Ucapan

SELAMAT DATANG DI BLOG SUARA ENGGANG POST!

Rabu, 28 Maret 2012

Presiden PKS: Kami Bersama Rakyat Tolak Kenaikan BBM


Presiden PKS: Kami Bersama Rakyat Tolak Kenaikan BBM
makassar.tribunnews.com
Presiden PKS Lutfi Hasan
JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memberikan berbagai pertimbangan dan opsi terkait harga bahan bakar minyak (BBM) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai mitra koalisi yang baik. Akan tetapi apabila PKS harus memilih satu diantara dua, tidak mungkin PKS akan meninggalkan rakyat miskin yang telah membesarkan PKS.
Jika opsi yang dipilih pada akahirnya akan menyengsarakan rakyat, maka PKS akan berdiri bersama rakyat.
"Kami sudah memberikan lebih dari lima opsi untuk menghindari kenaikkan harga BBM tanpa mengancam keselamatan APBN kita. Dan itu semua sudah disampaikan sejak 1,5 tahun yang lalu," ujar Lutfhi dalam pidatonya pada acara Mukernas PKS di Medan, Selasa (27/3/2012) kemarin dalam pernyataanya kepada tribun
Menurut Luthfi, PKS sudah melakukan berbagai simulasi (exercise) terhadap skenario APBN untuk menghindari kenaikkan harga BBM. Dan semua itu kami sajikan untuk bangsa ini dimana persoalan kenaikkan harga BBM akan menyangkut nasib 1/3 penduduk negeri ini.
"Kami yakin Presiden SBY yang berhati lembut dan santun tidak akan membiarkan rakyatnya menderita akibat kenaikkan harga BBM," ujar Lutfhi.
Lebih lanjut Lutfhi mengatakan, jika pada akhirnya pemerintah, para menteri yang pro kenaikkan harga BBN itu bersikukuh menaikkan harga BBM, maka kami terpaksa akan berseberangan. Kami lebih memilih berdiri bersama penderitaan rakyat, merasakan jeritan hati rakyat yang makin menderita oleh berbagai himpitan kehidupan yang kian menyulitkan.
PKS, ujar Luthfi lagi, menyampaikan usulan alternatif yaitu pertama, besaran subsidi energi sebesar Rp 225 triliun pada APBN-Perubahan 2012. Adapun rincian subsidi tersebut untuk subsidi BBM, LPG, BBN (Rp 137,4 triliun) , listrik (Rp 65 triliun) dan alokasi cadangan risiko energi (Rp 23 triliun). Kedua, memberi ruang gerak pemerintah untuk membuat kebijakan terkait harga BBM dengan mencabut pasal 7 ayat 6 UU No. 22 tahun 2011 serta upaya penanggulangan dampaknya.
"Jika hal ini terealisasi, angka defisit APBN-P sebesar 2,23% tercapai seperti dalam usulan pemerintah," ujar Luthfi.
Akan halnya demonstrasi yang marak belakangan ini, Luthfi meminta agar semua pihak menahan diri untuk tidak terjebak dalam aksi-aksi yang kehilangan substansi. Luthfi meminta kader-kader PKS untuk tertib dan tidak turun ke jalan karena saat ini pembahasan intensif terus dilakukan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar