Harjono: Berlatar Belakang Politis
Sintang
–
Ketua DPRD Sintang Harjono kecewa atas sikap Ketua DPRD
Provinsi Kalbar yang menahan surat Milton Crosby selaku Koordinator Tim
Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR).
“Saya sebagai orang Sintang yang ingin pemekaran Kapuas Raya kecewa. Kenapa dihambat? Kenapa tidak dilanjutkan,” kesalnya.
Harjono melihat ada kepentingan politik di balik penyembunyian surat tersebut.
“Kapuas Raya bukan komoditas politik, bukan kepentingan kelompok, tapi kepentingan rakyat timur Kalbar. Ini bukan keinginan, tapi kebutuhan,” tegasnya.
Kepentingan politik yang dimaksudkan Harjono, tidak terlepas dari Pemilihan Gubernur Kalbar 2012. “Yang menyembunyikan itu siapa? Apa maksud disembunyikan surat itu. Saya yakin masyarakat sudah bisa menilai bahwa maksud dari hal itu. Pasti ada hubungannya dengan pilgub,” yakinnya.
Penyembunyian surat tersebut sangat merugikan masyarakat timur Kalbar. Dampak dari hal itu proses pemekaran Kapuas Raya menjadi terhambat.
“Menurut informasi ada 13 provinsi baru, tapi kita (Kapuas Raya) tidak masuk,” ujar Harjono.
Seharusnya, sambung Harjono, biarkan proses pemekaran Kapuas Raya berjalan. Apa yang menjadi persyaratan pemekaran itu harus dilengkapi. “Bukan malah menghambat. Usaha kita adalah melengkapi persyaratan. Soal di pusat, ya urusan pusat. Yang penting kita melakukan proses itu, bukan malah menghambat,” bebernya.
Menyikapi sikap dan tindakan Ketua DPRD Provinsi Kalbar, para pejabat yang memiliki kewenangan menangani Kapuas Raya diminta segera mengambil alih meneruskan isi surat tersebut. “Kita minta pejabat yang punya wewenang segera meneruskan pembahasan itu,” pinta Harjono.
Ditegaskan legislator yang juga Ketua DPD Golkar Sintang, prinsipnya Partai Golkar siap memperjuangkan Kapuas Raya. Perjuangan itu sudah dikomunikasikan secara intensif dengan DPRD provinsi, khususnya Fraksi Golkar. “Kapuas Raya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya memang harus ada perjuangan agar proses tetap jalan,” bebernya.
Harjono meminta Milton Crosby selaku Koordinator Tim Pemekaran Kapuas Raya agar intensif melakukan komunikasi kepada pengurus di lima kabupaten yang merangkup di Kapuas Raya. “Harus ada kekompakan di lima kabupaten. Kita percaya, sekelas Pak Milton bisa mengoordinasikan hal itu,” yakinnya.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sintang Toiman juga kecewa dengan sikap Ketua DPRD Provinsi Kalbar. “Kita mengutuk keras kalau kabar itu benar. Kita sudah lama menantikan Kapuas Raya. Kenapa sengaja dihambat,” kesalnya.
Toiman menyarankan agar tim pengurus Kapuas Raya di lima kabupaten segera mengambil langkah. “Kalau provinsi tidak mau mengurus, kita datangi pusat. HMI siap turut serta mengawal,” ujarnya.
Kapuas Raya sudah bertahun-tahun dinantikan masyarakat. Kapuas Raya diyakini mampu mempercepat proses pembangunan di Kalbar, khususnya wilayah bagian timur. “Sampai sekarang saja jalan di timur Kalbar banyak yang rusak. Siapa pun gubernur kalau tidak disiasati dengan Kapuas Raya tidak akan mampu membangun Kalbar,” bebernya.
Ketua Forum Kajian Percepatan Pemekaran Pembangunan (FK3P) Timur Kalbar Syeh Mukarram Bansir mendesak bupati di lima kabupaten, kalangan DPRD di lima kabupaten, dan DPRD Provinsi Kalbar yang pro PKR segera bertindak. “Kalau semua elemen ini bergerak akan menjadi kekuatan besar,” ujar Mukarram.
Gerak yang dimaksud Mukarram ialah mendatangi pihak-pihak berkompeten, bila perlu ke presiden. “Apa salahnya datang langsung ke pemerintah pusat. Libatkan tokoh-tokoh, kepala desa, tokoh adat, dan lain sebagainya. Tidak ada pilihan lain kalau ada di provinsi baik DPRD-nya maupun eksekutif ada upaya menghalangi PKR,” tegasnya.
Menurut Mukarram, perjuangan PKR selama ini sudah sangat sopan. Tahapan demi tahapan sudah dilalui. “Kalau cara yang demikian sudah tidak dihargai, malah ada upaya menghambat, harus dilawan. Yang penting komitmen bahwa Kapuas Raya adalah kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (din)
“Saya sebagai orang Sintang yang ingin pemekaran Kapuas Raya kecewa. Kenapa dihambat? Kenapa tidak dilanjutkan,” kesalnya.
Harjono melihat ada kepentingan politik di balik penyembunyian surat tersebut.
“Kapuas Raya bukan komoditas politik, bukan kepentingan kelompok, tapi kepentingan rakyat timur Kalbar. Ini bukan keinginan, tapi kebutuhan,” tegasnya.
Kepentingan politik yang dimaksudkan Harjono, tidak terlepas dari Pemilihan Gubernur Kalbar 2012. “Yang menyembunyikan itu siapa? Apa maksud disembunyikan surat itu. Saya yakin masyarakat sudah bisa menilai bahwa maksud dari hal itu. Pasti ada hubungannya dengan pilgub,” yakinnya.
Penyembunyian surat tersebut sangat merugikan masyarakat timur Kalbar. Dampak dari hal itu proses pemekaran Kapuas Raya menjadi terhambat.
“Menurut informasi ada 13 provinsi baru, tapi kita (Kapuas Raya) tidak masuk,” ujar Harjono.
Seharusnya, sambung Harjono, biarkan proses pemekaran Kapuas Raya berjalan. Apa yang menjadi persyaratan pemekaran itu harus dilengkapi. “Bukan malah menghambat. Usaha kita adalah melengkapi persyaratan. Soal di pusat, ya urusan pusat. Yang penting kita melakukan proses itu, bukan malah menghambat,” bebernya.
Menyikapi sikap dan tindakan Ketua DPRD Provinsi Kalbar, para pejabat yang memiliki kewenangan menangani Kapuas Raya diminta segera mengambil alih meneruskan isi surat tersebut. “Kita minta pejabat yang punya wewenang segera meneruskan pembahasan itu,” pinta Harjono.
Ditegaskan legislator yang juga Ketua DPD Golkar Sintang, prinsipnya Partai Golkar siap memperjuangkan Kapuas Raya. Perjuangan itu sudah dikomunikasikan secara intensif dengan DPRD provinsi, khususnya Fraksi Golkar. “Kapuas Raya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya memang harus ada perjuangan agar proses tetap jalan,” bebernya.
Harjono meminta Milton Crosby selaku Koordinator Tim Pemekaran Kapuas Raya agar intensif melakukan komunikasi kepada pengurus di lima kabupaten yang merangkup di Kapuas Raya. “Harus ada kekompakan di lima kabupaten. Kita percaya, sekelas Pak Milton bisa mengoordinasikan hal itu,” yakinnya.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sintang Toiman juga kecewa dengan sikap Ketua DPRD Provinsi Kalbar. “Kita mengutuk keras kalau kabar itu benar. Kita sudah lama menantikan Kapuas Raya. Kenapa sengaja dihambat,” kesalnya.
Toiman menyarankan agar tim pengurus Kapuas Raya di lima kabupaten segera mengambil langkah. “Kalau provinsi tidak mau mengurus, kita datangi pusat. HMI siap turut serta mengawal,” ujarnya.
Kapuas Raya sudah bertahun-tahun dinantikan masyarakat. Kapuas Raya diyakini mampu mempercepat proses pembangunan di Kalbar, khususnya wilayah bagian timur. “Sampai sekarang saja jalan di timur Kalbar banyak yang rusak. Siapa pun gubernur kalau tidak disiasati dengan Kapuas Raya tidak akan mampu membangun Kalbar,” bebernya.
Ketua Forum Kajian Percepatan Pemekaran Pembangunan (FK3P) Timur Kalbar Syeh Mukarram Bansir mendesak bupati di lima kabupaten, kalangan DPRD di lima kabupaten, dan DPRD Provinsi Kalbar yang pro PKR segera bertindak. “Kalau semua elemen ini bergerak akan menjadi kekuatan besar,” ujar Mukarram.
Gerak yang dimaksud Mukarram ialah mendatangi pihak-pihak berkompeten, bila perlu ke presiden. “Apa salahnya datang langsung ke pemerintah pusat. Libatkan tokoh-tokoh, kepala desa, tokoh adat, dan lain sebagainya. Tidak ada pilihan lain kalau ada di provinsi baik DPRD-nya maupun eksekutif ada upaya menghalangi PKR,” tegasnya.
Menurut Mukarram, perjuangan PKR selama ini sudah sangat sopan. Tahapan demi tahapan sudah dilalui. “Kalau cara yang demikian sudah tidak dihargai, malah ada upaya menghambat, harus dilawan. Yang penting komitmen bahwa Kapuas Raya adalah kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (din)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar