Pontianak – Kendati kembali menyandang predikat WDP, diakui BPK secara umum laporan keuangan APBD Kalbar mengalami banyak kemajuan.
Tercatat surplus dari Rp 78,7 miliar naik menjadi Rp 206,9 miliar. Namun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2010 yang Rp 231 miliar naik Rp 111 miliar menjadi Rp 342 miliar pada 2011. Dengan demikian masih banyak dana yang tidak terserap oleh pembangunan.
“Untuk Silpa itu, jika ingin digunakan harus dibicarakan bersama dewan untuk menghindari terjadinya kesalahan,” saran anggota VI BPK RI Rizal Djalil usai menyampaikan LHP di Gedung DPRD Kalbar, kemarin.
Yang menggembirakan, lanjut Rizal, LHP 2011 tingkat investasi naik Rp 0,43 triliun menjadi Rp 2,9 triliun. Meski sudah terjadi perubahan yang signifikan, lanjut Rizal, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya sudah disampaikan beberapa waktu lalu.
Persoalan aset, diakui Rizal masih menjadi kendala utama dan paling menonjol adalah aset tetap dan berjalan dan jaringan irigasi senilai Rp 380 miliar yang masih belum ditata kelola dalam bentuk pembukuan yang benar.
“Di Kalbar ini irigasi dan jalan ada tetapi tidak sesuai specs dan belum dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang benar. Dan aset juga harus diperbaiki,” tegas Rizal.
Masih berkaitan dengan aset, yakni masih ada aset bernilai Rp 92,2 miliar yang masih belum tuntas juga permasalahannya. Kemudian, alat dan mesin sebesar Rp 2,8 miliar, di samping itu juga ada aset tanah yang belum dibukukan seluas 87.302.153,26 meter kubik senilai Rp 53 miliar lebih.
“Saya meminta secara khusus kepada Sekda Kalbar dan semua jajaran SKPD yang terkait dalam penyelesaian aset ini terutama Dinas Pekerjaan Umum, BPN, dan semuanya untuk segera membuat action plan memperbaiki, menatalaksanakan, membukukan, menilai, dan seterusnya sehingga persoalan aset dapat selesai,” jelasnya.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan opini laporan keuangan Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih terkendala permasalahan aset.
“Tahun ini opini keuangan Pemprov Kalbar yang WDP jika persoalan aset itu selesai dan tidak hal-hal yang signifikan. Insya Allah saya janji tahun depan akan meraih WTP,” tuturnya.
Menurut Rizal, permasalahan teknis seperti itu bukan tugasnya Gubernur Kalbar, melainkan tugas SKPD. “Saya berharap sekali lagi kepada Sekda Kalbar untuk dapat mengorganisasi, mendorong, dan memotivasi teman-teman SKPD untuk menyelesaikan masalah aset itu. Sekali lagi, masalahnya bukan aset tidak ada, tetapi tidak dibukukan dengan standar akuntansi yang ada,” tegas Rizal.
Tidak itu saja, Rizal mengungkapkan, kesalahan penganggaran pun menjadi kendala dalam pengelolaan aset Kalbar. “Tetapi saat ini bukanlah waktunya untuk menyatakan siapa yang bersalah, yang penting bagaimana memperbaikinya,” jelasnya.
Ke depan, diharapkan SKPD terkait dapat menghubungi panitia anggaran dan memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang. “Jika ada yang tidak jelas dapat mengundang BPK ataupun BPKP untuk membantu, agar tidak salah lagi nomenklatur ataupun penempatan anggarannya. Mari kita perbaiki bersama,” tambahnya.
Dia menambahkan, permasalahan aset itu pun tidak perlu diselesaikan dengan membentuk pansus. “Karena hanya salah pada nomenklaturnya saja,” pungkasnya. (dna)
Tercatat surplus dari Rp 78,7 miliar naik menjadi Rp 206,9 miliar. Namun Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2010 yang Rp 231 miliar naik Rp 111 miliar menjadi Rp 342 miliar pada 2011. Dengan demikian masih banyak dana yang tidak terserap oleh pembangunan.
“Untuk Silpa itu, jika ingin digunakan harus dibicarakan bersama dewan untuk menghindari terjadinya kesalahan,” saran anggota VI BPK RI Rizal Djalil usai menyampaikan LHP di Gedung DPRD Kalbar, kemarin.
Yang menggembirakan, lanjut Rizal, LHP 2011 tingkat investasi naik Rp 0,43 triliun menjadi Rp 2,9 triliun. Meski sudah terjadi perubahan yang signifikan, lanjut Rizal, tetapi ada hal-hal yang sebenarnya sudah disampaikan beberapa waktu lalu.
Persoalan aset, diakui Rizal masih menjadi kendala utama dan paling menonjol adalah aset tetap dan berjalan dan jaringan irigasi senilai Rp 380 miliar yang masih belum ditata kelola dalam bentuk pembukuan yang benar.
“Di Kalbar ini irigasi dan jalan ada tetapi tidak sesuai specs dan belum dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang benar. Dan aset juga harus diperbaiki,” tegas Rizal.
Masih berkaitan dengan aset, yakni masih ada aset bernilai Rp 92,2 miliar yang masih belum tuntas juga permasalahannya. Kemudian, alat dan mesin sebesar Rp 2,8 miliar, di samping itu juga ada aset tanah yang belum dibukukan seluas 87.302.153,26 meter kubik senilai Rp 53 miliar lebih.
“Saya meminta secara khusus kepada Sekda Kalbar dan semua jajaran SKPD yang terkait dalam penyelesaian aset ini terutama Dinas Pekerjaan Umum, BPN, dan semuanya untuk segera membuat action plan memperbaiki, menatalaksanakan, membukukan, menilai, dan seterusnya sehingga persoalan aset dapat selesai,” jelasnya.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyatakan opini laporan keuangan Provinsi Kalimantan Barat saat ini masih terkendala permasalahan aset.
“Tahun ini opini keuangan Pemprov Kalbar yang WDP jika persoalan aset itu selesai dan tidak hal-hal yang signifikan. Insya Allah saya janji tahun depan akan meraih WTP,” tuturnya.
Menurut Rizal, permasalahan teknis seperti itu bukan tugasnya Gubernur Kalbar, melainkan tugas SKPD. “Saya berharap sekali lagi kepada Sekda Kalbar untuk dapat mengorganisasi, mendorong, dan memotivasi teman-teman SKPD untuk menyelesaikan masalah aset itu. Sekali lagi, masalahnya bukan aset tidak ada, tetapi tidak dibukukan dengan standar akuntansi yang ada,” tegas Rizal.
Tidak itu saja, Rizal mengungkapkan, kesalahan penganggaran pun menjadi kendala dalam pengelolaan aset Kalbar. “Tetapi saat ini bukanlah waktunya untuk menyatakan siapa yang bersalah, yang penting bagaimana memperbaikinya,” jelasnya.
Ke depan, diharapkan SKPD terkait dapat menghubungi panitia anggaran dan memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang. “Jika ada yang tidak jelas dapat mengundang BPK ataupun BPKP untuk membantu, agar tidak salah lagi nomenklatur ataupun penempatan anggarannya. Mari kita perbaiki bersama,” tambahnya.
Dia menambahkan, permasalahan aset itu pun tidak perlu diselesaikan dengan membentuk pansus. “Karena hanya salah pada nomenklaturnya saja,” pungkasnya. (dna)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar