Sejumlah
petugas kepolisian menangkap seorang pendemo dari Aliansi BEM Jabar
saat terlibat bentrok dengan petugas seusai menyandra mobil tangki
Pertamina saat menggelar unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM) di Jalan PHH Mustofa depan lapangan Gasibu, Kota
Bandung, Kamis (8/3/2012). Dalam aksinya, mereka menolak kenaikan harga
BBM yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 1.500 per liter.
Berita Terkait: Kenaikan Harga BBM
JAKARTA
- Turunnya TNI dalam pengamanan aksi protes terhadap rencana kebijakan
pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dinilai
ilegal.
Pasalnya, tak ada satu pun pembenaran terhadap militer ikut serta dalam mengamankan aksi protes massa.
"Pengamanan penaikan harga BBM tetap harus dilakukan kepolisian, jika TNI terlibat itu illegal. Karena tidak sesuai dengan undang-undang," kata Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (24/3/2012).
Haris menjelaskan, dari catatan KontraS sebanyak 128 aksi protes sejak Januari 2012 lalu hanya 30 aksi yang berujung pada kekerasan ataupun bentrok dengan pihak aparat. Sedangkan sisanya aksi damai.
Karena itu, Haris berharap pemerintah merespons aksi protes menolak kenaikan harga BBM secara cermat dan cerdas.
"Jangan menggiring demo di jalanan untuk diadu dengan pemerintah," kata Haris.
TNI bisa dilibatkan dalam penanganan masalah sosial jika terdapat ancaman dengan menggunakan senjata. Namun sampai hari ini aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM belum ditemukan adanya demonstran yang menggunakan senjata.
"Ancaman harus bersifat nyata dalam bentuk senjata. Jika tidak ada maka pengamanan cukup dilakukan oleh polisi," tambahnya.
Pasalnya, tak ada satu pun pembenaran terhadap militer ikut serta dalam mengamankan aksi protes massa.
"Pengamanan penaikan harga BBM tetap harus dilakukan kepolisian, jika TNI terlibat itu illegal. Karena tidak sesuai dengan undang-undang," kata Haris Azhar, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (24/3/2012).
Haris menjelaskan, dari catatan KontraS sebanyak 128 aksi protes sejak Januari 2012 lalu hanya 30 aksi yang berujung pada kekerasan ataupun bentrok dengan pihak aparat. Sedangkan sisanya aksi damai.
Karena itu, Haris berharap pemerintah merespons aksi protes menolak kenaikan harga BBM secara cermat dan cerdas.
"Jangan menggiring demo di jalanan untuk diadu dengan pemerintah," kata Haris.
TNI bisa dilibatkan dalam penanganan masalah sosial jika terdapat ancaman dengan menggunakan senjata. Namun sampai hari ini aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM belum ditemukan adanya demonstran yang menggunakan senjata.
"Ancaman harus bersifat nyata dalam bentuk senjata. Jika tidak ada maka pengamanan cukup dilakukan oleh polisi," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar