Pontianak – Seolah tak pernah berhenti
dari persoalan kelangkaan solar di Kalbar. Jenis bahan bakar minyak
(BBM) tersebut sulit didapat meskipun Pertamina telah menjamin stok
aman.
“Sebetulnya stok BBM khususnya solar cukup. Hanya saja menghilang karena ulah spekulen. Kita sudah sepakat untuk mengawasi itu bersama aparat terkait,” tegas H Retno Pramudya SH MH, Ketua Gafeksi (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia) Provinsi Kalbar kepada Equator menyikapi rencana aksi mogok ratusan kendaraan angkutan pelabuhan dan ribuan buruh, Senin (26/12).
Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya bersama Organda, Pertamina, Walikota Pontianak, dan para pemilik SPBU telah membahas kelangkaan solar. Dalam pertemuan itu secara jelas dan tegas pihak Pertamina menyatakan stok BBM cukup.
Ternyata, kata Retno, sulitnya mendapatkan solar terutama di SPBU akibat permainan spekulen yang ingin memetik keuntungan lebih besar. Menyikapi hal itu Pemkot juga telah mengeluarkan peraturan yang mengatur jam antrean dan menunjuk SPBU tertentu untuk melayani kendaraan angkutan seperti tronton, trailer, truk, dan bus organda, serta kendaraan pribadi.
“Sudah ada peraturan walikotanya. Tapi itu masih terus dievaluasi dan bisa saja direvisi mengingat kebijakan itu belum sempurna, masih ada yang belum terlayani, termasuk anggota Gafeksi,” kata dia.
Legislator Kalbar ini menambahkan, untuk bus Organda misalkan, ditunjuklah SPBU Siantan, truk di SPBU Jeruju, tronton di SPBU Sei Jawi dan SPBU Sei Ambawang. Selanjutnya untuk truk yang beroperasi di Utara di SPBU Sei Ambawang dan Sutan Hamid.
Retno menjelaskan, pihaknya sudah meminta kepada Pertamina untuk memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang bekerja sama dengan spekulen. Juga meminta kepada aparat untuk mengikutsertakan pihak POM dalam mengawasi aksi spekulen jika melibatkan aparat.
“Pada tanggal 27 Desember nanti, kita kembali akan melakukan pertemuan dengan pemerintah Kota Pontianak, dan pihak terkait lainnya guna mengevaluasi terkait perkembangan berbagai persoalan yang muncul dengan solusi yang ada,” kata dia.
Selain itu, politisi daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini juga meminta agar Pertamina mengawasi secara intens aktivitas SPBU di sejumlah daerah, baik itu SPBU yang berada di ibu kota kecamatan maupun di ibu kota kabupaten. Karena masih terlihat antrean jeriken di sejumlah SPBU seperti di Kabupaten Sanggau.
Terpisah, Sales Area Manajer Pertamina Wilayah Kalbar, Putut Adrianto mengatakan, solusi dari pihaknya adalah stabilitas stok dan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan mengikuti ketentuan pemerintah. “Kami sekarang merujuk pada ketentuan walikota, mana SPBU yang boleh dan tidak,” jelasnya singkat. (jul)
“Sebetulnya stok BBM khususnya solar cukup. Hanya saja menghilang karena ulah spekulen. Kita sudah sepakat untuk mengawasi itu bersama aparat terkait,” tegas H Retno Pramudya SH MH, Ketua Gafeksi (Gabungan Forwarder dan Ekspedisi Indonesia) Provinsi Kalbar kepada Equator menyikapi rencana aksi mogok ratusan kendaraan angkutan pelabuhan dan ribuan buruh, Senin (26/12).
Dia mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya bersama Organda, Pertamina, Walikota Pontianak, dan para pemilik SPBU telah membahas kelangkaan solar. Dalam pertemuan itu secara jelas dan tegas pihak Pertamina menyatakan stok BBM cukup.
Ternyata, kata Retno, sulitnya mendapatkan solar terutama di SPBU akibat permainan spekulen yang ingin memetik keuntungan lebih besar. Menyikapi hal itu Pemkot juga telah mengeluarkan peraturan yang mengatur jam antrean dan menunjuk SPBU tertentu untuk melayani kendaraan angkutan seperti tronton, trailer, truk, dan bus organda, serta kendaraan pribadi.
“Sudah ada peraturan walikotanya. Tapi itu masih terus dievaluasi dan bisa saja direvisi mengingat kebijakan itu belum sempurna, masih ada yang belum terlayani, termasuk anggota Gafeksi,” kata dia.
Legislator Kalbar ini menambahkan, untuk bus Organda misalkan, ditunjuklah SPBU Siantan, truk di SPBU Jeruju, tronton di SPBU Sei Jawi dan SPBU Sei Ambawang. Selanjutnya untuk truk yang beroperasi di Utara di SPBU Sei Ambawang dan Sutan Hamid.
Retno menjelaskan, pihaknya sudah meminta kepada Pertamina untuk memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang bekerja sama dengan spekulen. Juga meminta kepada aparat untuk mengikutsertakan pihak POM dalam mengawasi aksi spekulen jika melibatkan aparat.
“Pada tanggal 27 Desember nanti, kita kembali akan melakukan pertemuan dengan pemerintah Kota Pontianak, dan pihak terkait lainnya guna mengevaluasi terkait perkembangan berbagai persoalan yang muncul dengan solusi yang ada,” kata dia.
Selain itu, politisi daerah pemilihan Sanggau-Sekadau ini juga meminta agar Pertamina mengawasi secara intens aktivitas SPBU di sejumlah daerah, baik itu SPBU yang berada di ibu kota kecamatan maupun di ibu kota kabupaten. Karena masih terlihat antrean jeriken di sejumlah SPBU seperti di Kabupaten Sanggau.
Terpisah, Sales Area Manajer Pertamina Wilayah Kalbar, Putut Adrianto mengatakan, solusi dari pihaknya adalah stabilitas stok dan pelayanan maksimal kepada masyarakat dengan mengikuti ketentuan pemerintah. “Kami sekarang merujuk pada ketentuan walikota, mana SPBU yang boleh dan tidak,” jelasnya singkat. (jul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar