Mahasiswa Kalbar Dukung KPK
Pontianak
– Klimaks kasus (sengkarut) pengungkapan korupsi simulator SIM
Korlantas Polri akhirnya diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) sebagaimana “instruksi” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tadi
malam.
Sejumlah organisasi kemahasiswaan Kalbar mengecam kisruh antara KPK dan Polri sebagai tontonan sinetron televisi paling tak bermutu. Kelompok generasi penerus ini menginginkan jangan ada arogansi yang dipertontonkan Polri lewat Direskrimum Polda Bengkulu Kombes Pol Deddy Ryanto dengan alasan “menciduk” penyidik KPK Kompol Novel Baswedan.
“KPK dan polisi seharusnya bersinergi menegakkan hukum. Tetapi kita lihat polisi cenderung merasa lebih kuat. Akibatnya KPK mendapatkan simpati, dukungan, dan legitimasi masyarakat luas,” ungkap Ketua Umum PKC PMII Kalbar Syahril Ishak kepada Rakyat Kalbar kemarin.
Memang, lanjutnya, polisi merasa pihaknyalah yang lebih banyak kerja dan memahami masalah. Sehingga ketika KPK serius menangani kasus yang menyeret petinggi Trunojoyo, tentu saja ada upaya untuk dihalangi.
“Bagaimanapun, masyarakat harus mendukung langkah KPK dan PMII mengecam aksi arogan sekelompok anggota polisi yang ingin memaksakan kehendaknya. Kita sudah membicarakan gerakan dukung KPK,” beber Syahril.
Menurut Syahril, sebenarnya kasus korupsi simulator SIM tidak seksi. Menjadi seksi ketika ada permainan politik dan kepentingan bisnis Ndoro Budi seperti ditulis Majalah Berita Mingguan Tempo, pekan ini.
“Ada indikasi pembesaran kasus ini yang dimotori kekuatan politik untuk melemahkan eksistensi KPK. Tujuannya bisa saja untuk menenggelamkan kasus yang lebih besar,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar Imam Bukhari menyesalkan cara-cara kelompok tertentu di tubuh Polri mengangkat kasus Novel yang sudah kedaluwarsa dan lapuk.
“Kami melihat ada indikasi tidak komitnya Polri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Seharusnya penyidik yang ditempatkan di KPK benar-benar bersih dari permasalahan hukum. Sehingga tidak terjadi seperti ini,” kata Imam.
Dia khawatir dampaknya melemahkan penyelesaian kasus-kasus korupsi di daerah. Ia mencontohkan di Kalbar yang juga banyak kasus mentok. Bahkan ada indikasi antara kepolisian dan kejaksaan tidak sejalan.
“Jika ada penyidik KPK yang bermasalah secara hukum, secara tidak langsung akan memperlemah kinerja KPK. Tentunya akan berpengaruh juga pada penegakan hukum di kalangan pejabat,” tuturnya.
Ia menunjuk banyak kasus korupsi yang jauh lebih besar dibanding simulator SIM. Misalnya Century, Wisma Atlet, Sport Centre Hambalang, yang melibatkan banyak petinggi politik dan pejabat negara. “Memang sulit dibedakan antara kepentingan politik dan hukum,” tegas Imam.
Hal senada diungkap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalbar yang menyatakan kekecewaannya. “Kejadian ini sangat mengecewakan. Seharusnya dua institusi penegak hukum yang dipercaya malah saling menyalahkan,” kata Ketua Komisariat HMI Jurusan Dakwah STAIN Pontianak Yak’ub, kemarin.
Ia menilai pada kasus korupsi simulator SIM itu ada indikasi kongkalikong sehingga Kapolri pun tidak berdaya menahan laju Ndoro Budi sebagaimana diungkap MBM Tempo.
“Pasti ada kepentingan yang memboncengi masalah ini. Karena biasanya keputusan itu melalui media politik. Presiden harus mengambil sikap tegas sehingga tidak dinilai miring oleh rakyat,” katanya.
Pihaknya juga berencana akan mengadakan aksi simpatik kepada KPK. “Bagaimanapun KPK harus kita dukung untuk menyelamatkan negara dari cengkeraman koruptor di tubuh penegak hukum dan politisi serta aparatur negara,” tegasnya.
“Secara umum di Kalbar kalau masalah perkara selama ini keputusan sudah baik. Hanya saja perkara korupsi di sini tidak menonjol. Karena kita di PTNP benar-benar sangat serius memerhatikan masalah korupsi ini demi keadilan kepada masyarakat. Siapa yang betul bersalah akan ditindak tegas,” ujar Bersiaf.
Menurutnya, KPK sudah bekerja dengan baik walaupun masih ada kekurangan anggota KPK dalam memerangi korupsi ini. “Kita sebagai hakim tipikor tetap mendukung KPK untuk memberantas korupsi di muka bumi pertiwi ini,” katanya.
Dia berharap, kepercayaan itu harus diserahkan kepada KPK dan perkuat lagi semangat kawan-kawan di KPK. Jangan memperlemah KPK untuk membasmi korupsi di negara Indonesia ini. “Kita harus bersatu untuk menyuarakan dan mendukung KPK,” tegas Bersiaf. (kie/hak)
Sejumlah organisasi kemahasiswaan Kalbar mengecam kisruh antara KPK dan Polri sebagai tontonan sinetron televisi paling tak bermutu. Kelompok generasi penerus ini menginginkan jangan ada arogansi yang dipertontonkan Polri lewat Direskrimum Polda Bengkulu Kombes Pol Deddy Ryanto dengan alasan “menciduk” penyidik KPK Kompol Novel Baswedan.
“KPK dan polisi seharusnya bersinergi menegakkan hukum. Tetapi kita lihat polisi cenderung merasa lebih kuat. Akibatnya KPK mendapatkan simpati, dukungan, dan legitimasi masyarakat luas,” ungkap Ketua Umum PKC PMII Kalbar Syahril Ishak kepada Rakyat Kalbar kemarin.
Memang, lanjutnya, polisi merasa pihaknyalah yang lebih banyak kerja dan memahami masalah. Sehingga ketika KPK serius menangani kasus yang menyeret petinggi Trunojoyo, tentu saja ada upaya untuk dihalangi.
“Bagaimanapun, masyarakat harus mendukung langkah KPK dan PMII mengecam aksi arogan sekelompok anggota polisi yang ingin memaksakan kehendaknya. Kita sudah membicarakan gerakan dukung KPK,” beber Syahril.
Menurut Syahril, sebenarnya kasus korupsi simulator SIM tidak seksi. Menjadi seksi ketika ada permainan politik dan kepentingan bisnis Ndoro Budi seperti ditulis Majalah Berita Mingguan Tempo, pekan ini.
“Ada indikasi pembesaran kasus ini yang dimotori kekuatan politik untuk melemahkan eksistensi KPK. Tujuannya bisa saja untuk menenggelamkan kasus yang lebih besar,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar Imam Bukhari menyesalkan cara-cara kelompok tertentu di tubuh Polri mengangkat kasus Novel yang sudah kedaluwarsa dan lapuk.
“Kami melihat ada indikasi tidak komitnya Polri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Seharusnya penyidik yang ditempatkan di KPK benar-benar bersih dari permasalahan hukum. Sehingga tidak terjadi seperti ini,” kata Imam.
Dia khawatir dampaknya melemahkan penyelesaian kasus-kasus korupsi di daerah. Ia mencontohkan di Kalbar yang juga banyak kasus mentok. Bahkan ada indikasi antara kepolisian dan kejaksaan tidak sejalan.
“Jika ada penyidik KPK yang bermasalah secara hukum, secara tidak langsung akan memperlemah kinerja KPK. Tentunya akan berpengaruh juga pada penegakan hukum di kalangan pejabat,” tuturnya.
Ia menunjuk banyak kasus korupsi yang jauh lebih besar dibanding simulator SIM. Misalnya Century, Wisma Atlet, Sport Centre Hambalang, yang melibatkan banyak petinggi politik dan pejabat negara. “Memang sulit dibedakan antara kepentingan politik dan hukum,” tegas Imam.
Hal senada diungkap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalbar yang menyatakan kekecewaannya. “Kejadian ini sangat mengecewakan. Seharusnya dua institusi penegak hukum yang dipercaya malah saling menyalahkan,” kata Ketua Komisariat HMI Jurusan Dakwah STAIN Pontianak Yak’ub, kemarin.
Ia menilai pada kasus korupsi simulator SIM itu ada indikasi kongkalikong sehingga Kapolri pun tidak berdaya menahan laju Ndoro Budi sebagaimana diungkap MBM Tempo.
“Pasti ada kepentingan yang memboncengi masalah ini. Karena biasanya keputusan itu melalui media politik. Presiden harus mengambil sikap tegas sehingga tidak dinilai miring oleh rakyat,” katanya.
Pihaknya juga berencana akan mengadakan aksi simpatik kepada KPK. “Bagaimanapun KPK harus kita dukung untuk menyelamatkan negara dari cengkeraman koruptor di tubuh penegak hukum dan politisi serta aparatur negara,” tegasnya.
Tidak menonjol
Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Negeri Pontianak Bersiaf Sitanggah SH mengatakan kinerja KPK dan pemerintah dalam menangani masalah korupsi di negara Indonesia ini sudah sangat bagus. Hanya saja ada beberapa yang masih menyimpang.“Secara umum di Kalbar kalau masalah perkara selama ini keputusan sudah baik. Hanya saja perkara korupsi di sini tidak menonjol. Karena kita di PTNP benar-benar sangat serius memerhatikan masalah korupsi ini demi keadilan kepada masyarakat. Siapa yang betul bersalah akan ditindak tegas,” ujar Bersiaf.
Menurutnya, KPK sudah bekerja dengan baik walaupun masih ada kekurangan anggota KPK dalam memerangi korupsi ini. “Kita sebagai hakim tipikor tetap mendukung KPK untuk memberantas korupsi di muka bumi pertiwi ini,” katanya.
Dia berharap, kepercayaan itu harus diserahkan kepada KPK dan perkuat lagi semangat kawan-kawan di KPK. Jangan memperlemah KPK untuk membasmi korupsi di negara Indonesia ini. “Kita harus bersatu untuk menyuarakan dan mendukung KPK,” tegas Bersiaf. (kie/hak)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar