KPR Merupakan Kebutuhan Utama
Pontianak – Setelah merisaukan kalangan developer Real Estate Indonesia
(REI), kebijakan Bank Indonesia membatasi kredit konsumtif bank-bank
juga mulai merisaukan bisnis sepeda motor.
“Jelas berpengaruh kepada penjualan sepeda motor kredit, karena
selama ini konsumen kami adalah masyarakat menengah ke bawah yang lebih
memilih DP terendah agar mendapatkan kendaraan untuk keperluan
sehari-hari,” ungkap Achmad Nuryadi Megha, Manajer Pemasaran PT Federal
International Finance (FIF) kepada Equator, Selasa (22/5).
Selama ini perusahaan pembiayaan kredit kendaraan Astra International itu meraup angka penjualan yang tinggi melalui DP minimal atau rendah. Khususnya untuk sepeda motor dan kendaraan niaga yang digunakan untuk modal usaha.
Achmad memang belum dapat memastikan berapa angka atau persentase penurunan penjualan mobil dan sepeda motor. Pembiayaan yang dibebankan kepada FIF diakuinya telah memudahkan masyarakat bawah memiliki sepeda motor.
Terutama di kawasan atau daerah yang ekonominya bertumbuh di Kalbar. Baik dari perkebunan kelapa sawit maupun karet, pertambangan dan masyarakat perkotaan umumnya. “Dalam beberapa tahun ini angka penjualan tinggi karena DP rendah itu,” katanya.
Selama ini, lanjut Achmad, masyarakat mendapatkan kemudahan untuk memiliki kendaraan. Dalam tempo paling lama 3 bulan dan syarat yang tidak terlalu susah, dengan DP yang paling rendah, masyarakat bisa mendapatkan kendaraan dengan tipe dan warna sesuai selera masing-masing.
Akankah ada langkah-langkah perusahaan leasing mengatasi masalah tanpa masalah dalam penjualan motor kredit? FIF misalnya, belum bereaksi atau membuat strategi agar penjualan tetap tinggi. “Kami akan mulai mengenakan biaya 25 persen kepada konsumen per 1 Juni ini,” tutur Egha, begitu dia biasa disapa.
Egha mengaku untuk penjualan sepeda motor Honda 2012, dibandingkan tahun lalu, ibarat segitiga terbalik.
Dia mengakui, persaingan leasing dengan merek motor lain terkait selera masyarakat Kalbar, memang lebih memilih merek lain dibandingkan Honda. Meski demikian, FIF sudah memiliki beberapa langkah mencegah menurunnya angka penjualan motor dengan beberapa program yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang.
“Jelas kami sudah mengantisipasi penjualan akibat kebijakan pemerintah itu. Salah satunya dengan program syariah yang akan kami berlakukan awal Juni nanti, tetap dengan DP 0 persen,” ujar Egha tersenyum.
Pengamat ekonomi dari Untan, Eddi Suratman, setuju dengan kebijakan BI yang menurutnya sangat tepat bagi masyarakat Kalbar, yang selama ini terlalu memaksakan diri dalam memiliki mobil dan motor. “Ini perubahan yang sangat baik. Dengan DP yang tinggi kewajiban membayar kredit yang biasanya macet dan menjadi risiko bank akan berkurang,” katanya.
DP yang ditawarkan perusahaan leasing dianggap terlalu murah yang pada akhirnya bermasalah karena tidak bisa membayar kredit pada bulan-bulan berikutnya.
“Bayangkan, meski tidak punya uang sekalipun, hanya menunjukkan KTP bisa bawa pulang motor atau mobil, sementara mereka tidak berpikir panjang dengan pembayaran tiap bulannya,” ujar Eddi.
Kebiasaan yang menurutnya tidak mendidik dan amat konsumtif itu berbahaya bagi perekonomian masyarakat kecil. “Ini namanya memaksakan diri. Kebiasaan ini harus diubah. Adanya kebijakan BI mendorong masyarakat akan lebih dewasa dalam mengelola keuangan mereka,” tegas Eddi.
Meski setuju dengan kebijakan BI mengenai DP untuk kredit motor dan mobil, pemberlakuan DP untuk rumah dengan 30 persen di tipe 70, dianggap Eddi sedikit menyulitkan masyarakat banyak.
Menurut pria yang baru bisa mengendarai motor dan mobil di saat ia mampu membeli, kepemilikan rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas rumah dengan mudah dan cepat.
“Beda dengan motor atau mobil yang hanya merupakan kebutuhan tersier, kebutuhan rumah penting terutama bagi mereka yang baru memulai hidup baru. Kalau DP tinggi, Kementerian Perumahan Rakyat harus mengambil kebijakan membantu masyarakat agar mudah mendapatkan rumah,” harap Eddi. (dna)
Selama ini perusahaan pembiayaan kredit kendaraan Astra International itu meraup angka penjualan yang tinggi melalui DP minimal atau rendah. Khususnya untuk sepeda motor dan kendaraan niaga yang digunakan untuk modal usaha.
Achmad memang belum dapat memastikan berapa angka atau persentase penurunan penjualan mobil dan sepeda motor. Pembiayaan yang dibebankan kepada FIF diakuinya telah memudahkan masyarakat bawah memiliki sepeda motor.
Terutama di kawasan atau daerah yang ekonominya bertumbuh di Kalbar. Baik dari perkebunan kelapa sawit maupun karet, pertambangan dan masyarakat perkotaan umumnya. “Dalam beberapa tahun ini angka penjualan tinggi karena DP rendah itu,” katanya.
Selama ini, lanjut Achmad, masyarakat mendapatkan kemudahan untuk memiliki kendaraan. Dalam tempo paling lama 3 bulan dan syarat yang tidak terlalu susah, dengan DP yang paling rendah, masyarakat bisa mendapatkan kendaraan dengan tipe dan warna sesuai selera masing-masing.
Akankah ada langkah-langkah perusahaan leasing mengatasi masalah tanpa masalah dalam penjualan motor kredit? FIF misalnya, belum bereaksi atau membuat strategi agar penjualan tetap tinggi. “Kami akan mulai mengenakan biaya 25 persen kepada konsumen per 1 Juni ini,” tutur Egha, begitu dia biasa disapa.
Egha mengaku untuk penjualan sepeda motor Honda 2012, dibandingkan tahun lalu, ibarat segitiga terbalik.
Dia mengakui, persaingan leasing dengan merek motor lain terkait selera masyarakat Kalbar, memang lebih memilih merek lain dibandingkan Honda. Meski demikian, FIF sudah memiliki beberapa langkah mencegah menurunnya angka penjualan motor dengan beberapa program yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang.
“Jelas kami sudah mengantisipasi penjualan akibat kebijakan pemerintah itu. Salah satunya dengan program syariah yang akan kami berlakukan awal Juni nanti, tetap dengan DP 0 persen,” ujar Egha tersenyum.
KPR lebih penting
Di sisi lain, para teoretis dan juga pihak BI serta Kementerian Keuangan mulai berhati-hati dengan euforia masyarakat pada kredit konsumtif kendaraan maupun perumahan. Tingginya penyaluran kredit rumah dan motor mengakibatkan bank-bank akan memikul risiko tinggi kredit macet.Pengamat ekonomi dari Untan, Eddi Suratman, setuju dengan kebijakan BI yang menurutnya sangat tepat bagi masyarakat Kalbar, yang selama ini terlalu memaksakan diri dalam memiliki mobil dan motor. “Ini perubahan yang sangat baik. Dengan DP yang tinggi kewajiban membayar kredit yang biasanya macet dan menjadi risiko bank akan berkurang,” katanya.
DP yang ditawarkan perusahaan leasing dianggap terlalu murah yang pada akhirnya bermasalah karena tidak bisa membayar kredit pada bulan-bulan berikutnya.
“Bayangkan, meski tidak punya uang sekalipun, hanya menunjukkan KTP bisa bawa pulang motor atau mobil, sementara mereka tidak berpikir panjang dengan pembayaran tiap bulannya,” ujar Eddi.
Kebiasaan yang menurutnya tidak mendidik dan amat konsumtif itu berbahaya bagi perekonomian masyarakat kecil. “Ini namanya memaksakan diri. Kebiasaan ini harus diubah. Adanya kebijakan BI mendorong masyarakat akan lebih dewasa dalam mengelola keuangan mereka,” tegas Eddi.
Meski setuju dengan kebijakan BI mengenai DP untuk kredit motor dan mobil, pemberlakuan DP untuk rumah dengan 30 persen di tipe 70, dianggap Eddi sedikit menyulitkan masyarakat banyak.
Menurut pria yang baru bisa mengendarai motor dan mobil di saat ia mampu membeli, kepemilikan rumah merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang seharusnya mendapatkan fasilitas rumah dengan mudah dan cepat.
“Beda dengan motor atau mobil yang hanya merupakan kebutuhan tersier, kebutuhan rumah penting terutama bagi mereka yang baru memulai hidup baru. Kalau DP tinggi, Kementerian Perumahan Rakyat harus mengambil kebijakan membantu masyarakat agar mudah mendapatkan rumah,” harap Eddi. (dna)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar