Pontianak - DPR masih membahas dua opsi rencana kenaikan bahan bakar
minyak (BBM). Jika sudah ada keputusan resmi, Pertamina Kalbar siap
menjalankan kebijakan dan mengantisipasi kemungkinan aksi spekulan.
“Yang jelas kita siap menjalankannya. Begitu juga langkah-langkah
antisipasi terjadinya penimbunan. Masyarakat tidak perlu panik,” kata
John Haidir, Sales Representative Retail VI Pemasaran PT Pertamina
Kalbar dihubungi Equator, Rabu (29/2).
Antisipasi itu, kata John, berupa koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak kepolisian untuk pemantauan di SPBU yang ada di Kalbar. Jatah BBM setiap SPBU sudah jelas sehingga manajemen SPBU diharapkan ikut mengawasi petugas-petugas masing-masing. Di Kalbar ada 81 SPBU yang jatahnya sudah jelas.
Pengamat ekonomi dari Universitas Tanjungpura Ali Nasrun memandang kebijakan pemerintah menaikkan BBM ini tidak akan menimbulkan kepanikan yang begitu besar. Itu karena masyarakat sudah tahu dengan rencana kenaikan dengan dua opsi yang disampaikan pemerintah ke DPR.
Opsi pertama, pemerintah akan menaikkan harga jual BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter. Artinya harga premium dan solar akan naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Opsi kedua, pemerintah memberikan subsidi tetap Rp2.000 per liter untuk premium dan solar.
“Pada opsi ini, lantaran besaran subsidi dipatok, harga BBM bisa berfluktuasi sesuai pergerakan harga minyak dunia,” jelas Ali Nasrun.
Meski demikian, dirinya mengatakan pemerintah daerah dan pihak Pertamina yang melibatkan pihak kepolisian harus tetap mengambil langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu dari kebijakan tersebut.
“Dibutuhkan kesiapan dari pemerintah untuk mencegah penimbunan, apalagi kalau penimbunan dalam skala besar karena dapat berdampak pada kelangkaan BBM. Jika keadaan seperti itu terjadi maka kebijakan kenaikan BBM itu akan menimbulkan persoalan baru yang cukup serius,” kata Ali Nasrun.
Ali Nasrun mengingatkan, pengawasan dan pemantauan sebagai langkah antisipasi penimbunan BBM jangan hanya difokuskan pada SPBU atau kios-kios saja. Tapi juga di depot Pertamina, karena tidak tertutup kemungkinan oknum dari Pertamina untuk memanfaatkan kenaikan harga BBM ini untuk memetik keuntungan.
Karena, sambung dia, dengan kelangkaan BBM tentu akan berpengaruh pada pergerakan perekonomian masyarakat. Terjadi ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Keadaan ini akan memicu kenaikan inflasi yang tinggi pula.
“Tapi jika kenaikan BBM itu dibarengi dengan stok BBM aman, distribusi barang lancar, masyarakat tidak panik maka diprediksi kenaikan inflasi hanya 1 persen saja dalam setahun. Karena kepanikan dan harga barang yang terlalu mahal menjadi pemicu kenaikan inflasi,” terang Ali Nasrun.
Berdasarkan data BPS Provinsi Kalbar, pada bulan Januari 2012 di Kota Pontianak terjadi inflasi sebesar 0,94 persen. Inflasi yang terjadi pada bulan Januari 2012 karena adanya kenaikan indeks pada empat kelompok pengeluaran dan penurunan indeks pada dua kelompok pengeluaran.
Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks sebesar 3,09 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,24 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,43 persen, dan kelompok kesehatan sebesar 0,46 persen.
Selanjutnya, pada kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga. sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu sandang sebesar -0,03 persen dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,29 persen. (jul)
Antisipasi itu, kata John, berupa koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak kepolisian untuk pemantauan di SPBU yang ada di Kalbar. Jatah BBM setiap SPBU sudah jelas sehingga manajemen SPBU diharapkan ikut mengawasi petugas-petugas masing-masing. Di Kalbar ada 81 SPBU yang jatahnya sudah jelas.
Pengamat ekonomi dari Universitas Tanjungpura Ali Nasrun memandang kebijakan pemerintah menaikkan BBM ini tidak akan menimbulkan kepanikan yang begitu besar. Itu karena masyarakat sudah tahu dengan rencana kenaikan dengan dua opsi yang disampaikan pemerintah ke DPR.
Opsi pertama, pemerintah akan menaikkan harga jual BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 per liter. Artinya harga premium dan solar akan naik dari Rp4.500 menjadi Rp6.000 per liter. Opsi kedua, pemerintah memberikan subsidi tetap Rp2.000 per liter untuk premium dan solar.
“Pada opsi ini, lantaran besaran subsidi dipatok, harga BBM bisa berfluktuasi sesuai pergerakan harga minyak dunia,” jelas Ali Nasrun.
Meski demikian, dirinya mengatakan pemerintah daerah dan pihak Pertamina yang melibatkan pihak kepolisian harus tetap mengambil langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu dari kebijakan tersebut.
“Dibutuhkan kesiapan dari pemerintah untuk mencegah penimbunan, apalagi kalau penimbunan dalam skala besar karena dapat berdampak pada kelangkaan BBM. Jika keadaan seperti itu terjadi maka kebijakan kenaikan BBM itu akan menimbulkan persoalan baru yang cukup serius,” kata Ali Nasrun.
Ali Nasrun mengingatkan, pengawasan dan pemantauan sebagai langkah antisipasi penimbunan BBM jangan hanya difokuskan pada SPBU atau kios-kios saja. Tapi juga di depot Pertamina, karena tidak tertutup kemungkinan oknum dari Pertamina untuk memanfaatkan kenaikan harga BBM ini untuk memetik keuntungan.
Karena, sambung dia, dengan kelangkaan BBM tentu akan berpengaruh pada pergerakan perekonomian masyarakat. Terjadi ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat. Keadaan ini akan memicu kenaikan inflasi yang tinggi pula.
“Tapi jika kenaikan BBM itu dibarengi dengan stok BBM aman, distribusi barang lancar, masyarakat tidak panik maka diprediksi kenaikan inflasi hanya 1 persen saja dalam setahun. Karena kepanikan dan harga barang yang terlalu mahal menjadi pemicu kenaikan inflasi,” terang Ali Nasrun.
Berdasarkan data BPS Provinsi Kalbar, pada bulan Januari 2012 di Kota Pontianak terjadi inflasi sebesar 0,94 persen. Inflasi yang terjadi pada bulan Januari 2012 karena adanya kenaikan indeks pada empat kelompok pengeluaran dan penurunan indeks pada dua kelompok pengeluaran.
Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks sebesar 3,09 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,24 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,43 persen, dan kelompok kesehatan sebesar 0,46 persen.
Selanjutnya, pada kelompok yang tidak mengalami perubahan indeks adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga. sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks yaitu sandang sebesar -0,03 persen dan kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,29 persen. (jul)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar