ISTIMEWA
Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA--Jutaan
manusia Indonesia sekarang seperti menghitung hari. Tanggal 1 April
seolah menjadi tanggal yang keramat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tanggal 1 April, seakan menjadi penentu rakyat makin tertindas, marah,
kecewa dan mungkin murka kepadà pemerintahnya sendiri.
Berbagai kajian rasional, hitungan matematis, solusi-solusi implementatif hingga teori-teori ekonomi dan kebijakan publik tidak cukup membuat pemerintah memahami betapa kebijakan menaikkan BBM hanya menjadi bukti sejarah bahwa pemerintah tak lagi punya intelektualitas politik dan tak punya kedalaman nurani.
Rakyat berbagai kelas dan strata sosial tidak menjadi fokus pengelolaan kebijakan dan tata kelola negara yang benar terutama sumber daya alamnya.
"Energi sebagai lokomotif dan nyawa perekonomian tidak dikelola dengan arif. Bahkan konstitusi juga diterjang habis oleh pemerintah," Dewi Aryani anggota komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (23/3/2012).
Harusnya, tegasnya, sejak dulu sektor energi diskenariokan sebagai leading sector berbagai proses pembuatan kebijakan sehingga semuanya terintegrasi secara baik, saling mendukung, berkesinambungan dan dapat memberikan support produktifitas dan kinerja menuju kesejahteraan rakyat.
Ia mengatakan demo sudah dilakukan dan bahkan akan terus dilakukan oleh buruh, masyarakat umum, petani, pedagang hingga mahasiswa dan segala kalangan.
"Jika pemerintah pada akhirnya akan tetap menaikkan harga BBM, maka revolusi bisa saja terjadi," dia mengatakan.
Karenanya, ia mengingatkan pemerintah harus waspada, dan legowo mengakui kegagalannya. Tidak berhenti disitu, pemerintah harus juga segera mengembalikan kedaulatan rakyat degan mencabut rencana konyol menaikkan harga BBM.
Berbagai kajian rasional, hitungan matematis, solusi-solusi implementatif hingga teori-teori ekonomi dan kebijakan publik tidak cukup membuat pemerintah memahami betapa kebijakan menaikkan BBM hanya menjadi bukti sejarah bahwa pemerintah tak lagi punya intelektualitas politik dan tak punya kedalaman nurani.
Rakyat berbagai kelas dan strata sosial tidak menjadi fokus pengelolaan kebijakan dan tata kelola negara yang benar terutama sumber daya alamnya.
"Energi sebagai lokomotif dan nyawa perekonomian tidak dikelola dengan arif. Bahkan konstitusi juga diterjang habis oleh pemerintah," Dewi Aryani anggota komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan menjelaskan kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (23/3/2012).
Harusnya, tegasnya, sejak dulu sektor energi diskenariokan sebagai leading sector berbagai proses pembuatan kebijakan sehingga semuanya terintegrasi secara baik, saling mendukung, berkesinambungan dan dapat memberikan support produktifitas dan kinerja menuju kesejahteraan rakyat.
Ia mengatakan demo sudah dilakukan dan bahkan akan terus dilakukan oleh buruh, masyarakat umum, petani, pedagang hingga mahasiswa dan segala kalangan.
"Jika pemerintah pada akhirnya akan tetap menaikkan harga BBM, maka revolusi bisa saja terjadi," dia mengatakan.
Karenanya, ia mengingatkan pemerintah harus waspada, dan legowo mengakui kegagalannya. Tidak berhenti disitu, pemerintah harus juga segera mengembalikan kedaulatan rakyat degan mencabut rencana konyol menaikkan harga BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar