Ist
Logo PAN
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA--Wakil
Ketua Fraksi PAN DPR RI Viva Yoga mengungkap, anggota fraksi PAN belum
bulat mendukung kenaikan harga BBM. Alasannya, masih akan dirapatkan
dahulu di fraksi sebelum diputuskan dalam rapat pripurna, Jumat
(30/3/2012) besok.
"Belum solid. Karena masih akan dirapatkan dahulu di fraksi," ungkapnya kepada Tribun, Jakarta, Kamis (29/3/2012).
Pertimbangannya, lanjutnya, sebagai partai koalisi, seharusnya selalu bersama-sama dalam mengambil keputusan. Tapi partai Demokrat (PD) selalu ingin menang sendiri.
Di kasus Century, mafia pajak, dan BBM, Viva menegaskan, Demokrat selalu ingin dituruti kemauannya. Namun, ketika menyangkut soal RUU Pemilu, Demokrat tidak memperlihatkan menenggang rasa, tidak akomodatif terhadap keinginan anggota koalisi menyangkut PT 3 persen. PD masih 4 persen. "Padahal soal PT bagi PD bukanlah soal hidup matinya PD. Tapi tidak dengan partai-partai kecil lainnya," tegasnya.
Apakah BBM dinaikkan atau diturunkan, lanjutnya, menjadi domain dan kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai eksekutor dalam menentukan kebijakan. Fungsi budget DPR, katanya lagi, adalah meminta penjelasan kepada pemerintah alasan mengenai kebijakan itu, dan menentukan perubahan anggaran melalui APBN.
Kalau untuk kepentingan nasional, meski menaikkan BBM, sambungnya lagi, melukai rakyat dan tidak populer, tetap mesti ditempuh. Dengan alasan, saat ini masih saja terjadi penyimpangan dan moral hazard dalam implementasi kebijakan BBM.
"Penyimpangan alokasi subsidi BBM selama ini justru membuat rakyat semakin terluka. Oleh karena itu persoalan BBM menjadi bom waktu dalam setiap pemerintahan yang berkuasa. Di UU APBN 2012 Pasal 7 ayat 6, kalau tidak dicabut maka pemerintah tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah subsidi," Viva mengingatkan pemerintah.
"Belum solid. Karena masih akan dirapatkan dahulu di fraksi," ungkapnya kepada Tribun, Jakarta, Kamis (29/3/2012).
Pertimbangannya, lanjutnya, sebagai partai koalisi, seharusnya selalu bersama-sama dalam mengambil keputusan. Tapi partai Demokrat (PD) selalu ingin menang sendiri.
Di kasus Century, mafia pajak, dan BBM, Viva menegaskan, Demokrat selalu ingin dituruti kemauannya. Namun, ketika menyangkut soal RUU Pemilu, Demokrat tidak memperlihatkan menenggang rasa, tidak akomodatif terhadap keinginan anggota koalisi menyangkut PT 3 persen. PD masih 4 persen. "Padahal soal PT bagi PD bukanlah soal hidup matinya PD. Tapi tidak dengan partai-partai kecil lainnya," tegasnya.
Apakah BBM dinaikkan atau diturunkan, lanjutnya, menjadi domain dan kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai eksekutor dalam menentukan kebijakan. Fungsi budget DPR, katanya lagi, adalah meminta penjelasan kepada pemerintah alasan mengenai kebijakan itu, dan menentukan perubahan anggaran melalui APBN.
Kalau untuk kepentingan nasional, meski menaikkan BBM, sambungnya lagi, melukai rakyat dan tidak populer, tetap mesti ditempuh. Dengan alasan, saat ini masih saja terjadi penyimpangan dan moral hazard dalam implementasi kebijakan BBM.
"Penyimpangan alokasi subsidi BBM selama ini justru membuat rakyat semakin terluka. Oleh karena itu persoalan BBM menjadi bom waktu dalam setiap pemerintahan yang berkuasa. Di UU APBN 2012 Pasal 7 ayat 6, kalau tidak dicabut maka pemerintah tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah subsidi," Viva mengingatkan pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar