Demokrat: PDIP Bermain Politik di Luar DPR

Jakarta - Demonstrasi menentang kenaikan harga bahan bakar minyak di sejumlah daerah pada Selasa 27 Maret 2012 kemarin dimotori massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Ketua PDIP Ribka Tjiptaning, unjuk rasa di jalanan itu melengkapi perjuangan partai di Dewan Perwakilan Rakyat, yang diklaimnya paling ngotot menentang kenaikan harga BBM.

"Demonstrasi ini wujud dari perjuangan ekstra parlementer," kata Ribka saat ikut berunjuk rasa di depan gedung Mahkamah Konstitusi, 300 meter dari Istana Negara, Jakarta, Selasa 27 Maret 2012. (Baca: Demokrat: PDIP Demo karena Gagal Berjuang di DPR)
Ketua Komisi Kesehatan DPR ini mengklaim lebih dari 20 ribu kader dan simpatisan partainya di seluruh Indonesia turun ke jalan. Beberapa kepala daerah dari PDIP juga turun ke jalan, yakni Wakil Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang D.H., dan Wali Kota Malang Peni Suparto.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya agar mengekspresikan penolakan itu. Instruksi pada 26 Maret 2012 itu berisi lima poin. Isinya di antaranya adalah melarang melibatkan pihak ketiga, anarkistis, dan tak mengenakan atribut partai.
Tindakan PDIP dikritik politikus Partai Demokrat. "Kalau melakukan sesuatu di jalan, pasti agendanya lain," kata Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua di gedung DPR. Ia menuding Partai Banteng melakukan pencitraan. "Mereka anggota DPR, berjuang dong di DPR."
Ketua Demokrat Gede Pasek Suardika menilai tindakan PDIP justru menunjukkan merasa frustrasi lantaran gagal memperjuangkan kepentingannya di DPR. Ramadhan Pohan, Wakil Sekretaris Demokrat, bahkan menuduh PDIP mencuri porsi organisasi kemasyarakatan yang tak memiliki wakil di DPR sebagai parlemen jalanan. (Baca: Manuver PDIP, Gerindra dan Hanura Saat Bahas BBM)
Menurut pengamat dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, politik jalanan PDIP mendegradasi perjuangan kadernya di DPR. "Demonstrasi memang hak warga negara, tapi semestinya PDIP berjuang optimal di parlemen untuk melakukan perubahan."