Tribun Kaltim/Sarassani
ilustrasi
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
KARIMUN --
Pengerjaan proyek pemerintah daerah dikhawatirkan amburadul menyusul
rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) 1 April mendatang. Hal ini
dikarenakan kenaikan BBM akan berpengaruh pada biaya proyek yang
penetapan harga material bangunan berdasarkan harga-harga sebelum ada
kenaikan BBM.
Kekhawatiran ini disampaikan Sulfanow Putera, Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional (Gapeknas) Kabupaten Karimun. "Proyek-proyek pemkab terancam amburadul kalau pemerintah daerah tidak segera bertindak. Yang kasihan nantinya masyarakat," katanya kepada Tribun, Rabu (12/3/2012), kemarin.
Yang diungkapkan pria yang kerap disapa Putera itu cukup beralasan. Sebab waktu penganggaran, konsultan perencana tidak mendapatkan gambaran aka nada kenaikan BBM ke depannya. Sehingga jika menggunanakan standardisasi harga material lama, maka kontraktor tidak akan mendapatkan keuntungan, malah bisa mendapatkan kerugian.
"Kalau kontraktor itu nekat dan tidak bertanggungjawab, bisa-bisa nanti malah spesifikasi material yang "dimainkan". Misalnya saja besi ukuran 16 diganti besi 12, atau semen harus 100 jadi 60. Yang rugi siapa? Bukan SKPD tapi masyarakat. Dan, jujur saja tak ada itu kontraktor yang kerjabakti saja. Yang mau rugi, yang mau mengerjakan proyek yang tidak ada untungnya," jelas Putra didampingi Sekretarisnya Triowiramon.
Triowiramon atau kerap disapa Amon menambahkan, jika proyek yang dalam waktu dekat ini dipaksakan dilelang maka kekhawatiran hasil pengerjaan proyek Pemda tidak berkualias sangat besar terjadi. "Kalau tetap dilakukan lelang, kita sangat yakin kualitas pekerjaan tidak akan sesuai harapan masyarakat," tambahnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Gapeknas telah mengirimkan surat resminya ke Bupati Karimun bernomor 025/EX/DPD Gapeknas/III/2012. Isinya antara lain mengenai dampak kenaikan BBM terhadap ongkos pengerjaan proyek pemerintah dan harapan agar Bupati Karimun agar melalukan reveiew terhadap harga satuan pokok proyek di lingkungan Pemkab Karimun.
"Isi terpenting dan sebelum terlambat kami meminta pak bupati untuk menunda semua pelaksanaan lelang proyek dan pengerjaannya sampai dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian harga akibat kenaikan BBM nanti," tegas Putera dan Amon.
Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan Mekanikal (AKLI) Kabupaten Karimun, Ilka Suhadi atau kerap disapa Ilka Mail mengatakan hal senada. Kontraktor listrik patut waspada terhadap pengambilan proyek pemerintah mengingat harga-harga material yang bakal melonjak tajam pasca kenaikan BBM kelak.
"Kalau kita tidak hati-hati menghitungnya, bisa-bisa rugi atau mengurangi spesifikasi pekerjaan yang pastinya akan berdampak pada amburadulnya proyek yang kita kerjakan. APalagi proyek pemerintah, kita harus waspada," kata Ilka Mail.
Sementara itu Kepala Bagian Humas Setdakab Karimun Muhammad Yosli kepada Tribun mengatakan kalau soal kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap proyek pemerintah sudah dibahas pemerintah daerah. Hanya saja penetapannya belum dapat dilaksanakan sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terhadap besaran kenaikan BBM tersebut.
"Hal itu sudah dibicarakan dalam beberapa kesempatan rapat. Dan dampak itu akan jadi perhatian serius. Hanya saja sampai saat ini belum ada tindakan sebab masih menunggu keputusan pusat (terkait besaran kenaikan BBM)," jelasnya singkat.
Kekhawatiran ini disampaikan Sulfanow Putera, Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Nasional (Gapeknas) Kabupaten Karimun. "Proyek-proyek pemkab terancam amburadul kalau pemerintah daerah tidak segera bertindak. Yang kasihan nantinya masyarakat," katanya kepada Tribun, Rabu (12/3/2012), kemarin.
Yang diungkapkan pria yang kerap disapa Putera itu cukup beralasan. Sebab waktu penganggaran, konsultan perencana tidak mendapatkan gambaran aka nada kenaikan BBM ke depannya. Sehingga jika menggunanakan standardisasi harga material lama, maka kontraktor tidak akan mendapatkan keuntungan, malah bisa mendapatkan kerugian.
"Kalau kontraktor itu nekat dan tidak bertanggungjawab, bisa-bisa nanti malah spesifikasi material yang "dimainkan". Misalnya saja besi ukuran 16 diganti besi 12, atau semen harus 100 jadi 60. Yang rugi siapa? Bukan SKPD tapi masyarakat. Dan, jujur saja tak ada itu kontraktor yang kerjabakti saja. Yang mau rugi, yang mau mengerjakan proyek yang tidak ada untungnya," jelas Putra didampingi Sekretarisnya Triowiramon.
Triowiramon atau kerap disapa Amon menambahkan, jika proyek yang dalam waktu dekat ini dipaksakan dilelang maka kekhawatiran hasil pengerjaan proyek Pemda tidak berkualias sangat besar terjadi. "Kalau tetap dilakukan lelang, kita sangat yakin kualitas pekerjaan tidak akan sesuai harapan masyarakat," tambahnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Gapeknas telah mengirimkan surat resminya ke Bupati Karimun bernomor 025/EX/DPD Gapeknas/III/2012. Isinya antara lain mengenai dampak kenaikan BBM terhadap ongkos pengerjaan proyek pemerintah dan harapan agar Bupati Karimun agar melalukan reveiew terhadap harga satuan pokok proyek di lingkungan Pemkab Karimun.
"Isi terpenting dan sebelum terlambat kami meminta pak bupati untuk menunda semua pelaksanaan lelang proyek dan pengerjaannya sampai dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian harga akibat kenaikan BBM nanti," tegas Putera dan Amon.
Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia dan Mekanikal (AKLI) Kabupaten Karimun, Ilka Suhadi atau kerap disapa Ilka Mail mengatakan hal senada. Kontraktor listrik patut waspada terhadap pengambilan proyek pemerintah mengingat harga-harga material yang bakal melonjak tajam pasca kenaikan BBM kelak.
"Kalau kita tidak hati-hati menghitungnya, bisa-bisa rugi atau mengurangi spesifikasi pekerjaan yang pastinya akan berdampak pada amburadulnya proyek yang kita kerjakan. APalagi proyek pemerintah, kita harus waspada," kata Ilka Mail.
Sementara itu Kepala Bagian Humas Setdakab Karimun Muhammad Yosli kepada Tribun mengatakan kalau soal kenaikan harga BBM dan dampaknya terhadap proyek pemerintah sudah dibahas pemerintah daerah. Hanya saja penetapannya belum dapat dilaksanakan sambil menunggu keputusan pemerintah pusat terhadap besaran kenaikan BBM tersebut.
"Hal itu sudah dibicarakan dalam beberapa kesempatan rapat. Dan dampak itu akan jadi perhatian serius. Hanya saja sampai saat ini belum ada tindakan sebab masih menunggu keputusan pusat (terkait besaran kenaikan BBM)," jelasnya singkat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar