Sekjen PDI-P: Pernyataan Mendagri Tak Relevan

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo.

 

TERKAIT:

• Mendagri: Wawali Solo dan Wawali Surabaya Akan Ditegur
• Soal Demo, Mendagri Minta Gubernur Buka Dialog
• Mendagri: Tak Elok Kepala Daerah Ikut Demo BBM
• Larang Kepala Daerah Berdemo, Mendagri Langgar UUD
• Mendagri Ancam Kepala Daerah yang Tolak BBM Naik

JAKARTA, Pernyataan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang akan memberi sanksi kepada kepala daerah yang ikut berunjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak relevan.
"Saya keberatan dengan pernyataan Mendagri yang akan memberi sanksi kepada kepala daerah yang ikut berunjuk rasa," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo, Selasa (27/3/2012) di Jakarta.
Menurut Tjahjo, kepala daerah dipilih rakyat dan umumnya berasal dari partai politik. "Kepala daerah juga memiliki konstituen. Jadi, wajar kepala daerah ikut menyuarakan aspirasi konstituen," katanya.
Tjahjo mengilustrasikan, sebagai Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono juga dapat bertindak sebagai pimpinan partai politik.
Ia mengemukakan, sebagai bagian dari aparat pemerintah, kepala daerah pun tentu akan loyal pada keputusan pemerintah jika keputusan pemerintah terkait kenaikan BBM itu disetujui DPR.