Tolak Kenaikan BBM
Sekitar puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Kesatuan
Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar, Solidaritas Mahasiswa
dan Pemuda Pengemban Amanah Rakyat (Solmadapar) Kalbar, dan BEM STKIP
PGRI Pontianak berunjuk rasa di Bundaran Untan Pontianak menolak
kenaikan harga BBM.
Unjuk rasa penolakan kenaikan BBM mulai dari pukul 09.15. Membawa spanduk, pamflet, serta baliho yang bertuliskan “BBM naik SBY turun”, “kenaikan BBM kebijakan orang bodoh”, “BBM naik bunuh rakyat”, dan banyak lagi cacian dan makian terhadap pemerintahan pusat tentang kenaikan BBM tersebut.
Beberapa menit kemudian para massa aksi pun langsung melanjutkan demo ke gedung DPRD Kalbar dengan berjalan kaki dari Bundaran Untan. “BBM naik-BBM naik, SBY turun,” demikian nyanyian yel-yel para aksi demo di dalam perjalanan menuju Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (14/3).
Salah satu masa pendemo dari KAMMI Kalbar, Abdul Jabar mengatakan kebijakan pemerintah SBY untuk menaikkan harga BBM itu tidak tepat. Karena dengan kenaikan BBM itu tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Malah membuat rakyat menderita atas kebijakan yang hanya menguntungkan perutnya sendiri. Sementara rakyat semakin miskin dan kelaparan.
“Jadi kita menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Menuntut DPR RI menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, supaya DPR memangkas gaji pejabat sebesar 15 persen untuk mensubsidi BBM, dan kalau BBM naik kita minta SBY harus turun dari jabatan sebagai Presiden RI,” ujarnya.
Selain itu, dari pendemo Solmadapar, Vito mengatakan kebijakan kenaikan BBM keputusan yang tidak masuk akal. Karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“UU APBN 2012 pasal 7 ayat 6, bahwa pemerintah menetapkan tidak menaikkan harga BBM. Namun apa yang terjadi saat ini, masih juga harga BBM naik. Maka peraturan itu menjadi sebuah formalitas untuk menutupi kebusukan jalannya pemerintah SBY dan Boediono dan jajarannya,” ujarnya.
Menurut Vito, kenaikan BBM bulan April nanti yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, akan berdampak kepada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Hal ini jelas akan menyengsarakan rakyat.
“Makanya kita secara tegas menolak kenaikan BBM serta menolak kompensasi (BLT). Karena hanya membuat rakyat menderita dan akan maraknya terjadi korupsi para pejabat. Kita berharap Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalbar untuk ikut menolak rencana kenaikan BBM,” ujarnya.
Vito menambahkan, atas kenaikan BBM itu pemerintah telah mengisap darah segar rakyat Indonesia dan khususnya masyarakat Kalbar, yang telah dibodohi oleh kebijakan yang tidak masuk akal dan tidak adil bagi masyarakat kecil.
“Jadi kita menolak kenaikan harga BBM karena kebijakan orang bodoh. Karena harga BBM naik akan membunuh rakyat, dan kita tetap meminta kepada pemerintah turunkan harga BBM, itu sudah harga mati bagi kita untuk mewakili rakyat,” ungkapnya.
Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kapuas Hulu (IPMKH) Andy Ibrahim mengatakan IPMKH sangat menolak atas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Karena akan berdampak negatif bagi ekonomi masyarakat kecil.
“Bagaimana nasib masyarakat di Kapuas Hulu sendiri. BBM tidak naik harga barang sudah mahal. Apalagi kalau BBM naik makin bertambah mahal harga barangnya. Bisa jadi masyarakat Kapuas Hulu kelaparan atas dampak kenaikan BBM ini. Karena sekarang ini hasil tangkapan nelayan dan hasil kebun masyarakat sudah berkurang. Sementara harga barang makin mahal, tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, atas kenaikan BBM ini, pemerintah sudah membunuh rakyat tidak secara langsung. “Kita berharap pemerintah jangan hanya memikirkan harta kekayaannya sendiri. Tetapi pikirkan perut rakyat yang selama ini menjadi korban oknum para pejabat pemerintah. Sehingga rakyat Indonesia masih banyak kelaparan,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalbar Ir Syarif Izhar Assyuri mengatakan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa bisa dimaklumi. Karena itu adalah sebuah suara ketidaksetujuan mahasiswa atas kenaikan harga BBM tersebut.
“Kita sudah mempunyai pernyataan sikap tersendiri atas kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM itu. Jadi dengan adanya mahasiswa unjuk rasa ini kita akan masukan keluhan mereka menjadi sebuah pernyataan sikap yang akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujar Ketua Fraksi PAN ini. (hak)
Unjuk rasa penolakan kenaikan BBM mulai dari pukul 09.15. Membawa spanduk, pamflet, serta baliho yang bertuliskan “BBM naik SBY turun”, “kenaikan BBM kebijakan orang bodoh”, “BBM naik bunuh rakyat”, dan banyak lagi cacian dan makian terhadap pemerintahan pusat tentang kenaikan BBM tersebut.
Beberapa menit kemudian para massa aksi pun langsung melanjutkan demo ke gedung DPRD Kalbar dengan berjalan kaki dari Bundaran Untan. “BBM naik-BBM naik, SBY turun,” demikian nyanyian yel-yel para aksi demo di dalam perjalanan menuju Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Rabu (14/3).
Salah satu masa pendemo dari KAMMI Kalbar, Abdul Jabar mengatakan kebijakan pemerintah SBY untuk menaikkan harga BBM itu tidak tepat. Karena dengan kenaikan BBM itu tidak menjamin kesejahteraan rakyat. Malah membuat rakyat menderita atas kebijakan yang hanya menguntungkan perutnya sendiri. Sementara rakyat semakin miskin dan kelaparan.
“Jadi kita menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Menuntut DPR RI menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM, supaya DPR memangkas gaji pejabat sebesar 15 persen untuk mensubsidi BBM, dan kalau BBM naik kita minta SBY harus turun dari jabatan sebagai Presiden RI,” ujarnya.
Selain itu, dari pendemo Solmadapar, Vito mengatakan kebijakan kenaikan BBM keputusan yang tidak masuk akal. Karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan.
“UU APBN 2012 pasal 7 ayat 6, bahwa pemerintah menetapkan tidak menaikkan harga BBM. Namun apa yang terjadi saat ini, masih juga harga BBM naik. Maka peraturan itu menjadi sebuah formalitas untuk menutupi kebusukan jalannya pemerintah SBY dan Boediono dan jajarannya,” ujarnya.
Menurut Vito, kenaikan BBM bulan April nanti yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, akan berdampak kepada kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Hal ini jelas akan menyengsarakan rakyat.
“Makanya kita secara tegas menolak kenaikan BBM serta menolak kompensasi (BLT). Karena hanya membuat rakyat menderita dan akan maraknya terjadi korupsi para pejabat. Kita berharap Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalbar untuk ikut menolak rencana kenaikan BBM,” ujarnya.
Vito menambahkan, atas kenaikan BBM itu pemerintah telah mengisap darah segar rakyat Indonesia dan khususnya masyarakat Kalbar, yang telah dibodohi oleh kebijakan yang tidak masuk akal dan tidak adil bagi masyarakat kecil.
“Jadi kita menolak kenaikan harga BBM karena kebijakan orang bodoh. Karena harga BBM naik akan membunuh rakyat, dan kita tetap meminta kepada pemerintah turunkan harga BBM, itu sudah harga mati bagi kita untuk mewakili rakyat,” ungkapnya.
Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kapuas Hulu (IPMKH) Andy Ibrahim mengatakan IPMKH sangat menolak atas kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Karena akan berdampak negatif bagi ekonomi masyarakat kecil.
“Bagaimana nasib masyarakat di Kapuas Hulu sendiri. BBM tidak naik harga barang sudah mahal. Apalagi kalau BBM naik makin bertambah mahal harga barangnya. Bisa jadi masyarakat Kapuas Hulu kelaparan atas dampak kenaikan BBM ini. Karena sekarang ini hasil tangkapan nelayan dan hasil kebun masyarakat sudah berkurang. Sementara harga barang makin mahal, tidak sesuai dengan pendapatan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, atas kenaikan BBM ini, pemerintah sudah membunuh rakyat tidak secara langsung. “Kita berharap pemerintah jangan hanya memikirkan harta kekayaannya sendiri. Tetapi pikirkan perut rakyat yang selama ini menjadi korban oknum para pejabat pemerintah. Sehingga rakyat Indonesia masih banyak kelaparan,” ungkapnya.
Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Kalbar Ir Syarif Izhar Assyuri mengatakan unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa bisa dimaklumi. Karena itu adalah sebuah suara ketidaksetujuan mahasiswa atas kenaikan harga BBM tersebut.
“Kita sudah mempunyai pernyataan sikap tersendiri atas kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM itu. Jadi dengan adanya mahasiswa unjuk rasa ini kita akan masukan keluhan mereka menjadi sebuah pernyataan sikap yang akan kita sampaikan kepada pemerintah pusat,” ujar Ketua Fraksi PAN ini. (hak)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar