Sejumlah
sepeda motor antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jalan Setiabudi, Kota
Bandung, Selasa (6/3/2012). Pemerintah akan mempersiapkan sebaik mungkin
pemberian kompensasi atas rencana kenaikan harga BBM guna
mengantisipasi dampak fatal yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari.
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA - Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, menyatakan partainya telah mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penolakan dan solusi atas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kami sudah kirim surat ke Presiden. Harusnya suratnya sudah sampai tiga atau empat hari lalu," kata Anis di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/3/2012).
Menurut Anis, PKS menolak kenaikan harga BBM karena secara perhitungan fiskal, jika saja pemerintah jadi menaikkan harga BBM dan diikuti kebijakan pemberian kompensasi, maka kenaikan harga BBM itu menjadi percuma. "Kalau kita menaikkan harga BBM, lalu membuat kompensasi, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. Lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi," kata Anis.
Dalam surat yang dikirimkan ke Presiden Yudhoyono itu, lanjut Anis, PKS menawarkan sejumlah opsi jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM.
Pertama, melakukan penghematan di beberapa pos, seperti belanja pegawai di kementerian dan lembaga. Indonesia juga masih mempunyai anggaran dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2011 sekitar Rp 40 triliun.
Kedua, pemerintah melakukan reformasi manajemen fiskal secara keseluruhan. "Tradisi kita, serapan anggaran masih sangat rendah. Sehingga kebanyakan utang yang kita ambil umumnya tidak terpakai. Ini jadi gangguan dalam fiskal, karena ada beban bunga, karena uangnya juga tidak dipakai," jelasnya.
Ketiga, pemerintah melakukan reformasi total kebijakan ekonomi, khususnya perminyakan dengan melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terlalu terpengaruh dengan kenaikan harga minyak dunia. Sebab, kenaikan harga BBM yang disebabkan harga minyak dunia adalah gejala permanen yang beberapa kali Indonesia alami.
Selama ini, pemerintahan SBY hanya bereaksi secara fiskal dengan cara menyesuaikan kemampuan APBN manakala harga minyak dunia naik. "Jika pemerintah sebagai penentu harga BBM, maka seharusnya pemerintah melakukan kebijakan yang fundamental dalam bidang energi, misalnya, kita tidak punya strategi riset. Misalnya, Bulog (Badan Urusan Logistik) kan punya cadangan beras untuk antisipasi. Pemerintah kan bisa melakukan hal-hal seperti itu selain konversi ke gas dan sebagainya. Artinya, banyak paket kebijakan energi yang bisa dilakukan dan selama tujuh tahun masa pemerintahan SBY tidak pernah meiakukan itu sama sekali," papar Anis yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Anis tak mempermasalahkan jika Presiden Yudhoyono tak menggubris sikap dan opsi yang ditawarkan partainya itu. "Yang penting kami sudah menyatakan sikap," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar