Pontianak
– Angka rumah tak layak huni di Kalbar terbilang cukup tinggi. Dari 863
ribu unit, sebanyak 54.940 rumah masuk kategori tidak layak huni. Pada
2013 mendatang, Kalbar kebagian 15 ribu unit rehab rumah dari
Kementerian Perumahan Rakyat.
Ketua Satuan Kerja Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Syarif M Amin mengatakan banyak program perumahan di Kalbar. Tahun 2013, sebanyak 15 ribu unit rumah akan direhab. Selain itu ada 500 unit rumah untuk perbatasan.
“Lima ratus unit rumah yang di perbatasan diperuntukkan untuk petugas perbatasan, seperti guru, petugas kesehatan, dan karantina. Kemudian sekarang kabupaten/kota sedang mengumpulkan data rumah-rumah yang tidak layak huni per kecamatan,” kata Amin, Rabu (12/12).
Dikatakan Amin, saat ini sudah delapan kabupaten yang memasukkan data rumah tidak layak huni. Angka untuk rehab rumah tahun depan ada kenaikan. Tahun lalu dana yang disalurkan Rp6 juta per unit. Pada 2013 mendatang meningkat menjadi Rp7 juta hingga Rp7,5 juta per unit. Tujuannya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
“Sebenarnya di tahun 2012, bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni sekitar Rp10 ribu unit. Hanya saja persyaratan yang diajukan oleh masyarakat kurang lengkap. Mulai dari masalah KTP dan surat-menyurat kepemilikan tanah. Sehingga baru 2.500 unit rumah yang terealisasi,” jelasnya.
Amin mengatakan kebutuhan rumah baru di Kalbar per tahun sekitar 33 ribu unit. Sementara kemampuan pengembang atau developer untuk tipe 36 dari beberapa asosiasi yang ada, baru tiga ribu unit per tahun.
“Dengan hadirnya Asosiasi Perumahan Indonesia (Apprindo) ke Kalbar bisa membantu kebutuhan rumah di Kalbar,” katanya.
Pada 2012 ini Kalbar mendapatkan bantuan sekitar Rp26 miliar untuk sarana dan prasarana utilitas. Bantuan itu diperuntukkan kawasan rumah yang sangat sederhana. Misalnya membantu jalan dalam kawasan kompleks.
“Ada 33 lokasi se-Kalbar. Tahun depan program tersebut akan berlanjut. Totalnya di tahun 2012 ini pemerintah membantu 6.500 unit sarana dan prasarana utilitas untuk rumah sangat sederhana,” ujarnya.
Adapun jumlah bantuan untuk peningkatan kualitas rumah MBR yang dibangun adalah Rp6 juta tiap satu unit. Guna mempercepat program itu, Kemenpera mau melibatkan elemen masyarakat dari tiap provinsi dan kabupaten untuk tenaga pendampingan.
Menpera Djan Faridz mengharapkan program perumahan swadaya dapat disosialisasikan ke seluruh pimpinan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Djan meminta para pimpinan pemerintah daerah dapat lebih mensinkronkan program perumahan swadaya dengan rencana pembangunan di daerah. Program ini sebenarnya sangat diminati pemerintah daerah, tapi terkadang informasinya masih sangat terbatas.
“Saya berharap ada tenaga pendamping,” kata Menpera Djan Faridz beberapa waktu lalu.
Menpera mengharapkan program perumahan swadaya sebaiknya dapat terintegrasi dengan program pembangunan sektor lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. (kie/rmol)
Ketua Satuan Kerja Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kalbar Syarif M Amin mengatakan banyak program perumahan di Kalbar. Tahun 2013, sebanyak 15 ribu unit rumah akan direhab. Selain itu ada 500 unit rumah untuk perbatasan.
“Lima ratus unit rumah yang di perbatasan diperuntukkan untuk petugas perbatasan, seperti guru, petugas kesehatan, dan karantina. Kemudian sekarang kabupaten/kota sedang mengumpulkan data rumah-rumah yang tidak layak huni per kecamatan,” kata Amin, Rabu (12/12).
Dikatakan Amin, saat ini sudah delapan kabupaten yang memasukkan data rumah tidak layak huni. Angka untuk rehab rumah tahun depan ada kenaikan. Tahun lalu dana yang disalurkan Rp6 juta per unit. Pada 2013 mendatang meningkat menjadi Rp7 juta hingga Rp7,5 juta per unit. Tujuannya peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
“Sebenarnya di tahun 2012, bantuan untuk rehab rumah tidak layak huni sekitar Rp10 ribu unit. Hanya saja persyaratan yang diajukan oleh masyarakat kurang lengkap. Mulai dari masalah KTP dan surat-menyurat kepemilikan tanah. Sehingga baru 2.500 unit rumah yang terealisasi,” jelasnya.
Amin mengatakan kebutuhan rumah baru di Kalbar per tahun sekitar 33 ribu unit. Sementara kemampuan pengembang atau developer untuk tipe 36 dari beberapa asosiasi yang ada, baru tiga ribu unit per tahun.
“Dengan hadirnya Asosiasi Perumahan Indonesia (Apprindo) ke Kalbar bisa membantu kebutuhan rumah di Kalbar,” katanya.
Pada 2012 ini Kalbar mendapatkan bantuan sekitar Rp26 miliar untuk sarana dan prasarana utilitas. Bantuan itu diperuntukkan kawasan rumah yang sangat sederhana. Misalnya membantu jalan dalam kawasan kompleks.
“Ada 33 lokasi se-Kalbar. Tahun depan program tersebut akan berlanjut. Totalnya di tahun 2012 ini pemerintah membantu 6.500 unit sarana dan prasarana utilitas untuk rumah sangat sederhana,” ujarnya.
Targetkan 1 juta rumah
Untuk meningkatkan mutu rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menargetkan pembangunan satu juta rumah swadaya hingga tahun 2014.Adapun jumlah bantuan untuk peningkatan kualitas rumah MBR yang dibangun adalah Rp6 juta tiap satu unit. Guna mempercepat program itu, Kemenpera mau melibatkan elemen masyarakat dari tiap provinsi dan kabupaten untuk tenaga pendampingan.
Menpera Djan Faridz mengharapkan program perumahan swadaya dapat disosialisasikan ke seluruh pimpinan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Djan meminta para pimpinan pemerintah daerah dapat lebih mensinkronkan program perumahan swadaya dengan rencana pembangunan di daerah. Program ini sebenarnya sangat diminati pemerintah daerah, tapi terkadang informasinya masih sangat terbatas.
“Saya berharap ada tenaga pendamping,” kata Menpera Djan Faridz beberapa waktu lalu.
Menpera mengharapkan program perumahan swadaya sebaiknya dapat terintegrasi dengan program pembangunan sektor lain yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. (kie/rmol)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar