NET
Anggota DPD asal Jawa Tengah, Poppy Dharsono
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA
- Pemerintah dinilai tidak cerdas mengeluarkan kebijakan menaikkan
harga bahan bakar minyak(BBM). Kebijakan tersebut hanya akan semakin
menambah beban bagi perekonomian nasional Indonesia serta mengancam
keberlangsungan industrialisasi negeri.
"Tindakkan pemerintah tidak cerdas, kenaikan BBM akan mengancam Industrialisasi dalam negeri," ujar Anggota DPD Jawa Tengah, Poppy DHarsono dalam siaran persnya, Minggu(25/3/2012) malam.
Poppy menilai dampak kenaikan harga BBM akan selalu diikuti oleh kenaikan harga-harga produksi dan harga kebutuhan barang pokok. Kenaikan harga BBM juga secara langsung akan menghancurkan daya beli rakyat.
"Kenaikan harga BBM akan menghancurkan daya beli rakyat, dengan itu tak mungkin rakyat dapat membeli produk dari industri nasional. Akibatnya, industrialisasi sebagai syarat pembukaan lapangan kerja dan membangun ekonomi nasional yang kuat tidak mungkin dapat terwujud" kata Poppy.
Mantan Wakil Ketua Umum KADIN ini menjelaskan banyak solusi lain yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah, seperti misalnya renegoisasi kontrak dengan perusahaan pertambangan, moratorium utang luar negeri, dan lain-lain.
"Jika serius, sebenarnya banyak solusi lain yang dapat di ambil oleh pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara serta melakukan penghematan atas APBN diluar pencabutan subsidi. Di antaranya adalah renegoisasi kontrak dengan perusahaan tambang milik asing, lalu moratorium atau penghentian sementara pembayaran utang luar negeri yang selama ini membebani APBN kita yang nilainya mencapai ratusan triliun, pemberantasan korupsi serta efisiensi belanja pemerintah," pungkasnya.
"Tindakkan pemerintah tidak cerdas, kenaikan BBM akan mengancam Industrialisasi dalam negeri," ujar Anggota DPD Jawa Tengah, Poppy DHarsono dalam siaran persnya, Minggu(25/3/2012) malam.
Poppy menilai dampak kenaikan harga BBM akan selalu diikuti oleh kenaikan harga-harga produksi dan harga kebutuhan barang pokok. Kenaikan harga BBM juga secara langsung akan menghancurkan daya beli rakyat.
"Kenaikan harga BBM akan menghancurkan daya beli rakyat, dengan itu tak mungkin rakyat dapat membeli produk dari industri nasional. Akibatnya, industrialisasi sebagai syarat pembukaan lapangan kerja dan membangun ekonomi nasional yang kuat tidak mungkin dapat terwujud" kata Poppy.
Mantan Wakil Ketua Umum KADIN ini menjelaskan banyak solusi lain yang seharusnya dapat dilakukan pemerintah, seperti misalnya renegoisasi kontrak dengan perusahaan pertambangan, moratorium utang luar negeri, dan lain-lain.
"Jika serius, sebenarnya banyak solusi lain yang dapat di ambil oleh pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara serta melakukan penghematan atas APBN diluar pencabutan subsidi. Di antaranya adalah renegoisasi kontrak dengan perusahaan tambang milik asing, lalu moratorium atau penghentian sementara pembayaran utang luar negeri yang selama ini membebani APBN kita yang nilainya mencapai ratusan triliun, pemberantasan korupsi serta efisiensi belanja pemerintah," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar