Tanpa dilandasi komitmen berpihak untuk kemajuan rakyat,
hasilnya akan sia-sia. Kebijakan ditinggalkan begitu saja. Hampir lima
tahun berproses ternyata hasilnya masih nihil.
Demikian nasib rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang tidak masuk daftar paripurna 19 Daerah Otonomi Baru (DOB) DPR-RI pada 11 April 2012. Perjuangan berbagai elemen di wilayah timur Kalbar meliputi Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sekadau belum membuahkan hasil.
Kesempatan masih untuk membelah Kalbar menjadi dua dengan mewujudkan PKR, sebagai bagian dari solusi tertinggalnya wilayah timur. Namun waktunya cukup jauh, periode 2014-2019 atau setelah terpilihnya kembali para wakil rakyat untuk periode lima tahun mendatang. Momentum itu seiring dengan telah berjalannya suksesi Pilgub Kalbar.
Menunggu memang pekerjaan yang membosankan. Penantian panjang mayoritas masyarakat di lima kabupaten itu untuk mewujudkan PKR tidak dapat ditebus dengan apa pun. Harapan untuk bisa hidup lebih sejahtera dengan segala kemudahan fasilitas publik dan infrastruktur, kembali kandas.
Apa penyebab PKR tak kunjung terlaksana? Semua upaya telah ditempuh, termasuk menghadirkan Panitia Kerja (Panja) DPR-RI ke Sintang. Riset sudah dilakukan sebanyak dua kali. Malah yang terakhir kali disesuaikan dengan persyaratan administrasi PP 78 Tahun 2007. Hasilnya, PKR sangat layak dibentuk.
Dalam kondisi tersebut mulai timbul saling menyalahkan. Masalahnya sepele saja tetapi bermuatan politis terkait surat persetujuan dan keseriusan dari Pemprov dan DPRD Kalbar. Yang menggelikan lagi, persoalan kop surat yang dipersoalkan. Surat Bupati Sintang setahun mengendap di Pemprov!
Sangat relevan kiranya pernyataan anggota DPR-RI dari Dapil Kalbar Ir H Zulfadhli yang menyatakan masyarakat di wilayah timur Kalbar dikorbankan.
Sekilas sudah dapat ditebak bahwa wilayah timur Kalbar memiliki magnet kuat dalam pemenangan pilgub 2012. Jika PKR terbentuk sebelum pilgub itu maka hampir dapat dipastikan akan mengurangi dukungan. Soal ini tentu saja ada unsur politisasi.
Pun demikian masyarakat di wilayah timur Kalbar tidak akan berpangku tangan melihat kenyataan yang ada. Tidak direalisasikannya PKR tetap saja akan berimbas pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja Pemprov Kalbar saat ini. Alasan apa lagi yang hendak dikemukakan apabila rakyat sudah mulai berpaling. Semoga saja pada kepemimpinan Kalbar berikutnya diperjuangkan PKR. Tidak ada kata terlambat, sebab PKR sudah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. ***
Demikian nasib rencana pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang tidak masuk daftar paripurna 19 Daerah Otonomi Baru (DOB) DPR-RI pada 11 April 2012. Perjuangan berbagai elemen di wilayah timur Kalbar meliputi Kabupaten Sanggau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Sekadau belum membuahkan hasil.
Kesempatan masih untuk membelah Kalbar menjadi dua dengan mewujudkan PKR, sebagai bagian dari solusi tertinggalnya wilayah timur. Namun waktunya cukup jauh, periode 2014-2019 atau setelah terpilihnya kembali para wakil rakyat untuk periode lima tahun mendatang. Momentum itu seiring dengan telah berjalannya suksesi Pilgub Kalbar.
Menunggu memang pekerjaan yang membosankan. Penantian panjang mayoritas masyarakat di lima kabupaten itu untuk mewujudkan PKR tidak dapat ditebus dengan apa pun. Harapan untuk bisa hidup lebih sejahtera dengan segala kemudahan fasilitas publik dan infrastruktur, kembali kandas.
Apa penyebab PKR tak kunjung terlaksana? Semua upaya telah ditempuh, termasuk menghadirkan Panitia Kerja (Panja) DPR-RI ke Sintang. Riset sudah dilakukan sebanyak dua kali. Malah yang terakhir kali disesuaikan dengan persyaratan administrasi PP 78 Tahun 2007. Hasilnya, PKR sangat layak dibentuk.
Dalam kondisi tersebut mulai timbul saling menyalahkan. Masalahnya sepele saja tetapi bermuatan politis terkait surat persetujuan dan keseriusan dari Pemprov dan DPRD Kalbar. Yang menggelikan lagi, persoalan kop surat yang dipersoalkan. Surat Bupati Sintang setahun mengendap di Pemprov!
Sangat relevan kiranya pernyataan anggota DPR-RI dari Dapil Kalbar Ir H Zulfadhli yang menyatakan masyarakat di wilayah timur Kalbar dikorbankan.
Sekilas sudah dapat ditebak bahwa wilayah timur Kalbar memiliki magnet kuat dalam pemenangan pilgub 2012. Jika PKR terbentuk sebelum pilgub itu maka hampir dapat dipastikan akan mengurangi dukungan. Soal ini tentu saja ada unsur politisasi.
Pun demikian masyarakat di wilayah timur Kalbar tidak akan berpangku tangan melihat kenyataan yang ada. Tidak direalisasikannya PKR tetap saja akan berimbas pada berkurangnya kepercayaan publik terhadap kinerja Pemprov Kalbar saat ini. Alasan apa lagi yang hendak dikemukakan apabila rakyat sudah mulai berpaling. Semoga saja pada kepemimpinan Kalbar berikutnya diperjuangkan PKR. Tidak ada kata terlambat, sebab PKR sudah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar