Beberapa
hari terakhir masyarakat Indonesia disuguhi “pertarungan” dua lembaga
penegak hukum: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versus Kepolisian
Republik Indonesia (Polri). Penilaian bermunculan, mulai tentang masalah
rebutan dalam penanganan kasus yang kental dengan muatan adu gengsi,
hingga taktik dengan cara penahanan penyidik sebagai bentuk upaya
pengebirian kinerja.
Sudah pasti keduanya bermanuver dengan modal melaksanakan undang-undang (UU) yang menaunginya. Tetapi siapa yang salah atau disalahkan bukan lagi tergantung pada pegangan kedua lembaga ini.
Di antara berbagai macam analisis para pakar mengenai siapa yang salah, apakah KPK atau Polri, masyarakat keburu mengambil kesimpulan KPK harus diselamatkan, munculkan gerakan Save KPK, Save Indonesia. Ke mana tujuan gerakan Selamatkan KPK, Selamatkan Indonesia itu? Tentu saja mengharapkan tindakan tegas kepala negara, Presiden SBY, untuk menyelesaikan pertikaian Cicak vs Buaya Jilid II ini.
Gerakan Save KPK mewabah bak jamur di musim penghujan. Tidak hanya masyarakat di dunia nyata, di dunia maya pun sangat gandrung pada gerakan moral penyelamatan ini. Seolah-olah, KPK-lah Indonesia dan Indonesia-lah KPK.
Bagaimana dengan Polri? Lembaga penegak hukum yang satu ini selalu terpojokkan, bukan karena UU, tetapi karena kepercayaan masyarakat. Ya... kepercayaan masyarakat terhadap sipil yang dipersenjatai ini semakin merosot tajam.
Ada benarnya penilaian yang disampaikan Mahfud MD, bahwa peran KPK dan Polri sama-sama penting dalam memberantas korupsi. Sehingga tidak boleh salah satu di antaranya selalu dipojokkan. Peran Polri tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bayangkan, betapa bahayanya negara ini bila Polri tidak efektif dan wibawanya ambruk ke titik nadir di mata masyarakat umum.
So, KPK dan Polri, sampai kapan kalian ribut-ribut? Bukankah para koruptor akan bertepuk tangan melihat kalian adu jotos atau saling serang. Belum jelas siapa yang menang saja di antara kalian, koruptor bakal semakin menjalar ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Save Indonesia, Basmi Koruptor!!!
Sudah pasti keduanya bermanuver dengan modal melaksanakan undang-undang (UU) yang menaunginya. Tetapi siapa yang salah atau disalahkan bukan lagi tergantung pada pegangan kedua lembaga ini.
Di antara berbagai macam analisis para pakar mengenai siapa yang salah, apakah KPK atau Polri, masyarakat keburu mengambil kesimpulan KPK harus diselamatkan, munculkan gerakan Save KPK, Save Indonesia. Ke mana tujuan gerakan Selamatkan KPK, Selamatkan Indonesia itu? Tentu saja mengharapkan tindakan tegas kepala negara, Presiden SBY, untuk menyelesaikan pertikaian Cicak vs Buaya Jilid II ini.
Gerakan Save KPK mewabah bak jamur di musim penghujan. Tidak hanya masyarakat di dunia nyata, di dunia maya pun sangat gandrung pada gerakan moral penyelamatan ini. Seolah-olah, KPK-lah Indonesia dan Indonesia-lah KPK.
Bagaimana dengan Polri? Lembaga penegak hukum yang satu ini selalu terpojokkan, bukan karena UU, tetapi karena kepercayaan masyarakat. Ya... kepercayaan masyarakat terhadap sipil yang dipersenjatai ini semakin merosot tajam.
Ada benarnya penilaian yang disampaikan Mahfud MD, bahwa peran KPK dan Polri sama-sama penting dalam memberantas korupsi. Sehingga tidak boleh salah satu di antaranya selalu dipojokkan. Peran Polri tentu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bayangkan, betapa bahayanya negara ini bila Polri tidak efektif dan wibawanya ambruk ke titik nadir di mata masyarakat umum.
So, KPK dan Polri, sampai kapan kalian ribut-ribut? Bukankah para koruptor akan bertepuk tangan melihat kalian adu jotos atau saling serang. Belum jelas siapa yang menang saja di antara kalian, koruptor bakal semakin menjalar ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Save Indonesia, Basmi Koruptor!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar