Manuver PDIP, Gerindra dan Hanura Saat Bahas BBM

Jakarta -  Dua fraksi oposisi di DPR, Gerindra dan Hanura, melakukan aksi walk out saat rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran, Senin 26 Maret 2012 lalu.

“Kami memutuskan tak ikut membahas dan akan memperjuangkannya di paripurna,” kata ketua fraksi Gerindra, Fari Djemi Francis.

Aksi ini menyebabkan pembahasan subsidi energi dibawa ke paripurna. Sebab, menurut Pimpinan Banggar, Tamsil Linrung, “Jika ada satu fraksi tak mufakat maka berlanjut ke paripurna”. (Baca juga: Dua Wajah Kenaikan Harga BBM)

Berbeda dengan fraksi PDI-Perjuangan. “Meskipun menyesakkan kami tetap ikut membahas di sini,” kata kader PDIP, Dolfie OFP.

Ketiga fraksi oposisi lebih memilih opsi postur anggaran dengan harga bahan bakar minyak tetap dan akan dibicarakan di depan seluruh anggota DPR.

Meski diwarnai aksi walk out pembahasan postur anggaran dengan opsi kenaikan bahan bakar minyak berjalan lancar.

Anggota Banggar pendukung koalisi, yakni Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB, termasuk PKS, menyetujui setiap angka yang disampaikan pemerintah.

PKS sebelumnya termasuk yang menentang kenaikan harga BBM. Pekan lalu, PKS mengirim surat kepada Banggar dengan isi sikap penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM.

Surat itu juga memberikan opsi lain yang dapat dilakukan pemerintah tanpa perlu menaikkan harga BBM sekaligus tidak membuat anggaran negara jebol.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum optimistis suara seluruh fraksi yang berkoalisi dalam Sekretariat Gabungan tetap akan bulat.

“Saya yakin seluruh partai Sekgab akhirnya memiliki sikap yang sama, yaitu setuju untuk menaikkan harga BBM," kata Anas, saat ditemui dalam Seminar Penanggulangan Tomcat di Kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat di Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin 26 Maret 2012.

Keyakinan ini ia sampaikan dengan alasan Sekgab merupakan bentuk kebersamaan partai-partai yang berkoalisi dalam mengelola pemerintahan.

Dengan demikian sudah sewajarnya seluruh partai yang berkoalisi dengan Demokrat akan mendukung kebijakan yang disokong pemerintah tersebut.

"Koalisi itu intinya ketika manis maka manisnya akan dibagi bersama. Sebaliknya, ketika pahit maka akan dirasa bersama juga,” ujarnya.