Kecewa Tim Lama PKR
Pontianak – Reka ulang rencana pemekaran
Provinsi Kapuas Raya (PKR) dengan mencopot Koordinator Milton Crosby
kepada Mikael Abeng menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat luas.
Terlebih desakan kalangan dewan agar PKR dipansuskan, tak terlepas dari penilaian miring terhadap pasangan koalisi Cornelis-Christiandy oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, dengan meminggirkan Milton yang akhirnya hengkang dari partai pemerintah itu.
Cornelis sendiri, walaupun tidak membantah, juga tak membenarkan spekulasi banyak orang bahwa PKR sebenarnya merupakan basis dukungan suara untuk pasangan incumbent ini.
“Ya, kalau mau dibilang politis, terserah. Yang pasti pemprov hanya membantu sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Karena tim lama yang sebelumnya sudah dibentuk masih banyak kekurangan, sehingga tidak bisa diteruskan lagi,” tegas Cornelis kepada wartawan usai Rapat Istimewa Paripurna Penyampaian LHP BPK RI di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (5/7).
Gubernur Cornelis mengaku memiliki alasan tertentu mencopot Milton selaku koordinator lama. Dia menganggap layak dibentuk tim pemekaran PKR dengan nama yang akan diubah. Tim baru juga memerlukan waktu serta pemikiran panjang, termasuk anggaran yang harus dipikirkan dengan matang.
“Untuk tim sendiri masih dalam tahap sosialisasi dengan tujuan untuk mempercepat pembentukan provinsi baru. Kami pemprov hanya mendukung apa pun kepentingan masyarakat banyak,” tegas Cornelis.
Menjawab Equator, apakah sudah melakukan koordinasi dengan tim yang lama, rada emosi Cornelis sama sekali tidak pernah berkoordinasi. Selaku kepala daerah, Cornelis mengaku sama sekali tidak pernah dianggap oleh tim lama PKR. “Sama sekali tidak pernah melakukan koordinasi, karena saya dianggap anjing,” kata Cornelis sambil berlalu.
“Akan jauh lebih bijak jika bertemu dengan tim yang lama untuk penyelesaian pembentukan PKR. Karena saat Komisi A melakukan koordinasi dengan Kemendagri, langkah yang dilakukan tim lama hanya tinggal persetujuan DPRD dan gubernur,” kata Retno.
Menurutnya, jika gubernur mengatakan tim lama sama sekali tidak serius dalam mengurus pembentukan PKR karena banyak syarat yang tidak dilakukan seperti ketiadaan anggaran, dibantah oleh Retno Pramudya.
“Kalau anggaran sudah ada dalam lampiran yang diserahkan oleh tim yang lama kepada kami. Kalau tim diubah, maka pembentukan PKR akan dimulai dari nol lagi, ini yang sangat disayangkan,” jelasnya.
Masih kata Retno, saat Komisi A melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI Komisi III Ganjar Pranowo yang pernah menyebutkan meski pembentukan PKR ini terganjal moratorium, demi kesejahteraan masyarakat kawasan timur Kalbar bisa dinafikan.
“Tidak menutup kemungkinan pembentukan PKR ini akan dikecualikan dari moratorium sepanjang 2012. Menurut Ganjar Pranowo, pembentukan PKR berpeluang besar diterima dengan pertimbangan daerah perbatasan yang seharusnya menjadi garda terdepan Indonesia,” pungkas Retno. (dna)
Terlebih desakan kalangan dewan agar PKR dipansuskan, tak terlepas dari penilaian miring terhadap pasangan koalisi Cornelis-Christiandy oleh PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, dengan meminggirkan Milton yang akhirnya hengkang dari partai pemerintah itu.
Cornelis sendiri, walaupun tidak membantah, juga tak membenarkan spekulasi banyak orang bahwa PKR sebenarnya merupakan basis dukungan suara untuk pasangan incumbent ini.
“Ya, kalau mau dibilang politis, terserah. Yang pasti pemprov hanya membantu sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Karena tim lama yang sebelumnya sudah dibentuk masih banyak kekurangan, sehingga tidak bisa diteruskan lagi,” tegas Cornelis kepada wartawan usai Rapat Istimewa Paripurna Penyampaian LHP BPK RI di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (5/7).
Gubernur Cornelis mengaku memiliki alasan tertentu mencopot Milton selaku koordinator lama. Dia menganggap layak dibentuk tim pemekaran PKR dengan nama yang akan diubah. Tim baru juga memerlukan waktu serta pemikiran panjang, termasuk anggaran yang harus dipikirkan dengan matang.
“Untuk tim sendiri masih dalam tahap sosialisasi dengan tujuan untuk mempercepat pembentukan provinsi baru. Kami pemprov hanya mendukung apa pun kepentingan masyarakat banyak,” tegas Cornelis.
Menjawab Equator, apakah sudah melakukan koordinasi dengan tim yang lama, rada emosi Cornelis sama sekali tidak pernah berkoordinasi. Selaku kepala daerah, Cornelis mengaku sama sekali tidak pernah dianggap oleh tim lama PKR. “Sama sekali tidak pernah melakukan koordinasi, karena saya dianggap anjing,” kata Cornelis sambil berlalu.
Selangkah lagi
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kalbar Retno Pramudya mengaku dalam penyelesaian pemekaran PKR, akan jauh lebih bijak jika Pemprov Kalbar melakukan pertemuan dengan tim lama selaku pencetus. Sebab, pembentukan PKR sudah menempuh perjalanan panjang oleh tim lama yang diketuai Bupati Sintang Milton Crosby dan tinggal selangkah lagi.“Akan jauh lebih bijak jika bertemu dengan tim yang lama untuk penyelesaian pembentukan PKR. Karena saat Komisi A melakukan koordinasi dengan Kemendagri, langkah yang dilakukan tim lama hanya tinggal persetujuan DPRD dan gubernur,” kata Retno.
Menurutnya, jika gubernur mengatakan tim lama sama sekali tidak serius dalam mengurus pembentukan PKR karena banyak syarat yang tidak dilakukan seperti ketiadaan anggaran, dibantah oleh Retno Pramudya.
“Kalau anggaran sudah ada dalam lampiran yang diserahkan oleh tim yang lama kepada kami. Kalau tim diubah, maka pembentukan PKR akan dimulai dari nol lagi, ini yang sangat disayangkan,” jelasnya.
Masih kata Retno, saat Komisi A melakukan pertemuan dengan anggota DPR RI Komisi III Ganjar Pranowo yang pernah menyebutkan meski pembentukan PKR ini terganjal moratorium, demi kesejahteraan masyarakat kawasan timur Kalbar bisa dinafikan.
“Tidak menutup kemungkinan pembentukan PKR ini akan dikecualikan dari moratorium sepanjang 2012. Menurut Ganjar Pranowo, pembentukan PKR berpeluang besar diterima dengan pertimbangan daerah perbatasan yang seharusnya menjadi garda terdepan Indonesia,” pungkas Retno. (dna)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar