JAKARTA - Alasan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi demi menyelamatkan APBN yang terancam jebol ternyata tidak realistis. Pasalnya, defisit subsidi dapat ditutup dari sisa anggaran APBN yang tidak terserap (Sisa Anggaran Lebih/SAL).
"Jika dalam RAPBNP 2012 lifting minyak 930 KB/hari, ICP 105 Dollar AS/barel, subsidi listrik maksimal 90 trilliun Rupiah, SAL 30 triliun Rupiah digunakan semua, dan harga BBM bersubsidi tetap 4500 Rupiah /liter, semua belanja tetap seperti APBN 2012 maka APBNP 2012 tidak akan jebol ," kata Anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (25/3/2012).
Sadar bahkan mempertanyakan apa dasar penetapan harga 105 Dollar AS
pada APBN 2012. Padahal dalam APBN 2011 saja, asumsi harga ICP 95
Dollar AS/barel, sementara realisasi harga ICP mencapai 112 Dollar
AS/barel. Dimana rencana lifting minyak 950 ribu per barel per hari, sedangkan realisasi hanya mencapai 900 ribu barel per hari.
"Terjadi selisih harga ICP sebesar 17 Dollar AS per barel dan selisih realisasi sebesar 50.000 barel/ per hari, artinya terjadi beban subsidi bertambah sekitar 70 trilliun Rupiah. Namun APBN 2011 tetap sehat," jelasnya.
Menurut Sadar APBN 2012 ini baru berjalan 2 bulan dan pemerintah mengajukan rencana APBN-P. Karena asumsi awal
harga ICP 90 Dollar AS per barel dan diperkirakan realisasi harga ICP
mencapai 105 Dollar AS per barel. Asumsi awal lifting 950 ribu
barel per hari dan diperkirakan hanya mencapai 930 ribu barel per hari. Sudah tentu akan terjadi penambahan beban subsidi.
"Pengalaman APBN 2012, BBM bersubdisi tak perlu naik," jelas dia.
Karena itu, dia meminta pemerintah menghitung dengan
skenario ICP 105 Dollar AS per barel, lifting 930 ribu, subsidi listrik maksimal 90 trilliun Rupiah, harga BBM bersubsidi tetap 4.500 Rupiah/liter, SAL 2011 sebesar 30 triliun Rupiah digunakan semua, dan
belanja lainnya tetap.
Lebih lanjut Sadar menambahkan agar pemerintah jujur dalam menyampaikan data-data.
"Kami minta pemerintah jujur kepada rakyat. Apa alasan sebenarnya dari kengototan pemerintah untuk menaikan harga BBM tersebut. Karena waktu dan sejarah akan mencatat serta membuktikannya," terangnya.
Dia melihat, masih banyak potensi sumber daya yang bisa digenjot untuk memperkuat APBN. Misalnya dengan mengoptimalkan penerimaan sektor perpajakan. Namun masalahnya, selama 4 tahun sektor penerimaan pajak tidak pernah tercapai 100 persen.
"Yang mengejutkan, pemerintah bukannya memperbaiki kelemahan ini. Tapi kok malah diturunkan targetnya," ujarnya dengan nada tanya.
Sementara itu di sisi lain dari PNBP, harga Migas yang naik, tapi mengapa penerimaan SDA Migas turun dari 45.79 triliun Rupiah menjadi 39.70 triliun Rupiah. Tentu ini sangat tidak masuk akal.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik(BPS) pendapatan rata-rata penduduk Indonesia menurut BPS adalah 30 juta Rupiah per tahun. Ternyata jumlah penduduk yang berpendapatan diatas 30 Juta Rupiah per tahun hanya mencapai 12 juta orang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar