad (30/9).
Dari tujuh tugas pokok menyejahterakan rakyat, menurut Chairil, urutan pertama yang harus ditingkatkan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Sangat keterlaluan jika wilayah yang kaya dengan perkebunan dan pertambangan tidak bisa mengangkat IMP,” sorotnya.
Bagaimanapun dia mengakui ada upaya meningkatkan ukuran standar dasar hidup rakyat itu. “IPM Kalbar berapa tahun ini memang mengalami kenaikan dari segi nilainya. Tetapi dari segi peringkat nasional, Kalbar tetap saja di posisi ke-28 dari 33 provinsi di Indonesia,” ungkap Chairil.
Secara keseluruhan, yang mendasar dari pembangunan di Kalbar yang lamban dalam beberapa dekade ini tidak lain adalah lemah dan kurangnya dukungan infrastruktur. Dengan infrastruktur akan mengangkat sisi lain pembangunan.
“Yang menjadi tugas orang nomor satu di Kalbar adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur. Karena infrastruktur di Kalbar khususnya di daerah cukup memprihatinkan. Banyak jalan dan sarana lain yang kondisinya sudah tidak layak lagi untuk wilayah sekaya Kalbar ini,” ujarnya.
Selain infrastruktur dasar, Bandara Supadio selama ini sudah terlalu lama diabaikan baik sarana-prasarana maupun fasilitas utama serta pelayanan yang tidak mencerminkan gerbang udara sebuah provinsi.
Satu-satunya bandara nasional yang ada di Kalbar ini hendaknya kerap diperbaiki dan dibenahi. Bukan saja menunjang transportasi udara, tapi jangan bicara soal pariwisata kalau bandara nasional dan internasional asal-asalan alias asal ada saja.
“Sudahlah fasilitasnya termasuk toilet dan kebersihan secara umum, arsitektur Bandara Supadio tidak menampakkan identitas Kalbar. Bandara kan gerbangnya Kalbar, harus menampilkan corak, khas keragaman budaya yang ada di provinsi ini,” katanya.
Jalur transportasi dan pelabuhan laut di Kalbar pun terasa makin merosot. Perairannya dangkal dan riskan di musim kemarau, juga terancam hambatan jika ada kapal karam. Bobot kapal tertentu sudah tidak lagi masuk ke Pelabuhan Dwikora. Belum lagi fasilitas pelabuhan kontainer dan manajemen yang tidak mendukung arus barang.
“Pelabuhan Dwikora kita itu tanggung, baik untuk impor terlebih ekspor hasil bumi dan tambang Kalbar maupun produk ke depan. Selama ini hasil tambang dari Kalbar tidak bisa diekspor langsung, harus melalui pelabuhan yang memiliki izin ekspor. Tentunya itu akan merugikan Kalbar dan menguntungkan daerah lain itu,” papar Chairil.
Menurutnya, seandainya fasilitas pelabuhan di Kalbar sudah kelas samudra dan memiliki izin untuk melakukan ekspor dan mengimpor barang sendiri, maka keuntungan yang didapat akan lebih besar. “Dan itu merupakan tugas pemimpin baru Kalbar,” katanya.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dibenahi adalah masalah perbatasan. Kalbar merupakan daerah dengan lima border berhadapan langsung dengan Malaysia.
“Namun sayang, perhatian yang diberikan masih kurang. Sehingga tidak heran jika banyak warga perbatasan lebih mengenal negara orang ketimbang negara sendiri. Ini perlu perhatian yang serius,” ungkap Chairil.
Selain luas wilayah, Kalbar memiliki potensi perekonomian Kalbar. Namun saat ini banyak wilayah Kalbar yang rusak. Area penyangga dan serapan air juga mulai berkurang akibat pembukaan pertambangan yang tidak berlandaskan kesinambungan. “Gubernur harus membatasi pembukaan pertambangan atau perkebunan yang berlebihan,” pintanya.
Sedangkan tugas terakhir bagi gubernur terpilih menurut Chairil adalah membangun dan menjaga mozaik kebangsaan. Kalbar merupakan daerah yang memiliki ragam budaya, etnis, dan agama.
“Namun perbedaan itu jangan sampai menjadi jalan untuk saling berselisih dan berpecah belah. Perbedaan itu harus dijadikan sebagai jalan untuk saling memahami dan bersatu. Itulah tujuh program besar itu yang harus dijalankan oleh gubernur terpilih,” tegas Chairil. (kie)
“Siapa pun dia yang dipercayakan rakyat untuk memimpin Kalbar harus bisa menyejahterakan dan memajukan provinsi ini. Setidaknya ada tujuh tugas menanti dan wajib diemban agar Kalbar lebih baik dari sekarang ini,” ungkap Prof DR Chairil Effendi, Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kalbar kepada Rakyat Kalbar, Ahad (30/9).
Dari tujuh tugas pokok menyejahterakan rakyat, menurut Chairil, urutan pertama yang harus ditingkatkan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Sangat keterlaluan jika wilayah yang kaya dengan perkebunan dan pertambangan tidak bisa mengangkat IMP,” sorotnya.
Bagaimanapun dia mengakui ada upaya meningkatkan ukuran standar dasar hidup rakyat itu. “IPM Kalbar berapa tahun ini memang mengalami kenaikan dari segi nilainya. Tetapi dari segi peringkat nasional, Kalbar tetap saja di posisi ke-28 dari 33 provinsi di Indonesia,” ungkap Chairil.
Secara keseluruhan, yang mendasar dari pembangunan di Kalbar yang lamban dalam beberapa dekade ini tidak lain adalah lemah dan kurangnya dukungan infrastruktur. Dengan infrastruktur akan mengangkat sisi lain pembangunan.
“Yang menjadi tugas orang nomor satu di Kalbar adalah membangun dan memperbaiki infrastruktur. Karena infrastruktur di Kalbar khususnya di daerah cukup memprihatinkan. Banyak jalan dan sarana lain yang kondisinya sudah tidak layak lagi untuk wilayah sekaya Kalbar ini,” ujarnya.
Selain infrastruktur dasar, Bandara Supadio selama ini sudah terlalu lama diabaikan baik sarana-prasarana maupun fasilitas utama serta pelayanan yang tidak mencerminkan gerbang udara sebuah provinsi.
Satu-satunya bandara nasional yang ada di Kalbar ini hendaknya kerap diperbaiki dan dibenahi. Bukan saja menunjang transportasi udara, tapi jangan bicara soal pariwisata kalau bandara nasional dan internasional asal-asalan alias asal ada saja.
“Sudahlah fasilitasnya termasuk toilet dan kebersihan secara umum, arsitektur Bandara Supadio tidak menampakkan identitas Kalbar. Bandara kan gerbangnya Kalbar, harus menampilkan corak, khas keragaman budaya yang ada di provinsi ini,” katanya.
Jalur transportasi dan pelabuhan laut di Kalbar pun terasa makin merosot. Perairannya dangkal dan riskan di musim kemarau, juga terancam hambatan jika ada kapal karam. Bobot kapal tertentu sudah tidak lagi masuk ke Pelabuhan Dwikora. Belum lagi fasilitas pelabuhan kontainer dan manajemen yang tidak mendukung arus barang.
“Pelabuhan Dwikora kita itu tanggung, baik untuk impor terlebih ekspor hasil bumi dan tambang Kalbar maupun produk ke depan. Selama ini hasil tambang dari Kalbar tidak bisa diekspor langsung, harus melalui pelabuhan yang memiliki izin ekspor. Tentunya itu akan merugikan Kalbar dan menguntungkan daerah lain itu,” papar Chairil.
Menurutnya, seandainya fasilitas pelabuhan di Kalbar sudah kelas samudra dan memiliki izin untuk melakukan ekspor dan mengimpor barang sendiri, maka keuntungan yang didapat akan lebih besar. “Dan itu merupakan tugas pemimpin baru Kalbar,” katanya.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dibenahi adalah masalah perbatasan. Kalbar merupakan daerah dengan lima border berhadapan langsung dengan Malaysia.
“Namun sayang, perhatian yang diberikan masih kurang. Sehingga tidak heran jika banyak warga perbatasan lebih mengenal negara orang ketimbang negara sendiri. Ini perlu perhatian yang serius,” ungkap Chairil.
Selain luas wilayah, Kalbar memiliki potensi perekonomian Kalbar. Namun saat ini banyak wilayah Kalbar yang rusak. Area penyangga dan serapan air juga mulai berkurang akibat pembukaan pertambangan yang tidak berlandaskan kesinambungan. “Gubernur harus membatasi pembukaan pertambangan atau perkebunan yang berlebihan,” pintanya.
Sedangkan tugas terakhir bagi gubernur terpilih menurut Chairil adalah membangun dan menjaga mozaik kebangsaan. Kalbar merupakan daerah yang memiliki ragam budaya, etnis, dan agama.
“Namun perbedaan itu jangan sampai menjadi jalan untuk saling berselisih dan berpecah belah. Perbedaan itu harus dijadikan sebagai jalan untuk saling memahami dan bersatu. Itulah tujuh program besar itu yang harus dijalankan oleh gubernur terpilih,” tegas Chairil. (kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar