Tim Sukses Cukup Sampai di Sini

Mendagri: Gubernur Milik Masyarakat

Kiki Supardi

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Pontianak – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi cukup bijak dengan pesan dan kesan saat melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih. Mantan Gubernur Sumbar itu wanti-wanti mengingatkan tim sukses.
Kata Gamawan, para partai politik pengusung sudah meraih keberhasilan mendudukkan Cornelis dan Christiandy di puncak pimpinan Provinsi Kalbar. Artinya, parpol pengusung sudah sukses mengantarkan calonnya yang akhirnya dipercaya oleh masyarakat. Parpol pengusung dan seluruh timsesnya diharapkan cukup memberikan dukungan sampai pelantikan saja bagi suksesnya visi dan misi gubernur terpilih.
“Karena itu cukuplah sampai di sini. Timses sudah sukses mengantarkan keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur. Berikan kesempatan gubernur dan wakil gubernur menjadi milik seluruh masyarakat Kalbar,” kata Gamawan disambut tepuk tangan para undangan.
Mendagri yang lumayan kental dengan pengalaman timses sejak bupati, gubernur yang akhirnya mengantarkannya ke kursi kabinet itu mengungkapkan kisah tak sedap timses di beberapa daerah. “Timses tidak berhenti sampai kandidatnya menjadi gubernur. Bahkan, timses itu bisa sampai lima tahun lamanya. Akibatnya, gubernur kerepotan mengurus mereka,” ungkap Gamawan diaplus oleh hadirin.
Ia pun mengingatkan bahwa Cornelis-Christiandy sudah milik rakyat Kalbar. Baik yang memilih ataupun tidak memilih. Itulah makna demokrasi sesungguhnya.
“Terpilihnya Cornelis-Christiandy Sanjaya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar dengan perolehan suara lebih dari 52 persen. Hal ini menunjukkan betapa besarnya dukungan masyarakat kepada beliau. Hal itu juga sejalan dengan betapa besarnya harapan rakyat yang besar kepada beliau berdua,” tegasnya.
Lanjutnya, dengan sudah dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, keduanya sudah menjadi milik masyarakat Kalbar. “Orang ‘Jerman’ mengatakan ‘biduk berlalu kiambang bertaut’. Mari kita bersatu membangun Kalbar,” ajaknya menyitir pepatah yang terkenal itu.
Gamawan juga mengucapkan semboyan yang sering diungkapkan oleh Cornelis, seraya meminta koreksi jika cara pengucapannya salah. Adil katalino bacuramiun kak saruga, basengat ka jubata. “Sesama manusia kita wajib adil dan toleran. Dalam menjalani kehidupan harus bercermin pada nilai-nilai surgawi. Karena dasar kehidupan yang kita miliki berasal dari Tuhan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, ungkapan tersebut dapat menjadi inspirasi di dalam menjalankan roda pemerintahan. Di mana melalui pengembangan nilai-nilai tersebut maka nilai kemajemukan, kearifan lokal, toleransi, dan kegotongroyongan bisa terbangun. Dengan menyatukan inovasi, kreativitas, dan dinamis. Itu semua bisa menjadi potensi provinsi Kalbar lebih makmur.

Pesan untuk pewarta, suarakan pembangunan perbatasan

Mendagri Gamawan dalam sambutannya juga menyoroti soal perbatasan di Kalbar. Perbatasan merupakan garda terdepan NKRI. Hanya saja, kenyataannya, perbatasan masih dianggap sebelah mata oleh pemerintah pusat.
“Sudah saatnya kita ubah mindset pembangunan perbatasan. Karena itu saya minta wartawan untuk membantu menyuarakan perbatasan. Agar pembangunan perbatasan ini bisa lebih cepat,” kata Gamawan, Senin (14/1).
Menurutnya, tahun ini pemerintah pusat menganggarkan Rp4 triliun lebih untuk perbatasan. Karena itu pemerintah kabupaten yang punya perbatasan harus bersinergi dengan pemerintah provinsi.
“Harus sinergi program daerah perbatasan dengan provinsi dan program kementerian. Tentunya tetap di bawah koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Sudah saatnya kita meningkatkan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya di perbatasan,” ajak Gamawan.
Mendagri juga menyindir bupati yang tidak hadir jika dipanggil gubernur. “Tapi, dari sambutan yang hadir di kursi undangan bupati-bupati, sepertinya hadir semua ya kalau dipanggil gubernur,” selorohnya.
Kembali ke masalah perbatasan. Dia meminta pemusatan pembangunan di perbatasan. Gamawan berjanji, jika pemerintah daerah gigih memperjuangkan perbatasan, dirinya akan lebih gigih lagi memperjuangkannya di tingkat pusat. Tentu saja, aplaus sontak membahana di gedung itu.

PKR kembali disuarakan

Terpisah Anggota DPR RI Dapil Kalbar Sukiman mengamati dari beberapa pesan yang disampaikan oleh Mendagri. Dia menganalisis, ada beberapa poin yang perlu dicatat. Pertama, menyangkut IPM dan ini merupakan tugas bersama.
“Kalbar memang diakui luas wilayahnya luar biasa dan rentang kendali yang sangat jauh. Jawabannya hanya satu, karena ini daerah perbatasan, maka tidak ada pilihan lain kecuali memberikan dukungan terhadap pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR). Apa saja bentuknya dalam rangka mempercepat pembangunan dan memperpendek rentang kendali yang ada,” kata Sukiman.
Legislator dari PAN ini berkeyakinan jika Provinsi Kalbar dimekarkan, 14 kabupaten kota ini akan lebih baik. Hal ini—mengulang berbagai pendapat tentang Daerah Otonomi Baru (DOB) lainnya—, dalam rangka mempercepat pembagian kue pembangunan. Dengan demikian, APBN dan APBD lebih besar dalam rangka pembangunan.
“Kita juga mendengar Kalbar punya potensi besar terutama berkenaan dengan areal pertanian. Dalam rangka membuka lapangan kerja bagi masyarakat kita, insya Allah, saya yakin gubernur dan wakil gubernur akan memberikan sebuah energi yang luar biasa dalam rangka membangun Kalbar,” ujarnya.
Ia menambahkan, soal peningkatan IPM merupakan tanggung jawab bersama. “Pendidikan kita harapkan tidak ada lagi adik-adik kita yang buta huruf. Dari sektor kesehatan tidak ada satu warga pun yang tidak terlayani. Begitu juga infrastruktur, dengan adanya sinergi antara bupati, gubernur, DPRD, dan DPR RI diharapkan akan bisa diatasi,” paparnya.
Sukiman menegaskan, Kalbar harus bangkit. “Kita tidak mau Kalbar tetap dalam 10 provinsi tertinggal. Karena alasan perbatasan. Semoga dengan bersinergi semuanya bisa terjawab,” demikian Sukiman.