Ilustrasi
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA --- Kordinator divisi monitoring analisi anggaran, Indonesian Coruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas, menganggap pemerintah tidak transparan dalam memaparkan perhitungan-perhitungan sehingga harga BBM harus naik pada awal bulan depan.
Masyarakat hanya mengetahui, bahwa kenaikan BBM merupakan implikasi dari naiknya harga minyak mentah dunia, yang naik dari 90 USD perbarel menjadi 105 USD perbarel, serta meningkatnya konsumsi masyarakat akan BBM. Hal tersebut membuat pemerintah harus menaikan subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 178 triliun.
"Kita tidak pernah tahu perhitungan detail dari presentasi-presentasi pemerintah, sehingga harga BBM harus naik," katanya saat menggelar jumpa pers, Rabu (28/3/2012).
Dengan menggunakan perhitungan-perhitungan umum, yakni mengacu pada Mean Oils Platt Singapure, atau harga rata-rata minyak bulanan Singapure, serta mengacu pada kontrak CP Aramco.
ICW menghitung jika harga BBM premium tidak naik, yakni sekitar Rp 4500, maka subsidi yangt harus dikeluarkan pemerintah, hanya sebesar Rp 148 Triliun, bukan Rp 178 Triliun seperti yang dikatakan pemerintah, untuk 40 juta kiloliter BBM dan 3,61 juta metrik ton LPG.
Ia menduga ada kepentingan-kepentingan politik, hingga pemerintah berencana menaikan harga, walaupun seharusnya hal tersebut tidak perlu.
"Bisa jadi BBM dinaikan, sehingga nanti menjelang pemilu, pemerintah menurunkan kembali BBM, dan mengklaim sebagai pihak yang sukses menurunkan BBM," terangnya.
"Pemikiran buruk kami, kenaikan subsidi BBM ini akan menjadi bancakan pihak-pihak tertentu, dan pola-pola ini sudah umum terjadi di dunia perminyakan Indonesia," tambahnya.
Koordinator ICW, Danang Widoyoko, dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa pihaknya menekan pemerintah, untuk menjabarkan perhitungan-perhitungannya mengenai kenaikan BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar