net
Hanura
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA - Partai Hanura menegaskan tetap menolak rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah pada 1 April 2012.
Menurut Hanura, pemerintah sebenarnya memiliki cara lain untuk mendapatkan tambahan APBN.
"Hanura masih tetap pada apa yang pernah disampaikan ketua umum kami, menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Menurut Saleh, pemerintah dapat melakukan renegoisasi kembali penjualan gas ke Cina, yang harganya sangat rendah, serta melakukan efisiensi impor minyak yang banyak bocor.
"Tanpa menghilangkan subsidi BBM, dana bisa didapat sekitar Rp 40 triliun, kalau tiga hal itu bisa dilakukan pemerintah," ujar Saleh.
Mengenai keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Cina di tengah banyaknya aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM, Saleh mengatakan tugas tersebut sudah terjadwalkan.
"Harusnya beliau yang sampaikan sendiri kenapa (harga BBM) harus dinaikkan. Kalau beliau di luar negeri, ini merupakan buang badan, untuk diserahkan pada menteri berhadapan dengan masyarakat," tukasnya. (*)
Menurut Hanura, pemerintah sebenarnya memiliki cara lain untuk mendapatkan tambahan APBN.
"Hanura masih tetap pada apa yang pernah disampaikan ketua umum kami, menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM," kata Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/3/2012).
Menurut Saleh, pemerintah dapat melakukan renegoisasi kembali penjualan gas ke Cina, yang harganya sangat rendah, serta melakukan efisiensi impor minyak yang banyak bocor.
"Tanpa menghilangkan subsidi BBM, dana bisa didapat sekitar Rp 40 triliun, kalau tiga hal itu bisa dilakukan pemerintah," ujar Saleh.
Mengenai keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Cina di tengah banyaknya aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM, Saleh mengatakan tugas tersebut sudah terjadwalkan.
"Harusnya beliau yang sampaikan sendiri kenapa (harga BBM) harus dinaikkan. Kalau beliau di luar negeri, ini merupakan buang badan, untuk diserahkan pada menteri berhadapan dengan masyarakat," tukasnya. (*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar