Ilustrasi
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA - Lobi politik sehari menjelang putusan kenaikan harga BBM bersubsidi kian bertambah alot. Seperti diketahui, naik tidaknya harga BBM akan ditentukan dalam sidang paripurna DPR Jumat (330/3/2012) besok yang kemungkinan akan diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak atau voting.
Sumber Tribunnews.com, Kamis (29/3/2012), pagi, menyebutkan lobi politik kian intensif dilakukan para kader parpol pendukung kenaikan harga BBM. Mereka melobi partai yang selama ini getol menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yakni PDIP, Hanura, dan Gerindra.
Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung dalam akun twitternya pagi ini mengakui lobi terakhir RUU Pemilu dan Rapim untuk Paripurna RAPBN-P masalah BBM, akan menjadi hari yang memakan urat syaraf.
Semalam, dikabarkan sejumlah petinggi parpol anggota koalisi bertemu membicarakan ihwal paripurna soal penetapan APBN Perubahan 2012 besok.
Yang intinya berupaya agar suara koalisi kompak setuju harga BBM naik jika divoting besok.
Sejauh ini diantara anggota koalisi, PKS dikhawatirkan akan membelot dari keputusan anggota koalisi. PKS menurut beberapa kadernya akan tetap menolak kenaikan harga BBM.
Dari hitungan matematis Tribunnews.com, kendati semua suara PKS keluar dari koalisi bergabung dengan pendukung penolak kenaikan harga BBM maka tidak akan berpengaruh banyak. Jika suara anggota koalisi di luar PKS yakni Demokrat, Golkar, PPP, PAN kompak maka faksi koalisi ini akan tetap menang sehingga harga BBM tetap akan naik.
Kecuali, Golkar kompak keluar dari koalisi dan bergabung dengan barisan partai penolak harga BBM. Maka konstalasi politik akan berubah.
Pengamat Politik M Qodari berpandangan peta politik dalam koalisi pendukung pemerintahan akan diuji di paripurna mendatang. "Saya kira PDIP, Gerindra dan Hanura yang awalnya menolak tetap akan menolak," kata dia kepada Tribunnews.com, hari ini.
Sebaliknya Anggota Koalisi yakni Demokrat, PAN, dan PKB diperkirakan akan solid mendukung kenaikan harga BBM. "Yang belum jelas sikapnya adalah PKS, Golkar dan PPP," kata dia.
Kendati, menurut Qodari kecenderungan PKS akan bergabung dengan pihak yang menolak harga BBM naik dan sebaliknya Golkar dan PPP gabung yang setuju.
"Kalau ini yang terjadi, kubu menolak akan kalah karen gabungan kursi PDIP, Gerindra, Hanura dan PKS "outnumbered" ujar Qodari. Kecuali, kata Qodari, ada kejutan dari Golkar dan PPP. "Inilah 2 parpol yang akan jadi penentu!" ujarnya. Dengan kata lain jika Golkar atau PPP berada satu barisan menolak kenaikan harga BBM dalam votingdi paripurna maka harga BBM tidak jadi naik. Meskipun hanya Golkar dan PKS bergabung dengan penolak kenaikan harga BBM maka dipastikan harga BBM tidak akan naik.
Anggota DPR berjumlah 560 orang.
- Fraksi Demokrat 148 orang
- Fraksi Golkar 106 orang
- Fraksi PDIP 94 orang
- Fraksi PKS 57 orang
- Fraksi PAN 46 orang
- Fraksi PPP 38 orang
- Fraksi PKB 28 orang
- Fraksi Gerindra 26 orang
- Fraksi Hanura 17 orang
Suara Fraksi Koalisi pendukung pemerintah jika solid maka dipastikan akan membuat kebijakan menaikkan harga BBM terealisasi :
Demokrat + Golkar + PAN + PPP + PKS + PKB = 366 suara (minus PKS menjadi 309 suara). (minus Golkar menjadi 203 suara)
Di luar koalisi, ada ada 3 fraksi yang menentang kenaikan harga BBM yakni :
PDIP + Hanura + Gerindra = 137 suara
CATATAN :
Namun jika Fraksi PKS dikabarkan tetap pada pendirian menolak kenaikan harga BBM. Maka suara PKS jika solid bisa masuk ke barisan penolak kenaikan harga BBM. Suara koalisi pendukung akan berkurang 57 orang sehingga menjadi 309 suara.
Dan suara penolak kenaikan harga BBM menjadi 194 suara. Meski PKS bergabung dengan PDIP, Hanura, dan Gerindra maka tetap kalah suara jika voting dilakukan.
PDIP + Hanura + Gerindra + PKS = 194
Sehingga dengan demikian suara Golkar sangat menentukan dalam penolakan kenaikan harga BBM. Jika suara Golkar 106 orang kompak menolak kenaikan harga BBM.
Maka suara anggota DPR penolak harga BBM menjadi 300 suara. Dalam suara koalisi pendukung menjadi 203 suara.
(ACO)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar