Kerja keras masyarakat Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi,
Sintang, dan Kapuas Hulu memekarkan diri menjadi Daerah Otonom Baru
(DOB) kian berat. Banyak kejutan terbaru muncul terkait kelangsungan
nasib Provinsi Kapuas Raya (PKR).
Tanggal 17 Juni 2012 di Hotel Mercure Pontianak secara mengejutkan muncul sebuah keputusan mengganti Koordinator Pemekaran PKR, Drs Milton Crosby MSi oleh Gubernur Cornelis yang mendudukkan Mikael Abeng, mantan Ketua DPRD Sintang yang kini Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang.
Keputusan itu dianggap sebagian tokoh masyarakat bisa menimbulkan dualisme koordinator PKR. Pasalnya Milton Crosby ditunjuk langsung bupati dan ketua DPRD dari lima kabupaten yang tergabung di wilayah timur Kalbar. Penunjukan Milton yang dilakukan melalui deklarasi Sintang, 14 Agustus 2006 lalu, juga menetapkan Kabupaten Sintang sebagai daerah ibu kota PKR.
Sekadar mengingatkan, Milton yang menyandang posisi koordinator PKR jalan semakin laju. Termasuk memenuhi seluruh persyaratan pembentuk DOB pada gubernur terdahulu, Drs Usman Djafar.
Namun seluruh perjuangannya pupus, seiring munculnya kebijakan pemerintah pusat melakukan moratorium pemekaran wilayah, menyusul insiden demo anarkis massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli yang menewaskan Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Aziz Angkat.
Namun perjuangan membentuk PKR tidak patah arang, para penggagas menempuh jalur di DPR RI. Kendati pada akhirnya perjuangan itu kembali kandas akibat masih belum tercukupinya sejumlah persyaratan untuk mengajukan PKR.
Kembali pada penunjukan Mikael Abeng sebagai Koordinator PKR yang baru, jelas sangat kental aroma politik. Selain ditunjuk Gubernur Kalbar, nama Mikail Abeng muncul di saat ketegangan antara Milton dengan gubernur memuncak.
Namun begitu, seluruh masyarakat di lima kabupaten tentu berharap Milton dan Abeng bisa saling melakukan komunikasi. Apalagi pada prinsipnya kedua tokoh itu bertujuan membentuk PKR.
Para anggota di DPRD Kalbar juga sedianya komitmen mendorong proses PKR, bukan malah berbalik arah. Memang PKR sangat erat kaitannya dengan pertarungan politik di Kalbar. Namun begitu, sedianya para wakil rakyat tidak menjadikan PKR sebagai komoditas politik.
Sebab pada hakikatnya, PKR dibentuk untuk mempercepat proses pembangunan dan menyejahterakan masyarakat sama seperti harapan para pemangku kebijakan. Sebaiknya pula semua pihak duduk satu meja, kembali merenungkan di mana kesalahan hingga PKR selalu kandas.
Jika memang keinginan membentuk PKR dari hati yang tulus, tentunya semua pihak harus ikhlas melepas sebagian wilayah Kalbar untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. (*)
Tanggal 17 Juni 2012 di Hotel Mercure Pontianak secara mengejutkan muncul sebuah keputusan mengganti Koordinator Pemekaran PKR, Drs Milton Crosby MSi oleh Gubernur Cornelis yang mendudukkan Mikael Abeng, mantan Ketua DPRD Sintang yang kini Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Sintang.
Keputusan itu dianggap sebagian tokoh masyarakat bisa menimbulkan dualisme koordinator PKR. Pasalnya Milton Crosby ditunjuk langsung bupati dan ketua DPRD dari lima kabupaten yang tergabung di wilayah timur Kalbar. Penunjukan Milton yang dilakukan melalui deklarasi Sintang, 14 Agustus 2006 lalu, juga menetapkan Kabupaten Sintang sebagai daerah ibu kota PKR.
Sekadar mengingatkan, Milton yang menyandang posisi koordinator PKR jalan semakin laju. Termasuk memenuhi seluruh persyaratan pembentuk DOB pada gubernur terdahulu, Drs Usman Djafar.
Namun seluruh perjuangannya pupus, seiring munculnya kebijakan pemerintah pusat melakukan moratorium pemekaran wilayah, menyusul insiden demo anarkis massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli yang menewaskan Ketua DPRD Sumatra Utara Abdul Aziz Angkat.
Namun perjuangan membentuk PKR tidak patah arang, para penggagas menempuh jalur di DPR RI. Kendati pada akhirnya perjuangan itu kembali kandas akibat masih belum tercukupinya sejumlah persyaratan untuk mengajukan PKR.
Kembali pada penunjukan Mikael Abeng sebagai Koordinator PKR yang baru, jelas sangat kental aroma politik. Selain ditunjuk Gubernur Kalbar, nama Mikail Abeng muncul di saat ketegangan antara Milton dengan gubernur memuncak.
Namun begitu, seluruh masyarakat di lima kabupaten tentu berharap Milton dan Abeng bisa saling melakukan komunikasi. Apalagi pada prinsipnya kedua tokoh itu bertujuan membentuk PKR.
Para anggota di DPRD Kalbar juga sedianya komitmen mendorong proses PKR, bukan malah berbalik arah. Memang PKR sangat erat kaitannya dengan pertarungan politik di Kalbar. Namun begitu, sedianya para wakil rakyat tidak menjadikan PKR sebagai komoditas politik.
Sebab pada hakikatnya, PKR dibentuk untuk mempercepat proses pembangunan dan menyejahterakan masyarakat sama seperti harapan para pemangku kebijakan. Sebaiknya pula semua pihak duduk satu meja, kembali merenungkan di mana kesalahan hingga PKR selalu kandas.
Jika memang keinginan membentuk PKR dari hati yang tulus, tentunya semua pihak harus ikhlas melepas sebagian wilayah Kalbar untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar