Jakarta - Aksi berbagai elemen masyarakat di Kalimantan khususnya di Kalimantan Selatan yang memblokir jalur pengiriman kapal-kapal batubara di Sungai Barito bisa berakibat fatal apabila berlangsung lama, salah satunya sebagian pulau Jawa terancam gelap gulita (mati lampu).
Kepala Divisi Batubara PT PLN (persero) Helmi Najamuddin mengatakan jika dibiarkan berlatur-larut kondisi tersebut akan mengancam stok batubara yang dimiliki PLN, jika tidak segera diatasi segera Jawa bisa gelap gulita.
"Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, pasalnya akan mengancam pasokan batubara PLN, pasalnya normalnya stok barubara yang kami miliki hanya cukup selama 25 hari, dan jika aksi tersebut berlangsung selama itu, sebagian pulau Jawa bisa gelap gulita," kata Helmi ketika dihubungi detikFinance, Senin (28/5/2012).
Menurut Helmi, pasalnya sebagian besar pembangkit yang berada di Jawa menggunakan batubara, kalau pasokan terganggu Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) baik milik PLN maupun swasta pasti tidak akan beroperasi.
"Di Jawa ada sekitar 43% pembangkitnya (PLTU) menggunakan batubara, dan pembangkit batubara tidak bisa diganti bahan bakar lain untuk memproduksi listrik, kalau pembangkit yang menggunakan gas (PLTG) masih bisa menggunakan bahan bakar minyak (BBM)," ungkap Helmi.
Apalagi kata Helmi, pasokan batubara di Kalimantan sangat besar yakni mencapai 80% sisanya berasal dari Sumatera 20%. "Kontribusi pasokan dari pulau Kalimantan sangat besar yakni mencapai 80% sedangkan sisanya dari Sumatera 20%. Artinya kalau kondisi ini berlangsung berlarut-larut sebagian pulau Jawa bisa gelap pada malam hari," tuturnya.
Memang ujar Helmi, saat ini baru Kalimantan Selatan saja yang melakukan aksi pemblokiran tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan akan merembet ke daerah lainnya di Kalimantan bahkan bisa seluruh kalimantan.
"Karena yang saya tahu ini masalah permintaan tambahan kuota BBM, artinya pemerintah pusat segera mencari jalan keluar dan aparat hukum di daerah tersebut bisa segera mungkin membuka jalur pengiriman kapal, agar yang kita takutkan tidak terjadi," tandasnya.
Aksi masyarakat di Kalimantan memblokir batubara terjadi karena pemerintah pusat tidak mau menambah kuota atau jatah BBM subsidi yang makin tipis di Kalimantan. Masyarakat Kalimantan lelah harus antre di SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi.
Kepala Divisi Batubara PT PLN (persero) Helmi Najamuddin mengatakan jika dibiarkan berlatur-larut kondisi tersebut akan mengancam stok batubara yang dimiliki PLN, jika tidak segera diatasi segera Jawa bisa gelap gulita.
"Tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, pasalnya akan mengancam pasokan batubara PLN, pasalnya normalnya stok barubara yang kami miliki hanya cukup selama 25 hari, dan jika aksi tersebut berlangsung selama itu, sebagian pulau Jawa bisa gelap gulita," kata Helmi ketika dihubungi detikFinance, Senin (28/5/2012).
Menurut Helmi, pasalnya sebagian besar pembangkit yang berada di Jawa menggunakan batubara, kalau pasokan terganggu Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) baik milik PLN maupun swasta pasti tidak akan beroperasi.
"Di Jawa ada sekitar 43% pembangkitnya (PLTU) menggunakan batubara, dan pembangkit batubara tidak bisa diganti bahan bakar lain untuk memproduksi listrik, kalau pembangkit yang menggunakan gas (PLTG) masih bisa menggunakan bahan bakar minyak (BBM)," ungkap Helmi.
Apalagi kata Helmi, pasokan batubara di Kalimantan sangat besar yakni mencapai 80% sisanya berasal dari Sumatera 20%. "Kontribusi pasokan dari pulau Kalimantan sangat besar yakni mencapai 80% sedangkan sisanya dari Sumatera 20%. Artinya kalau kondisi ini berlangsung berlarut-larut sebagian pulau Jawa bisa gelap pada malam hari," tuturnya.
Memang ujar Helmi, saat ini baru Kalimantan Selatan saja yang melakukan aksi pemblokiran tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan akan merembet ke daerah lainnya di Kalimantan bahkan bisa seluruh kalimantan.
"Karena yang saya tahu ini masalah permintaan tambahan kuota BBM, artinya pemerintah pusat segera mencari jalan keluar dan aparat hukum di daerah tersebut bisa segera mungkin membuka jalur pengiriman kapal, agar yang kita takutkan tidak terjadi," tandasnya.
Aksi masyarakat di Kalimantan memblokir batubara terjadi karena pemerintah pusat tidak mau menambah kuota atau jatah BBM subsidi yang makin tipis di Kalimantan. Masyarakat Kalimantan lelah harus antre di SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar