TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Aparat
kepolisian mengamankan ribuan buruh yang turun ke jalan berunjuk rasa,
di Istana Negara RI, Jakarta, Rabu (21/3/2012), menolak rencana
pemerintah menaikan BBM. Pemerintah berencana menaikan BBM pada 1 April
2012 ini dengan alasan akan meringankan beban APBN, dan menyalurkan
alokasi subsidi BBM ke sektor lain.
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA -
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Eva K Sundari
menyesalkan sikap Pemerintah yg cenderung represif dan berlebihan dalam
menangani demontrasi mahasiswa dan rakyat yg menolak kenaikan BBM di
Jakarta. Keterlibatan TNI tanpa keputusan politik (musyawarah dengan
lembaga perwakilan rakyat/pimpinan politik) merupakan indikasi, dan hal
itu bisa menjadi preseden buruk bagi posisi TNI dlm demokrasi RI
"PDIP menghimbau agar TNI tidak mengulang kesalahan di Jakarta untuk pengamanan di daerah-daerah. Kami hormati Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas politik dan posisi komandan polisi sebagai penanggung jawab keamanan daerah dlm situasi tertib sipil tersebut," katanya. Menurut Eva, sepanjang situasi darurat sipil/tertib sipil (bukan situasi perang) maka Polri adalah pemegang
PDIP juga mengimbau agar masyarakat melaksanakan hak berekspresi menolak kenaikan harga BBM dlm keadaan tertib, terarah, tidak anarkis dengan menyalurkan aspirasi ke DPRD masing2 di daerah. "Yang terpenting, jangan sampai tujuan penertiban massa dilaksanakan dengan mengorbankan HAM rakyat apalagi memundurkan praktek demokrasi di RI," katanya.
"PDIP menghimbau agar TNI tidak mengulang kesalahan di Jakarta untuk pengamanan di daerah-daerah. Kami hormati Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas politik dan posisi komandan polisi sebagai penanggung jawab keamanan daerah dlm situasi tertib sipil tersebut," katanya. Menurut Eva, sepanjang situasi darurat sipil/tertib sipil (bukan situasi perang) maka Polri adalah pemegang
PDIP juga mengimbau agar masyarakat melaksanakan hak berekspresi menolak kenaikan harga BBM dlm keadaan tertib, terarah, tidak anarkis dengan menyalurkan aspirasi ke DPRD masing2 di daerah. "Yang terpenting, jangan sampai tujuan penertiban massa dilaksanakan dengan mengorbankan HAM rakyat apalagi memundurkan praktek demokrasi di RI," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar