Pontianak - Pemprov Kalbar diminta pemerintah pusat untuk menjelaskan
alasan menaikkan harga BBM 1 April nanti. Sementara kompensasi berupa
bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kalbar datanya harus
akurat.
“Saya selaku wakil pemerintah pusat di daerah tentunya perlu
menyampaikan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Kenapa
BBM itu naik akan dijelaskan sesuai penjelasan presiden kepada
masyarakat,” ungkap Gubernur Drs Cornelis MH kepada Equator, Senin
(19/3).
Menurut Cornelis, penggunaan bahan bakar fosil sudah mendunia. Dengan terkurasnya minyak bumi, ke depan bahan bakar fosil ini harus beralih ke bahan bakar alternatif yang terbarukan. “Bagaimanapun, bahan bakar fosil ini dalam waktu tertentu akan habis,” katanya.
Masalah BBM tidak hanya menyangkut kepentingan Indonesia saja, melainkan dunia. Kebijakan kenaikan harga berada pada otoritas presiden dan sudah mendapatkan persetujuan dewan.
“Dampak kenaikan harga BBM ini tentu akan memengaruhi harga barang. Kita berharap harga komoditas hasil dari masyarakat juga bisa naik. Sehingga kenaikan BBM ini tidak terlalu dirasakan oleh rakyat,” ujar Cornelis yang mendapatkan pengarahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.
“Ini hanya emergency (darurat) saja dan tidak berkepanjangan. Makanya disebut bantuan sementara. Karena efek sementara ini yang mau kami tangani dulu dan ini pun hanya kepada masyarakat yang terkena efek atas kenaikan BBM,” jelasnya Rabu (20/3) siang di kantornya.
Karena itu Christiandy mengimbau khususnya pemerintah kabupaten dan kota hingga ke tingkat RT, betul-betul memiliki data masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM. Jangan sampai salah merealisasikan bantuan sehingga tidak tepat sasaran.
“Kenaikan BBM ini sebenarnya sangat berat, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah karena jika tidak anggaran negara akan defisit. Dan ini sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek termasuk persetujuan DPR,” paparnya.
Christiandy juga menjelaskan, defisit di atas 3 persen pada APBN sudah melampaui PDRB. “Artinya cukup riskan seperti beberapa negara Eropa yang mengalami defisit anggaran. Untuk Indonesia, harga BBM paling rendah dari negara-negara Asia,” paparnya.
Dengan kenaikan harga BBM ini terjadi penghematan subsidi sekitar Rp180 triliun sehingga mengurangi beban APBN. Dari penghematan itu, Rp70 triliun lebih akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang pastinya akan menggerakkan era perekonomian rakyat. (sul/kie)
Menurut Cornelis, penggunaan bahan bakar fosil sudah mendunia. Dengan terkurasnya minyak bumi, ke depan bahan bakar fosil ini harus beralih ke bahan bakar alternatif yang terbarukan. “Bagaimanapun, bahan bakar fosil ini dalam waktu tertentu akan habis,” katanya.
Masalah BBM tidak hanya menyangkut kepentingan Indonesia saja, melainkan dunia. Kebijakan kenaikan harga berada pada otoritas presiden dan sudah mendapatkan persetujuan dewan.
“Dampak kenaikan harga BBM ini tentu akan memengaruhi harga barang. Kita berharap harga komoditas hasil dari masyarakat juga bisa naik. Sehingga kenaikan BBM ini tidak terlalu dirasakan oleh rakyat,” ujar Cornelis yang mendapatkan pengarahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas.
Akurasi BLSM
Sementara itu, ditemui terpisah, Wagub Christiandy Sanjaya mengatakan agar data penerima BLSM itu akurat. Kompensasi langsung ini jangan dinilai tidak mendidik.“Ini hanya emergency (darurat) saja dan tidak berkepanjangan. Makanya disebut bantuan sementara. Karena efek sementara ini yang mau kami tangani dulu dan ini pun hanya kepada masyarakat yang terkena efek atas kenaikan BBM,” jelasnya Rabu (20/3) siang di kantornya.
Karena itu Christiandy mengimbau khususnya pemerintah kabupaten dan kota hingga ke tingkat RT, betul-betul memiliki data masyarakat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM. Jangan sampai salah merealisasikan bantuan sehingga tidak tepat sasaran.
“Kenaikan BBM ini sebenarnya sangat berat, tetapi harus dilakukan oleh pemerintah karena jika tidak anggaran negara akan defisit. Dan ini sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek termasuk persetujuan DPR,” paparnya.
Christiandy juga menjelaskan, defisit di atas 3 persen pada APBN sudah melampaui PDRB. “Artinya cukup riskan seperti beberapa negara Eropa yang mengalami defisit anggaran. Untuk Indonesia, harga BBM paling rendah dari negara-negara Asia,” paparnya.
Dengan kenaikan harga BBM ini terjadi penghematan subsidi sekitar Rp180 triliun sehingga mengurangi beban APBN. Dari penghematan itu, Rp70 triliun lebih akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang pastinya akan menggerakkan era perekonomian rakyat. (sul/kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar