Kota Pontianak Bukan Tempat untuk Bertikai
“Keberadaan Front Pembela Islam (FPI) itu sah dan resmi sebagai
ormas, karena memiliki badan hukum yang sah dan kuat. Sama seperti
halnya seperti Pemuda Dayak maupun Pemuda Melayu,” ujar Barnabas Simin
kepada Equator di Pontianak, Sabtu (17/3).
Sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Kalimantan Barat yang cinta damai, Barnabas tidak simpatik dengan sikap apriori yang tidak berdasar di Bumi Pertiwi ini. “Mereka dilindungi oleh UU. Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan intervensi,” katanya.
Dia berharap seluruh masyarakat bisa menghargai perbedaan baik itu etnis maupun agama. “Seperti firman Allah, memberikan berbagai macam suku dan bangsa akan menghadirkan sebuah keindahan dalam hidup. Agama itu merupakan pilihan,” katanya.
Barnabas mengingatkan, Provinsi Kalbar itu terdiri dari 18 suku yang tiga di antaranya merupakan etnis terbesar yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Dan sudah seharusnya, suku mayoritas dapat mengayomi yang minoritas.
“Selama kita sebagai umat beragama dan beriman, kita selalu menempatkan diri kita menjadi orang beriman. Untuk menjadi bangsa Indonesia, umat yang beragama, dan menjadi warga yang baik,” tambahnya.
Barnabas menyesalkan tindakan yang sangat luar biasa ibarat api yang kecil menjadi besar. “Seharusnya persoalan kecil itu dibuat hilang dan api yang besar menjadi api kecil yang bermanfaat bagi sesama manusia. Jangan sampai pertikaian itu merugikan masyarakat Kalbar secara keseluruhan,” katanya.
Karena itu, Barnabas mengimbau seluruh warga Kalbar khususnya umat Kristiani dan Dayak agar dapat menahan diri untuk tidak terpancing provokasi. Para pendidik harus mengajak seluruh masyarakat Dayak maupun Melayu agar tidak turun ke Kota Pontianak.
“Kota Pontianak ini bukan untuk kelahi. Bukan tempat bertikai. Kota ini merupakan kota damai. Oleh sebab itu, bagi orang pedalaman agar dapat bekerja dan bertugas seperti biasa. Jangan takut kalau tidak ikut-ikutan karena pada dasarnya manusia itu sama,” tuntas Barnabas.
“Sekarang saya sudah berani keluar rumah, kemarin-kemarin takut, Bang. Karena isunya rusuh. Kayaknya sudah tidak lagi. Jalan sudah ramai, ada juga dengar imbauan Kapolda dan Kapolresta pakai pengeras suara tadi,” kata Novi, mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Kota Pontianak kepada Equator, Sabtu (17/3).
Ketika ribut karut-marut Rabu dan Kamis lalu, Novi memilih berdiam di rumah. “Saya di rumah seharian, kalau keluar pun paling dekat-dekat saja, itu pun buat cari makan,” katanya.
Hal senada dikatakan Frita Olivia. Mahasiswi asal Sanggau ini bersyukur situasi bisa kembali normal, dan antarkedua kelompok sudah damai. “Mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahpahaman seperti itu terulang lagi. Karena mau ke mana-mana susah, khawatir, dan takut,” ucapnya.
Isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya seperti melalui SMS dan jejaring sosial menjadi keprihatinan para wakil rakyat di DPRD Kalbar. Anggota DPRD Kalbar Drs H Syafaruddin HUM meminta agar persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan.
“Kepada masyarakat diharapkan juga tidak mudah terprovokasi. Mari kita kedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan,” sarannya.
Legislator PAN ini mengatakan jangan ada lagi pihak-pihak yang ingin memperburuk keadaan dengan ulah-ulah provokasi. Kepada pihak aparat kepolisian untuk proaktif dan selalu sigap.
“Kepada semua pihak, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat mari kita bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif. Jangan ada provokasi seperti daerah lain, itu sangat tidak baik dan memecah belah kerukunan yang sudah terjalin begitu baik selama ini,” tuntas Syafaruddin. (jul)
Sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Kalimantan Barat yang cinta damai, Barnabas tidak simpatik dengan sikap apriori yang tidak berdasar di Bumi Pertiwi ini. “Mereka dilindungi oleh UU. Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan intervensi,” katanya.
Dia berharap seluruh masyarakat bisa menghargai perbedaan baik itu etnis maupun agama. “Seperti firman Allah, memberikan berbagai macam suku dan bangsa akan menghadirkan sebuah keindahan dalam hidup. Agama itu merupakan pilihan,” katanya.
Barnabas mengingatkan, Provinsi Kalbar itu terdiri dari 18 suku yang tiga di antaranya merupakan etnis terbesar yaitu Dayak, Melayu, dan Tionghoa. Dan sudah seharusnya, suku mayoritas dapat mengayomi yang minoritas.
“Selama kita sebagai umat beragama dan beriman, kita selalu menempatkan diri kita menjadi orang beriman. Untuk menjadi bangsa Indonesia, umat yang beragama, dan menjadi warga yang baik,” tambahnya.
Barnabas menyesalkan tindakan yang sangat luar biasa ibarat api yang kecil menjadi besar. “Seharusnya persoalan kecil itu dibuat hilang dan api yang besar menjadi api kecil yang bermanfaat bagi sesama manusia. Jangan sampai pertikaian itu merugikan masyarakat Kalbar secara keseluruhan,” katanya.
Karena itu, Barnabas mengimbau seluruh warga Kalbar khususnya umat Kristiani dan Dayak agar dapat menahan diri untuk tidak terpancing provokasi. Para pendidik harus mengajak seluruh masyarakat Dayak maupun Melayu agar tidak turun ke Kota Pontianak.
“Kota Pontianak ini bukan untuk kelahi. Bukan tempat bertikai. Kota ini merupakan kota damai. Oleh sebab itu, bagi orang pedalaman agar dapat bekerja dan bertugas seperti biasa. Jangan takut kalau tidak ikut-ikutan karena pada dasarnya manusia itu sama,” tuntas Barnabas.
Normal kembali
Ketegangan antardua kelompok di Kota Pontianak mereda, sehingga masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Jalan raya dan mal, pusat perbelanjaan, warung kopi, hingga pasar kembali normal.“Sekarang saya sudah berani keluar rumah, kemarin-kemarin takut, Bang. Karena isunya rusuh. Kayaknya sudah tidak lagi. Jalan sudah ramai, ada juga dengar imbauan Kapolda dan Kapolresta pakai pengeras suara tadi,” kata Novi, mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Kota Pontianak kepada Equator, Sabtu (17/3).
Ketika ribut karut-marut Rabu dan Kamis lalu, Novi memilih berdiam di rumah. “Saya di rumah seharian, kalau keluar pun paling dekat-dekat saja, itu pun buat cari makan,” katanya.
Hal senada dikatakan Frita Olivia. Mahasiswi asal Sanggau ini bersyukur situasi bisa kembali normal, dan antarkedua kelompok sudah damai. “Mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahpahaman seperti itu terulang lagi. Karena mau ke mana-mana susah, khawatir, dan takut,” ucapnya.
Isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya seperti melalui SMS dan jejaring sosial menjadi keprihatinan para wakil rakyat di DPRD Kalbar. Anggota DPRD Kalbar Drs H Syafaruddin HUM meminta agar persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan.
“Kepada masyarakat diharapkan juga tidak mudah terprovokasi. Mari kita kedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan,” sarannya.
Legislator PAN ini mengatakan jangan ada lagi pihak-pihak yang ingin memperburuk keadaan dengan ulah-ulah provokasi. Kepada pihak aparat kepolisian untuk proaktif dan selalu sigap.
“Kepada semua pihak, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat mari kita bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif. Jangan ada provokasi seperti daerah lain, itu sangat tidak baik dan memecah belah kerukunan yang sudah terjalin begitu baik selama ini,” tuntas Syafaruddin. (jul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar