Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan, Dewi Aryani menyesalkan pernyataan dari kubu Partai Demokrat(PD) yang menyebut penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak(BBM) 'lebay'. Dewi mengatakan komentar tersebut sangat tidak pantas diucapkan dalam situasi seperti sekarang ini.
"Saya heran pemerintahan kok bahasanya pakai lebay-lebay, nampak tidak serius ya memberikan komentar di tengah masalah yang amat krusial , kritis , emergency dan menentukan arah negara akan lebih baik atau makin memburuk," kata Dewi dalam pesan singkatnya, Senin(26/3/2012).
Menurut Dewi, yang seharusnya dijelaskan kepada rakyat adalah komparasi data hitungan biaya produksi minyak dengan bahan dasar crude oil dalam negeri dan impor, reformasi birokrasi,penghematan biaya birokrasi, pemberantasan korupsi, pembenahan dan maksimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak serta non pajak. Selain itu mereka harus memilah lagi sektor lain yang lebih pantas dinaikkan cukai atau pajaknya (misal rokok, barang mewah, mobil mewah,dll).
"Pemerintah tidak cukup upaya untuk mengatasi kesulitan rakyat,kesulitan bangsa," jelas Dewi.
Membebani rakyat dengan menaikkan harga BBM lanjut Dewi menunjukkan pemerintah kehilangan kepekaan sebagai abdi negara yang seharusnya menjaga amanah rakyat. DPR milik rakyat karenanya harus membela kepentingan rakyat.
"Alasan kenaikan harga BBM karena untuk menyelamatkan ekonomi sungguh tidak adil, salah kelola negara disikapi dengan menggampangkan masalah dan melempar masalah sehingga beban harus dipikul rakyat yang seharusnya diperjuangkan kesejahteraannya oleh pemerintah", ujar Anggota Komisi VII DPR ini.
Lebih jauh Dewi menjelaskan, rakyat tidak akan melakukan perlawanan berupa penolakan jika semua proses dalam pembuatan kebijakan dilakukan oleh pemerintah dengan benar. Semua stakeholder pengguna BBM seharusnya diberikan ruang dengan cara diperhitungkan juga manfaat dan akibatnya untuk semua sektor.
Kebijakan lain juga harusnya dipikirkan pemerintah sebagai pengiring kebijakan penaikan BBM misalnya kebijakan soal upah buruh, kebijakan insentif untuk pengusaha nasional terutama yang melakukan kegiatan usaha mendayagunakan hasil- hasil pertanian,perkebunan,perikanan dan industri kerakyatan, sehingga pengusaha punya margin usaha lebih baik untuk membayar buruh lebih baik, pemberantasan pungutan-pungutan di luar pajak resmi, dan sebagainya.
"BLT yang diklaim pemerintah merupakan kebijakan kompensasi, amat tidak tepat. Hanya 9 bulan rakyat diberi 'permen manis' setelahnya kepahitan yang dirasakan karena kenaikan harga berbagai bahan pokok tidak berlangsung hanya 9 bulan,melainkan seterusnya. PDI Perjuangan konsisten pro rakyat karenanya memikirkan nasib rakyat dan kelangsungan hidup rakyat dengan menolak kenaikan harga BBM, dan menyarankan pemerintah lebih dapat mengendalikan jumlah anggaran untuk realisasi kepedulian terhadap pembiayaan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, serius menangani masalah petani, stop regulasi impor bahan-bahan pangan yang bisa dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri, pembenahan infrastruktur untuk fasilitas umum,dan sebagainya," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Biro Perimbangan Keuangan Daerah DPP Partai Demokrat (PD) Husni Thamrin menilai, Indonesia terlalu berlebihan menanggapi isu kenaikan harga BBM.
Husni membandingkan dengan negara ASEAN lain yang tidak panik meski harga BBM naik.
"Malaysia naik harga BBM-nya, dari 5.700 Ringgit Malaysia ke 7.000-7.500 Ringgit Malaysia, sudah naik darih dua minggu lalu. Kenaikan harga BBM tidak digunakan untuk isu politik, oposisi di Malaysia tidak selebay di Indonesia," ujar Husni, di Warung Daung Cikini, Minggu (25/3/2012).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar