Pusat Menyerah, Kuota BBM Pulau Kalimantan Ditambah Masyarakat Kalimantan Dihimbau Jaga Situasi Tetap Kondusif

	EKONOMI JAKARTA - Gubernur Kalimantan Selatan, Ruddy Arifin mewakili empat GUbernur se Kalimantan mengakui keputusan pemerintah melalui Kementrian ESDM memenuhi permintaan masyarakat Kalimantan agar kuota BBM subsidi untuk Kalimantan ditambah patut disyukuri. Karenanya Dia menghimbau agar masyarakat Kalimantan baik yang berada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur maupun Kalimantan Tengah, agar menjaga agar situasi tetap kondusif. "Apa yang telah dihasilkan sudah disampaikan bapak Menteri ESDM, bahwa akan ada penambahan BBM subsidi maunpun nonsubsidi bagi Kalimantan, ini patut disyukuri," kata Ruddy Arifin, Rabu (30/5). Dia menyebutkan persoalan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat Kalimantan sudah dibicarakan secara terbuka dan dari hati kehati bersama Menteri ESDM, Pertamina, BP Migas hingga Iswana Migas. Apa yang diputuskan dalam pertemuan tersebut menurutnya sudah menjadi komitmen bersama dan komitmen itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehingga pertummbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat bisa diwujudkan. Terkait pemblokiran batu bara yang dilakukan masyarakat di Kalsel selama satu hari, pada Sabtu (26/5) lalu, diakui Ruddy pihaknya telah menemui masyarakat dan mengajak untuk bersama-sama berjuang menambah kuota BBM subsidi. "Alhamdulillah mereka bisa menghentikan blokade dan kita berkomunikasi dengan pak Menteri ESDM. Hasilnya hari ini ketemu semua, komitmen sudah ada tentang  penambahan BBM subsidi dan non subsidi untuk Kalimantan," jelasnya. Dia berharap kedepan tidak ada lagi akse blokade terhadap angkutan batu bara di Kalimantan. Sebagai tindak keputusan ini, pemerintah daerah juga akan mensosialisasikannya. Ditanya berapa total penambahan kuota BBM subsidi untuk Kalimantan yang disepakati Pemerintah, Ruddy mengatakan angkanya ada pada BPH Migas. "Sudah ada angka tentatif, tapi itu kan dibagi untuk empat provinsi di Kalimantan, persentasenya lebih 5 persen dari sisa kuota nasional 2,5 juta KL," kata Ruddy. Dia juga menambahkan, berdasarkan perkiraan dengan estimasi, tambahan tersebut mencukupi sampai adanya pembahasan lebih lanjut soal penambahan kuota BBM Nasional di DPR RI. Khusus untuk Pemprov Kalselm untuk antisipasi terjadinya penyelundupan BBM pasca ada ketidakcocokan antara data pasokan BBM dari Pemda Kalsel dengan data yang disalurkan oleh Pertamina, kedepan Pemda Kalsel akan membentuk tim bersama dengan Pertamina, guna melakukan pengawasan dan penghitungan pasokan BBM di 74 SPBU se Kalimantan Selatan. "Tim ini akan mencatat berapa BBM yang keluar dari Depot Pertamina di Kalsel untuk 74 SPBU, dan nantinya akna dicocokkan dengan data dari Pertamina sendiri. Karena selama ini banyak ketidak cocokkan," tambah Ruddy Arifin.(fat/jpnn)