"Itu melanggar undang-undang," ujar Gamawan. "Kepala daerah bagian dari sistem pemerintah nasional. Tidak ada alasan tidak setuju terhadap kebijakan pemerintah," dia menekankan setelah membuka "Orientasi Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bagi Bupati/Wali Kota" di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Kalibata, Jakarta, Senin 26 Maret 2012.
Pernyataan Gamawan yang diikuti surat edaran kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota ini merupakan reaksi atas laporan adanya kepala daerah yang ikut berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Gamawan menyebut penolakan kepala daerah yang diatur dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu sebagai hal aneh. (Baca: Mendagri: Pejabat Pimpin Demo Bisa Dipecat)
"Kepala daerah memang dari berbagai partai. Tapi, kalau sudah disumpah menjadi kepala daerah, mereka harus taat pada sistem," katanya. Gamawan menegaskan akan mengecek kepala daerah yang ikut menentang. Menurut dia, tak serta-merta kepala daerah itu diberhentikan.
"Tentu harus ada pembuktian kalau pelanggaran ini terjadi," ujarnya. "Penyebab kepala daerah diberhentikan, menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah melanggar sumpah jabatan untuk taat dan patuh," dia menambahkan.
Kepala daerah yang terang-terangan menentang kebijakan pemerintah pusat itu antara lain F.X. Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Surakarta, dan Bambang D.H., Wakil Wali Kota Surabaya. Keduanya merupakan kader dan pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang tidak menyetujui kenaikan harga BBM ini.(baca:Demo Soal BBM, Wakil Wali Kota Ikut Orasi dan Wakil Wali Kota Surabaya Akan Pimpin Demo Tolak Kenaikan BBM)
Rudyatmo, yang masih berpakaian dinas, ikut berorasi di tengah massa gabungan organisasi kepemudaan, buruh, dan mahasiswa di depan Bank Indonesia Solo kemarin. Bambang D.H., yang juga Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Timur, menggelar jumpa pers kemarin. Ia menyatakan akan memimpin langsung puluhan ribu kader PDIP Jawa Timur berunjuk rasa Selasa 27 Maret 2012 hari ini.
Ada pula kepala daerah yang tidak langsung turun ke jalan tapi membubuhkan tanda tangan dukungan. Seperti yang dilakukan H Amin, Bupati Ponorogo. Amin tak memberikan pernyataan atas aksinya menandatangani kertas nota kesepahaman yang disodorkan para mahasiswa itu. Ia hanya mengimbau mahasiswa damai dalam menyampaikan aspirasi.
Wakil Bupati Yuni Widyaningsih, yang bersama Amin menemui sekitar 150 mahasiswa dari tujuh kampus di Ponorogo, menyatakan tanda tangan Bupati itu bukan merupakan wujud pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
"Kami dipilih rakyat. Kalau keputusan pemerintah pusat tidak pro-rakyat, kami turut menolak," kata Yuni, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Ponorogo.
Pengamat politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, menyatakan tidak jadi masalah kepala daerah dari partai oposisi ikut berdemo menolak kenaikan harga BBM. Menurut dia, keikutsertaan itu merupakan bentuk ekspresi pendapat.
(Baca:Pengamat: Pejabat Ikut Demo BBM Tak Masalah)
Selain itu, tidak ada aturan khusus yang melarangnya. "Ketentuan itu belum jelas, bahkan peraturan hierarkisnya sendiri belum diketahui. Jadi saya rasa sah-sah saja," ujarnya saat dihubungi kemarin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar