Berita Terkait: Gedung Baru DPR
JAKARTA - Koordinator
Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam mendesak Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) untuk menjelaskan terkait kasus rencana pembangunan gedung
baru DPR yang diduga adanya penyalahgunaan keuangan negara.
"Terkait dengan gedung ini kami sebetulnay sudah melapor ke kPK terkait perencanaan design, memang sampai saat ini tidak ada langkah dari KPK," terangnya di jalan Empu Sendok, Rabu (25/5/2011).
Hal ini memunculkan kekhawatiran, menurut Roy Salam jangan sampai kasus pembangunan gedung baru DPR senasib dengan kasus IT KPU dalam pemilu 2009 lalu yang hingga tak jelas ujung pangkalnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, keputusan pimpinan DPR yang membatalkan rencana pembangunan ini menunjukan bahwa kebutuhan soal gedung ini menjadi sebuah persoalan secara kelembagaan yang tidak dilakukan secara serius.
"Dalam konteks semua rencana tidak dilakukan secara baik. Kami melihat dari proses perencanaan mulai tahun 2008 sampai tahun 2010 anggaran yang dikeluarkan hampir Rp 14,5 miliar, ternyata tidak dilakukan secara cepat dan tepat. Ini contoh buruk dimana masih ada persoalan di dalam DPR bagaimana memaksimalkan fasilitas yang dimilikinya," paparnya.
"Terkait dengan gedung ini kami sebetulnay sudah melapor ke kPK terkait perencanaan design, memang sampai saat ini tidak ada langkah dari KPK," terangnya di jalan Empu Sendok, Rabu (25/5/2011).
Hal ini memunculkan kekhawatiran, menurut Roy Salam jangan sampai kasus pembangunan gedung baru DPR senasib dengan kasus IT KPU dalam pemilu 2009 lalu yang hingga tak jelas ujung pangkalnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, keputusan pimpinan DPR yang membatalkan rencana pembangunan ini menunjukan bahwa kebutuhan soal gedung ini menjadi sebuah persoalan secara kelembagaan yang tidak dilakukan secara serius.
"Dalam konteks semua rencana tidak dilakukan secara baik. Kami melihat dari proses perencanaan mulai tahun 2008 sampai tahun 2010 anggaran yang dikeluarkan hampir Rp 14,5 miliar, ternyata tidak dilakukan secara cepat dan tepat. Ini contoh buruk dimana masih ada persoalan di dalam DPR bagaimana memaksimalkan fasilitas yang dimilikinya," paparnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar