Pontianak – Rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) 1 April 2012
direspons pihak Pemprov Kalbar dengan mengumpulkan Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkopimpda) dan kepala daerah, Senin (26/7). Rapat itu
membahas antisipasi yang harus dilakukan.
“Rapat ini untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan Presiden
pada tanggal 14 Maret 2012 di Cikeas. Jadi, rapat kali ini membahas
antisipasi kita menghadapi kenaikan BBM,” ungkap Christiandy Sanjaya,
Wakil Gubernur Kalbar kepada sejumlah wartawan, Senin (26/3).
Menurut dia, Presiden menyampaikan hal itu bukan keputusan final karena masih menunggu keputusan DPR RI karena berkenaan dengan perubahan APBN.
“Namun kita menganggap jika pemerintah sudah menyampaikan dan ini sebuah pilihan tersulit yang harus diambil. Maka kita di daerah juga mesti siap seandainya betul-betul terjadi kenaikan. Maka dalam pembahasan dalam rapat untuk mengantisipasi beberapa dampaknya,” tambah Christiandy.
Antisipasi itu, kata Christiandy mulai dari bidang keamanan, ketersediaan stok barang. Semua itu yang harus diantisipasi. “Rata-rata kabupaten menyampaikan kondisi di daerah bahwa harga BBM sudah di atas rata-rata. Dari Kapolda juga sudah dilakukan berbagai penindakan untuk mengantisipasi penimbunan,” ujar dia.
Pihak Polda Kalbar menyampaikan sejak Januari hingga Maret sudah ada 43 kasus penimbunan dengan 48 tersangka. “Jadi kita ingin semuanya terlibat untuk membantu mengawasi itu,” jelas Christiandy.
Ia mengatakan, berkenaan mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi atau demo di tanggal 29 Maret, ia mempersilakan karena di zaman reformasi ini dipersilakan untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Aspirasi ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kita ingin semua ini berjalan dengan aman karena kebijakan ini bukan di level pemerintah provinsi. Tetapi kita melihat keputusan pemerintah pusat memutuskan itu berdasarkan berbagai pertimbangan. Kita juga membahas tentang kemiskinan yang meningkat dan ini sudah dipikirkan oleh pemerintah dengan program BLSM,” papar Christiandy.
Christiandy menegaskan data penerima BLSM itu harus akurat dan tepat sasaran. Sampai saat ini pemprov masih belum menerima data yang pasti tetapi masyarakat penerima raskin dan yang mendapatkan jamkesmas bisa dijadikan data awal.
“Pelaksana penyalurnya yang tahu mesti tingkatannya dari kabupaten, kecamatan, desa, sampai ke RT. Kita inginkan yang penting tepat sasaran,” tambahnya.
BLSM ini merupakan kompensasi kepada masyarakat yang kurang mampu dan sifatnya emergency (darurat). Besarannya Rp150 ribu per kepala keluarga jika tidak ada perubahan. “Tetapi ini masih belum final di DPR namun tidak ada salahnya kita sudah menyiapkan ini. Kalau sudah diputuskan kita sudah siap menjalankannya,” kata Christiandy.
Soal sembako (sembilan bahan pokok) juga sudah dibahas. “Mulai dari akan diadakannya pasar murah dan lain sebagainya sesuai dengan dinas terkait kita. Masing-masing kabupaten/kota juga untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait,” ujar Christiandy.
Di Kalbar beberapa akses pasti berdampak dari kenaikan BBM ini. Hari ini (26/3) saja ada beberapa titik yang melakukan demo. Tetapi semuanya berjalan dengan baik. “Hal seperti yang kita inginkan, kita tidak mengunci masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetapi dengan cara yang baik. Kalau ada rusak fasilitas dan pertikaian dengan aparat yang rugi semua,” ujarnya.
Christiandy menyampaikan, kebutuhan pokok seperti beras raskin itu ditambah. Setiap kepala keluarga mendapatkan 20 kg dengan harga tebus Rp1.600 per kg. Yang perlu disampaikan juga bahwa sembako Kalbar untuk 2 bulan ke depan aman. Baik gula, minyak goreng, dan lain sebagainya.
“Jangan sampai nanti ada panic buying karena ini kan tidak dekat dengan hari raya. Jangan juga menimbun karena takut tidak ada barang,” ujarnya.
Dari pihak Pertamina menyampaikan stok BBM untuk Kalbar cukup. Bahkan sudah menyalurkan di atas kuota untuk mengantisipasi ini. Biasanya titik krusialnya itu di H-4 tetapi di H+1 sudah sepi. Karena orang sudah beli terlebih dahulu. “Kita berharap semuanya berjalan dengan baik. Apalagi Kalbar sebentar lagi akan ada momen pilgub,” harap Christiandy. (kie)
Menurut dia, Presiden menyampaikan hal itu bukan keputusan final karena masih menunggu keputusan DPR RI karena berkenaan dengan perubahan APBN.
“Namun kita menganggap jika pemerintah sudah menyampaikan dan ini sebuah pilihan tersulit yang harus diambil. Maka kita di daerah juga mesti siap seandainya betul-betul terjadi kenaikan. Maka dalam pembahasan dalam rapat untuk mengantisipasi beberapa dampaknya,” tambah Christiandy.
Antisipasi itu, kata Christiandy mulai dari bidang keamanan, ketersediaan stok barang. Semua itu yang harus diantisipasi. “Rata-rata kabupaten menyampaikan kondisi di daerah bahwa harga BBM sudah di atas rata-rata. Dari Kapolda juga sudah dilakukan berbagai penindakan untuk mengantisipasi penimbunan,” ujar dia.
Pihak Polda Kalbar menyampaikan sejak Januari hingga Maret sudah ada 43 kasus penimbunan dengan 48 tersangka. “Jadi kita ingin semuanya terlibat untuk membantu mengawasi itu,” jelas Christiandy.
Ia mengatakan, berkenaan mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi atau demo di tanggal 29 Maret, ia mempersilakan karena di zaman reformasi ini dipersilakan untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik. Aspirasi ini akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kita ingin semua ini berjalan dengan aman karena kebijakan ini bukan di level pemerintah provinsi. Tetapi kita melihat keputusan pemerintah pusat memutuskan itu berdasarkan berbagai pertimbangan. Kita juga membahas tentang kemiskinan yang meningkat dan ini sudah dipikirkan oleh pemerintah dengan program BLSM,” papar Christiandy.
Christiandy menegaskan data penerima BLSM itu harus akurat dan tepat sasaran. Sampai saat ini pemprov masih belum menerima data yang pasti tetapi masyarakat penerima raskin dan yang mendapatkan jamkesmas bisa dijadikan data awal.
“Pelaksana penyalurnya yang tahu mesti tingkatannya dari kabupaten, kecamatan, desa, sampai ke RT. Kita inginkan yang penting tepat sasaran,” tambahnya.
BLSM ini merupakan kompensasi kepada masyarakat yang kurang mampu dan sifatnya emergency (darurat). Besarannya Rp150 ribu per kepala keluarga jika tidak ada perubahan. “Tetapi ini masih belum final di DPR namun tidak ada salahnya kita sudah menyiapkan ini. Kalau sudah diputuskan kita sudah siap menjalankannya,” kata Christiandy.
Soal sembako (sembilan bahan pokok) juga sudah dibahas. “Mulai dari akan diadakannya pasar murah dan lain sebagainya sesuai dengan dinas terkait kita. Masing-masing kabupaten/kota juga untuk segera berkoordinasi dengan dinas terkait,” ujar Christiandy.
Di Kalbar beberapa akses pasti berdampak dari kenaikan BBM ini. Hari ini (26/3) saja ada beberapa titik yang melakukan demo. Tetapi semuanya berjalan dengan baik. “Hal seperti yang kita inginkan, kita tidak mengunci masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tetapi dengan cara yang baik. Kalau ada rusak fasilitas dan pertikaian dengan aparat yang rugi semua,” ujarnya.
Christiandy menyampaikan, kebutuhan pokok seperti beras raskin itu ditambah. Setiap kepala keluarga mendapatkan 20 kg dengan harga tebus Rp1.600 per kg. Yang perlu disampaikan juga bahwa sembako Kalbar untuk 2 bulan ke depan aman. Baik gula, minyak goreng, dan lain sebagainya.
“Jangan sampai nanti ada panic buying karena ini kan tidak dekat dengan hari raya. Jangan juga menimbun karena takut tidak ada barang,” ujarnya.
Dari pihak Pertamina menyampaikan stok BBM untuk Kalbar cukup. Bahkan sudah menyalurkan di atas kuota untuk mengantisipasi ini. Biasanya titik krusialnya itu di H-4 tetapi di H+1 sudah sepi. Karena orang sudah beli terlebih dahulu. “Kita berharap semuanya berjalan dengan baik. Apalagi Kalbar sebentar lagi akan ada momen pilgub,” harap Christiandy. (kie)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar