TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA---Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyayangkan kebijakan pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum mau mengolah sendiri minyak mentah hasil dalam negeri.
"Seandainya minyak mentah Indonesia diolah sendiri oleh Indonesia, kita tidak akan terombang ambing oleh kenaikan harga minyak," kata Hasyim Muzadi kepada tribun, Rabu (28/3/2012)
Menurutnya, keenganan pemerintah Indonesia mengolah minyak mentah sendiri juga menyebabkan Indonesia tak memperoleh keuntungan apa-apa ketika harga minyak dunia naik.
"Karena minyak mentah kita dijual keluar negeri dalam keadaan mentah, kemudian kita membelinya setelah jadi, maka kita jadi importir minyak kita sendiri. Akhirnya, kita tunduk ke harga minyak dunia," katanya.
Ditegaskan, untuk mengolah minyak mentah sendiri membutuhkan keberanian pemerintah Indonesia menghadapi asing dan memerlukan langkah berani dan strategis, tidak tehnis kasuistis, tapi uni sulit karena "Keberanian bukan kebiasaan pemerintah sekarang," katanya.
Indonesia, katanya lagi, sudah terikat kontrak jual beli yang didekte pihak asing. "Selanjutnya pedagang-pedagang minyak asing di Indonesia tidak senang dan pasti kalau minyak di Indonesia disubsidi, mereka tidak bisa jualan di Indonesia," jelasnya.
Pemerinth saat ini, tegasnya lagi, lebih takut ke asing dari pada membela kepentingan rakyatnya sendiri. Hal ini yang menyebabkan, pemerintah untuk mencabut subsidi. Tentu, itu bukan untuk kepentingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi pro kontra yang RP 1500, adalah ekses yang akan kita hadapi setiap saat, dan tentu sangat menguras energi bangsa. Bahkan terpaksa menghadapkan TNI/Polri dengan rakyat, padahal dapur TNI/Polri juga dibahayakan kenaikan BBM," katanya.
Melihat kencangnya himpitan asing ke Indonesia saat ini, pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini meyakini pemerintah hampir pasti tidak akan membatalkan kenaikan harga BBM.
"Partai yang tidak punya menteri di kabinet dengan mudah bergabung dengan rakyat, namun partai yang punya menteri pasti berkaki dua. Selain tidak mau kehilangan muka di depan rakyat, mereka juga tidak mau kehilangan menteri. Hal ini juga terjadi di DPR," jelasnya.
Soal maraknya demo yang menolak kenaikan harga BBM, Hasyim mengatakan, unjuk rasa anti kenaikan BBM harus mampu memaksa pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah strategis yakni diolahnya minyak mentah di negeri sendiri, serta menghabisi sistim komisioner antara penguasa dan pengusaha.
"Kesimpulan masalah BBM adalah masalah sistem, aturan , leadership Negara, frustasi rakyat terhadap kepemimpinan SBY dan korupsi," KH Hasyim menegaskan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar