Kupang - Bupati Timor
Tengah Selatan (TTS) Paul Mella hari ini (3/12) mengadukan Yayasan
Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Timor (IPMAT) ke Polres Jakarta Timur
karena menolak memulangkan 11 anak yang diduga korban trafficking.
"Mereka menolak melepaskan anak-anak itu untuk dipulangkan kembali ke TTS, sehingga saya laporkan ke Polres Jakarta Timur," kata Bupati Mella kepada Tempo.
Menurut dia, 11 anak tersebut dibawa dari Timor Tengah Selatan tanpa dokumen, apakah desa, kelurahan atau kecamatan, sehingga anak tersebut harus dibawa pulang kembali ke daerah asalnya. "Anak-anak itu harus dipulangkan, karena keberangkatan mereka ke Jakarta tanpa dokumen," katanya.
Awal pertemuan dengan yayasan tersebut, Rabu (1/12), lanjutnya, pihak yayasan menyetujui untuk melepaskan anak-anak itu untuk dipulangkan pada Jumat (3/12), sehingga Bupati telah membeli tiket pesawat untuk keberangkatan pada pukul 13.00 WIB.
Namun, kemudian pihak yayasan menolak memulangkan anak-anak tersebut, sehingga Bupati pun mengambil langkah hukum melaporkan yayasan tersebut ke Polres Jakarta Timur. "Tiketnya sudah saya beli. Tiket itu hangus, karena harusnya berangkat pukul 13.00 WIB," katanya.
Bupati Mella yang ketika diwawancarai berada di Polres Jakarta Timur mengaku tidak mengetahui alasan yayasan sehingga enggan melepaskan anak-anak itu untuk selanjutnya dipulangkan kembali ke daerah asalnya. "Saya minta Kapolres menanyakan alasan apa sehingga mereka menolak melepaskan anak-anak itu," katanya.
Selain ke Polres Jakarta Timur, Bupati mengaku telah melaporkan kasus ini ke anggota DPD dan DPR RI asal Nusa Tenggara Timur untuk memperjuangkan pemulangan anak-anak tersebut. "Saya sudah laporkan kasus ini ke Ketua Komisi III DPR-RI, Beny Harman, untuk selesaikan masalah ini," katanya.
Untuk diketahui, sebanyak 11 anak asal Timor Tengah Selatan diduga menjadi korban trafficking. Mereka diberangkatkan dari Bandara El Tari Kupang Kamis (25/11) malam menggunakan pesawat Batavia Air.
Mereka dibawa oleh seorang wanita bernama Manu. Anak-anak itu dijanjikan akan disekolahkan di Jakarta hingga kuliah dan mendapatkan pekerjaan.
"Mereka menolak melepaskan anak-anak itu untuk dipulangkan kembali ke TTS, sehingga saya laporkan ke Polres Jakarta Timur," kata Bupati Mella kepada Tempo.
Menurut dia, 11 anak tersebut dibawa dari Timor Tengah Selatan tanpa dokumen, apakah desa, kelurahan atau kecamatan, sehingga anak tersebut harus dibawa pulang kembali ke daerah asalnya. "Anak-anak itu harus dipulangkan, karena keberangkatan mereka ke Jakarta tanpa dokumen," katanya.
Awal pertemuan dengan yayasan tersebut, Rabu (1/12), lanjutnya, pihak yayasan menyetujui untuk melepaskan anak-anak itu untuk dipulangkan pada Jumat (3/12), sehingga Bupati telah membeli tiket pesawat untuk keberangkatan pada pukul 13.00 WIB.
Namun, kemudian pihak yayasan menolak memulangkan anak-anak tersebut, sehingga Bupati pun mengambil langkah hukum melaporkan yayasan tersebut ke Polres Jakarta Timur. "Tiketnya sudah saya beli. Tiket itu hangus, karena harusnya berangkat pukul 13.00 WIB," katanya.
Bupati Mella yang ketika diwawancarai berada di Polres Jakarta Timur mengaku tidak mengetahui alasan yayasan sehingga enggan melepaskan anak-anak itu untuk selanjutnya dipulangkan kembali ke daerah asalnya. "Saya minta Kapolres menanyakan alasan apa sehingga mereka menolak melepaskan anak-anak itu," katanya.
Selain ke Polres Jakarta Timur, Bupati mengaku telah melaporkan kasus ini ke anggota DPD dan DPR RI asal Nusa Tenggara Timur untuk memperjuangkan pemulangan anak-anak tersebut. "Saya sudah laporkan kasus ini ke Ketua Komisi III DPR-RI, Beny Harman, untuk selesaikan masalah ini," katanya.
Untuk diketahui, sebanyak 11 anak asal Timor Tengah Selatan diduga menjadi korban trafficking. Mereka diberangkatkan dari Bandara El Tari Kupang Kamis (25/11) malam menggunakan pesawat Batavia Air.
Mereka dibawa oleh seorang wanita bernama Manu. Anak-anak itu dijanjikan akan disekolahkan di Jakarta hingga kuliah dan mendapatkan pekerjaan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar